Sabtu, 24 November 2012

QUO VADIS PENDIDIKAN TINGGI ILMU HUKUM

QUO VADIS PENDIDIKAN TINGGI ILMU HUKUM

Oleh: Dody Nur Andriyan

            Masalah  yang paling klasik dialami oleh dunia pendidikan adalah masalah Kurikulum. Bagaimana merumuskan suatu cara dan prosedur belajar-mengajar, lengkap dengan materi-materi apa yang akan diterimakan pada anak didik, evaluasi, penilaian, prestasi, dan sarana infra dan supra struktur lainnya adalah suatu hal yang memang sulit. Kebijakan perumusan kurikulum memang haruslah sangat tepat dan mengarah pada sasaran, sebab berhasil tidaknya ilmu itu ditransfer, berhasil tidaknya kita membentuk suatu generasi penerus hukum yang tangguh, yang mumpuni, menjunjung tinggi hukum dan mampu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, sangat tergantung pada kurikulum pendidikan tinggi hukum. Fakultas Hukum sebagai kawah candradimuka, tempat menggembleng calon-calon penegak hukum tentunya mempunyai kurikulum tersendiri untuk merumuskan konsep kurikulumnya.
            Saat membedah konsep kurikulum pendidikan tinggi hukum, kita harus tahu terlebih dahulu, dasar dari konsep kurikulum tersebut. Untuk lebih memahaminya, saya pertama-tama perlu mengemukakan pendapat Achmad Ali mengenai tiga jenis kajian dalam ilmu hukum:
1.      Beggriffenwissenschaft; Ilmu tentang asas-asas yang fundamental dibidang hukum. Termasuk didalamnya mata kuliah-mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Logika Hukum dan Teori Hukum (Teori Hukum untuk Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum),
2.      Normwissenschaft; Ilmu tentang Norma. Termasuk didalamnya sebagian besar mata kuliah yang diajarkan difakultas-fakultas hukum Indonesia, seperti: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Internasional, dan lain-lain,
3.      Tatsachenwissenschaft; Ilmu tentang kenyataan (kajian empiris), termasuk didalamnya Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, dan lain-lain, (Ali, 2002:10)
Kemudian, Achmad Ali juga membagi sejarah pendidikan hukum di Indonesia menjadi dua era:
1.      Era Pendidikan Praktek Hukum Semata,
Yang hanya mengajarkan ”ilmu hukum semu” alias ”ilmu hukum positif”
2.      Era Pendidikan Praktek Hukum dan Keilmuan Hukum
Yang mengajarkan ”ilmu hukum yang sesungguhnya”
Era pendidikan ilmu hukum dimulai saat dibukanya rechtshogeschool tahun 1922 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ini adalah era dimana pendidikan tinggi hukum hanya sekedar era pendidikan ”keterampilan hukum” dimana yang diajarkan adalah ilmu bagi calon profesional hukum (pengacara, jaksa, hakim, dsb) atau yang lebih dikenal dengan ilmu hukum positif.  Mahasiswa yang masuk kesana, diharapkan hanya menjadi pengacara, jaksa, hakim, dsb.          
Pada masa itu, materi perkuliahan melulu hanya berbagai doktrin, dogma, adagium, asas, dan pasal-pasal perundang-undangan positif. Kesimpulannya, dimasa itu pendidikan tinggi hukum baru pada konteks perundang-undangan dan hukum positif saja. Sehingga hampir bisa dikatakan secara ekstrem bahwa pada saat itu fakultas hukum dapat dinamakan fakultas perundang-undangan.
Baru pada masa 1980 ketika mulai dibuka program Pasca Sarjana termasuk dalam Bidang Ilmu Hukum, maka sarana untuk mempelajarai hukum yang sesungguhnya terbuka. Sejak itu muncullah apa yang dinamakan Prof. Satjipto Rahardjo (2000:6) sebagai diversifikasi kedalam:
1.      Program Pofesi; yang menekankan pada pendidikan keterampilan (skill)
2.      Program Keilmuan; yang intinya adalah perburuan terhadap kebenaran (searching for truth).
Yang termasuk dalam program profesi adalah pendidikan tinggi hukum pada jenjang S1 atau yang sering disebut sebagai Fakultas Hukum, karena di S1 Ilmu Hukum tujuan akhirnya adalah mendapatkan Sarjana Hukum yang memiliki kecakapan ilmu praktis semata. Inilah yang disebut sebagai legal professional.
Sedangkan pada program S2 dan S3 dinamakan program keilmuan. Sebab di program tersebut, seharusnyalah ada peningkatan jenjang, daripada hanya mengajarkan dunia praktis semata seperti dalam S1. Jadi program S1 adalah sekolah Juris, sedangkan S2 dan S3 adalah sekolah Ilmuwan.  
Ini konsekuensi, sebab dalam S1 lebih-lebih pada semester awal saat mempelajari Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, mahasiswa haruslah ditanamkan mengenai asas-asas hukum,  doktrin, adagium, dan ilmu dasar lainnya. Ibarat kata membangun rumah, pada saat inilah pondasi utama ilmu hukum ditanamkan secara kuat. Dan mau tidak mau pola penanaman asas-asas, doktrin dan adagium ilmu hukum ini haruslah dengan cara doktrinal, artinya dosen harus bisa benar-benar menanamkan pondasi secara kuat tanpa boleh di bantah oleh Mahasiswa. Kecuali pertanyaan-pertanyaan kritis yang tidak merusak tujuan. Sebab berhasil tidaknya membangun Sarjana Hukum yang mumpuni sangat tergantung dari pondasi yang di tanamkan.
Metode pendidikan di Program S1 juga memang haruslah ilmu normatif perundang-undangan belaka. Ini memang konsekuensi dari pendidikan profesi/legal profesional yang siap mencetak tenaga-tenaga praktis belaka untuk formasi jaksa, hakim, pengacara dsb.
Sementara pendidikan di Program S2 dan S3 idealnya adalah lebih naik kelas daripada program di S1. Pada program S2 dan S3 inilah Mahasiswa sudah harus berkutat lebih dalam lagi. Berkutat pada wilayah ilmu. Pada program S2 dan S3, seyogyanya jangkauannya haruslah sudah pada ke hal-hal yang sifatnya filosofis, historis dan sosiologis. Jadi bukan hanya normatif dan positifis semata.
Jadi misalkan, di program S1 pada mata kuliah Hukum Tata Negara diajarkan tentang Pemilihan Presiden Langsung, maka kajiannya hanya sampai pada: mekanisme, tata cara, peraturan-peraturannya, hanya sampai itu. Namun jika sudah masuk pada program S2 terlebih S3, maka kajiannya akan lebih mendalam. Misalnya: dijelaskan secara hisoris; mengapa memakai pemilihan presiden langsung, secara filosofis juga dibedah: apa keuntungan dan maksud dari pemilihan presiden secara langsung. Secara Sosiologis juga diterangkan apa akibatnya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul dsb.
Jadi pada program S2 dan S3 Ilmu Hukum dipandang secara lebih utuh. Bukan hanya Hukum dipadang dari sekumpulan asas, norma dan peraturan saja. Namun juga bagaimana kita memandang hukum sebagai suatu tatanan  yang melingkupi: tatanan transendental, tatanan kultural, tatanan sosial, dan tatanan politik. Ini agar lebih komprehemsif dan lengkap. Sebab sebagai seorang ilmuwan, kacamata yang harus dipunyai untuk dapat melihat Ilmu Hukum secara lebih lengkap haruslah kacamata dari banyak segi dan sektor. Sebab nyatanya, berbicara masalah Hukum, maka kita tidak bisa melepaskannya dari ranah kontekstual yang mempengaruhi hukum tersebut. Ini jika kita ingin mencetak para ilmuwan-ilmuwan melalui program studi pascasarjana yang didirikan di hampir seluruh Fakultas Hukum di Indonesia.
Pergeseran Orientasi
Namun nampaknya sekarang ini orientasi pada program pasca sarjana-pasca sarjana di Fakultas Hukum di Indonesia mulai bergeser orientasinya. Jika secara idealita, Program Pascasarjana mengajarkan Mahasiswa menjadi Ilmuwan hukum, sekarang mulai bergeser. Ini karena nyatanya, peminat program pasca sarjana lebih banyak adalah orang-orang yang sudah mapan dan bekerja sebagai profesional hukum (Hakim, Jaksa, Pegacara, Notaris, dsb) yang nota bene adalah para praktisi.
Dilematis yang dihadapi oleh Program Pasca Sarjana yang idealnya mengajarkan keilmuwan dan mencetak ilmuwan adalah menghadapi para praktisi yang masuk ke Program Pasca Sarjana. Maka  sebagai jalan keluar yang sering ditempuh oleh Program Pasca Sarjana adalah juga menyajikan mata kuliah-mata kuliah yang secara keilmuwan masih dibutuhkan para praktisi, namun dengan tetap tidak menghilangkan unsur-unsur ilmuwannya. Sehingga  dengan demikian selain mereka menjadi praktisi namun juga sisi-sisi ilmuwan dan intelektualnya tetap terjaga.
Seharusnya ini malah menjadikan para praktisi yang masuk kedalam program S2 dan S3  semakin tahu akan kebenaran hukum dalam penerapannya. Sebab sewaktu mereka kuliah S1 hanya tahu Normatifnya saja, pasal-pasalnya, aturan-aturannya saja. Namun setelah masuk ke S2 dan S3 mereka juga tahu, secara filosofis, sosiologis dan historis mengapa pasal ini berbunyi seperti ini, ayat itu berbunyi seperti itu. Sehingga mereka tahu kebenaran suatu Ilmu Hukum. Lengkap dengan mazhab-mazhab, aliran pemikiran, pandangan ilmuwan-ilmuwan hukum terkemuka yang diikuti, dsb.  
Kritik Terhadap Metode dan Stategi Pendidikan Tinggi Hukum
Penulis sering berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa yang dianugerahi ”kelebihan” intelektualnya daripada mahasiswa yang lain. Mereka sering mengeluh (sama seperti keluhan penulis, saat belum tahu konsep dasar kurikulum yang penulis tulis diatas) bahwa  metode pengajaran di Fakultas Hukum S1 sangat monoton, hanya satu arah, tanpa dialogis, apalagi partisipatoris. Tidak sedikit dosen-dosen di FH S1 (dan hampir  di semua fakultas hukum di Indonesia) yang mengajarnya sangat teks books, mendikte, dsb (meskipun ada sebagian pengajar yang dalam penyampaian kulaihnya sangat partisipatoris).
Memang harus disadari, mereka adalah mahasiswa yang sebenarnya justru memberi masukan yang sangat berarti. Biasanya pasti mereka adalah para aktivis kampus, atau mahasiswa yang tingkat pemikirannya diatas rata-rata, meskipun IPK mereka tidak cum laude. Terhadap kritik ini, sebenarnya sudah terjawab dalam tulisan diatas:
Pertama, bahwa pada awal masuk Fakultas Hukum dimanapun, pasti akan diajarkan Ilmu-ilmu Pengantar, seperti PHI, PIH, Ilmu Negara. Ini adalah ilmu awal, yang mengajarkan tentang Norma, Asas, Doktrin, Adagium. Dengan kata lain; ini adalah pondasi utama dalam membangun rumah. Maka dalam metode pengajarannya pun  mau tidak mau harus doktrinal, harus berupa penanaman. Sebab jika penanaman ini gagal, gagal jugalah Mahasiswa baru mengenali secara objektif apa itu Hukum. Jika tidak bisa mengidentifikasikan Hukum secara Objektif, maka gagal jugalah menjadi Sarjana Hukum, apalagi melanjutkan ke S2 dan S3.   
Kedua, materi perkuliahan yang normatif, memang hanya seperti itu-itu saja. Kecuali ada perubahan per Undang-undangan. Sebab di S1 kita hanya belajar Norma nya saja, aturannya, pasal dan ayatnya (meskipun juga diperkenalkan sosiologi/sosiologi hukum, filsafat hukum dan penalaran hukum). Maka memang di S1 kita belajar norma, aturan, dan mungkin sedikit, tentang filsafat hukum dan sosiologi hukum. Jika kita ikut kuliah Hukum Waris di S1 misalnya;   pasti akan diajari tentang norma-norma pewarisan, tata caranya menurut Undang-undang, BW, dan Hukum Islam. Lengkap dengan di perlihatkan Pasal dan Ayat nya. Dan pasti, materi yang diajarkan 10 tahun lalu dengan yang sekarang sama, terkecuali ada perubahan Undang-undang. Bahwa syarat sah nya perjanjian, menurut BW ya pasal 1320. Itu pasti sama dengan materi perkuliahan 10 tahun yang lalu. Kecuali jika BW nya diubah/ada perubahan, maka materinya berbeda. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana agar Mahasiswa S1 juga tidak bosan  saat mengikuti kuliah, apalagi jika mereka termasuk mahasiswa yang diberi ”kelebihan” untuk terus mengulang dan mendalami perkuliahan karena nilainya tidak mencukupi? Disinilah peran kreatifitas dosen diperlukan. Materi boleh sama, pasal dan ayat yang diajarkan boleh sama, namun contoh dan penggambaran materi agar Mahasiswa maksud dan mudeng haruslah up to date. Kejenuhan Mahasiswa mengikuti kuliah juga bisa dihilangkan dengan joke-joke segar dan humanisme saat memberi kuliah, syukur-syukur dengan metode partisipatoris. Bisa juga disiasati dengan cara memberi tugas-tugas kuliah yang merangsang daya pikir dan kreatifitas Mahasiswa.
Ketiga, barulah pada saat mengikuti mata kuliah seperti penalaran hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan ilmu-ilmu hukum yang empiris, pola pembelajaran mungkin akan lebih berkembang. Bukan hanya belajar Pasal dan Ayat saja, namun juga belajar konteks hukum yang ada di Masyarakat. Dengan kata lain belajar Das Sein. Disinilah baru Mahasiswa S1 juga diperkenalkan pada penerapan hukum/penegakan hukum dilapangan/dimasyarakat. Jadi bukan hanya belajar teks books per Undang-undangan semata. Namun juga menyoroti masalah implementasi hukum dilapangan. Bahwa hukum ternyata banyak mazhab dan aliran-aliran pemikiran itu dipelajari di filsafat hukum. Bahwa ternyata ada faktor-faktor sosial yang sangat berpengaruh dalam Hukum dan tidak dapat dinafikkan itu dipelajari di Sosiologi Hukum. Dan bahwa ternyata ada hukum-hukum adat/kebiasaan masyarakat yang sesuai karakteristik masyarakat daerah tertentu dan itu tidak di positifkan/diundangkan dalam Peraturan Per Undang-undangan itu juga dipelajari di Antropologi Hukum.
Dengan pemahaman yang massif terhadap konsep kurikulum dan tujuan serta targetnya, diharapkan out put para Sarjana Hukum yang tercipta dari Fakultas-Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, dapat memahami peran dan posisinya di masyarakat kelak. Artinya, sekali lagi, pendidikan tinggi hukum juga punya tanggung jawab terhadap konteks perkembangan masyarakat. Karena itulah, konsep kurikulum pndidikan tinggi hukum harus dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan tekhnologi, namun dengan tetap tidak mengabaikan idealisme yang dimilikinya.  

Rabu, 21 November 2012

CATATAN TENTANG KREDIT MACET KARENA KASUS PENIPUAN INVESTASI FATRIYAL MEMBER DI KABUPATEN CILACAP



CATATAN TENTANG KREDIT MACET KARENA KASUS PENIPUAN INVESTASI FATRIYAL MEMBER
DI KABUPATEN CILACAP

Oleh: Dody Nur Andriyan

PT Fatrial Member merupakan perusahaan forex yang berdomisili di Palembang dan sudah lama dalam bidikan Satgas Waspada Investasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). FM sendiri adalah satu dari 28 perusahaan forek yang sedang dibidik sebagai broker ilegal yang beroperasi di Indonesia karena dianggap melanggar UU No.10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Modus bisnis dari FM yakni  menitipkan sejumlah uang dengan bunga antara 6-7 persen per bulan yang biasanya dibayar setiap tanggal 3 setiap bulannya.

            Kantor Pusat FM berada di Perumahan Parameswara Regency,Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Palembang. Direktur Utama PT Fatthriyal Member (FM) Faisol Muslim, 32 tahun, sebenarnya sudah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel karena diduga melarikan dana Rp6 triliun yang dikumpulkan dari 7.000 nasabah.

Produk PT FM berupa profit pasti 6% perbulan tanpa resiko lose di pasar valas, padahal valas/forex itu beresiko tinggi untuk rugi dan beresiko tinggi pula untuk profit ratusan persen perbulan bahkan perhari. Jumlah dana yg dihimpun PT FM terlalu banyak (kabar terakhir sebesar Rp. 6 triliun), hingga pengelolaan dana nya keluar dari Money Management Trading. Perhitungan target profit PT FM  adalah 6% (untuk nasabah), 4% (untuk gaji karyawan),5% (untuk ops perusahaan), dan 5% lagi untuk kantong dirut PT FM, jadi PT FM hanya mencari profit 20% perbulan. Profit konsisten 20% perbulan itu sangat mudah jika dana yang di trading di kisaran $100.000, karena MM (money management) trading lebih mudah diatur . Dan ada kemungkinan Dirut PT FM terlalu ambisi untuk profit yg lebih besar lagi dg dana sebesar itu sehingga terjadinya lose (rugi).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ‘Kompak’ Cilacap mencatat, sedikitnya ada  353 PNS yang ikut dalam program FM sebagai nasabah. Sedang 28 orang PNS di antaranya telah menjadi staf account executive (AE). Para PNS ini kebanyakan berasal dari wilayah Kecamatan Kroya, Binangun, Adipala, dan Kawunganten. Para PNS ini kebanyakan dari kalangan guru, kepala sekolah, tenaga kesehatan serta sebagian lainnya di lembaga pemerintahan kecamatan dan desa.

Salah seorang korban, Ristiyanto mengaku harus kehilangan uang senilai Rp 1,2 milyar yang ditanamkan dalam investasi tersebut. Padahal uang itu merupakan kumpulan uang dari beberapa rekan PNS lainnya. Ristiyanto mengalami depresi akibat janji keuntungan sebesar 7 persen per bulan yang dijanjikan PT FM juga sudah tidak dibayarkan sejak Maret 2012 lalu.

Pemilik PT FM saat ini masih diburu oleh polisi. Sekelompok massa tak dikenal sempat membakar rumah H.Subhanul Anam (54) penduduk Desa Pagubugan RT 24/8 Kecamatan Binangun, Cilacap Timur, Cilacap, pekan lalu. Subhanul Anam merupakan salah satu pemilik saham PT Fatrial Mamber (FM) yang bergerak dalam bisnis investasi. Bisnis itu sendiri kini macet, dan ribuan nasabahnya kelimpungan.  Rumah korban hanya berjarak sekitar 100 meter dari kantor FM cabang Cilacap.

MODUS OPERANDI: PENGAKUAN KORBAN
Jamal, salah seorang korban penipuan PT FM,melaporkan sang direktur Faisol Muslim karena dirinya menjadi korban terkait kasus dugaan penipuan dana investasi. “Kami minta polisi tegas dan adil memproses kasus ini.Info yang kami dapat korban bukan saja warga atau PNS golongan kecil seperti saya, tapi infonya para pejabat atau mantan pejabat di Polda Sumsel,lingkungan Pemkot Palembang, serta dari pejabat Jakarta dan daerah lain. Total investasi yang ditanamkan semuanya mencapai Rp 6 triliun,” katanya saat melapor ke SPKT Polda Sumsel kemarin.

Jamal mengaku sudah sekitar lima bulan menjadi nasabah PT FM yang kantornya berlokasi di Perumahan Parameswara Regency,Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Palembang. ”Saya ikut berinvestasi karena ajakan keluarga. Hingga akhirnya tergiur dan mengandaikan SK PNS ke bank dalam jangka waktu 15 tahun dengan potongan setiap bulannya Rp1 juta lebih. Setelah dapat uang sekitar Rp175 juta, seluruh uang itu saya masukan investasi ke PT FM dengan perjanjian keuntungan dari investasi 6% dari Rp175 juta yang saya tanamkan dengan jangka kontrak 6 bulan,”ungkapnya.

Ahmad, 32, warga Kecamatan Sukarami, Palembang, pun mengaku kehilangan uang yang diinvestasikan sebesar Rp1,6 miliar, yang dikumpulkan dari keluarga dan teman-temannya. ”Saya sudah sekitar dua tahun berinvestasi di PT FM dalam bentuk uang. Kalau uang saya sendiri ada sekitar Rp100 juta. Sisanya uang keluarga di Palembang dan dusun serta teman-teman saya mulai dari Rp20 juta–RpRp500 juta untuk diinvestasikan ke PT FM melalui salah satu marketingnya,” ungkap Ahmad saat ditemui SINDO di lokasi Kantor PT FM kemarin.

Alasan Ahmad mempercayakan PT FM untuk mengelola uang mereka, karena PT FM sudah berdiri sejak 2003 sampai sekarang. Kemudian, banyak pejabat yang namanya tercantum sebagai pelindung PT FM. ”Contoh komisaris utama PT FM mencantumkan nama mantan Wakapolda Sumsel Brigjen (Purn) Ahmad Ismail. Belum lagi siraman rohani yang selalu dilontarkan Direktur PT FM Faisol Muslim, yang setiap pertemuan dengan nasabah, baik di hotel bintang ataupun tempat lain, selalu memakai baju seperti kiai untuk meyakinkan para nasabah bahwa PT FM memiliki dana cadangan jika terjadi force majeure atau permasalahan,” paparnya.

Sejak dua tahun terakhir ini, Ahmad mengaku, dia dan keluarga serta teman-teman sudah pernah mendapatkan uang bagi hasil sesuai perjanjian kontrak awal sebesar 6%. ”Ya hitung saja, kalau saya menginvestasikan uang sebesar Rp100 juta, jadi 6%-nya setiap bulan saya dapat Rp6 juta sampai enam bulan ke depan sesuai kontrak. Di mana, uang Rp100 juta saya tetap utuh kalau kontrak habis. Selain menawarkan investasi jangka 4–6 bulan, PT FM juga menawarkan investasi teknik kumulatif atau selama 10 bulan. Hitungan bagi hasilnya bisa dua kali lipat. Jika kita tanam uang Rp100 juta, saat bulan ke-10,uang kita akan berlipat menjadi Rp200 juta,”ungkapnya. Namun, sejak April 2012, janji-janji yang sempat mereka nikmati tidak pernah terealisasi.

MENYEBABKAN KREDIT MACET DI PERBANKAN
Dengan iming-iming investasi yang menggiurkan seperti tersebut diatas, banyak sekali nasabah FM yang kemudian mengajukan pinjaman uang (kredit) di perbankan demi mendapatkan uang tunai yang kemudian akan di investasikan di bisnis FM. Akhirnya jalan pintas pun di tempuh, dengan segala macam cara, nasabah FM (terutama para account eksekutif atau pengepul) kemudian melakukan pendekatan kepada pihak (marketing) perbankan.
Data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan kredit kemudian dimanipulasi sedemikian rupa, atau setidaknya dokumen dan data dalam pengajuan kredit adalah sebuah rekayasa dan bukan kondisi sebenarnya. Bukan kondisi sebenarnya karena data dan dokumen tersebut didasarkan pada pertumbuhan dan kemampuan ekonomi yang semu, karena di topang oleh FM. Sehingga ketika FM berjaya (hanya beberapa bulan saja) memang para nasabahnya seperti mendapat durian runtuh atau seperti menjadi OKB (Orang Kaya Baru). Bayangkan saja, jika mereka berhasil menginvestasikan uang sebesar Rp. 100 juta (hasil pencairan kredit di bank) maka pada bulan ke 10 mereka akan mendapatkan 2x lipat menjadi 200juta.
Kondisi ekonomi yang semu dan kamuflase ini ditambah dengan “permainan” dengan oknum perbankan, menjadikan nasabah FM banyak yang menjadi debitur di perbankan dengan pinjaman kredit yang besar. Namun pada akhirnya, ketika “kerajaan bisnis” FM ambruk (atau memang sudah dirancang sebuah tipuan belaka), maka kredit di perbankan tersebutpun menjadi macet. Tercatat di Kabupaten Cilacap, banyak Perbankan terutama yang bergerak di bidang kredit mikro, mengalami lonjakan kredit macet yang luar biasa dan menjadikan NPL (Non Performance Loan/Kredit Macet) persentasenya menjadi melonjak naik, yang tentu saja berpengaruh terhadap kesehatan perbankan dan penilaian perbankan.(Purbalingga. 21.11.2012.2015WIB)
 

KORBAN BISNIS INVESTASI FOREX

Korban Bisnis Investasi Forex

KAMIS, 28 Juni 2012
Nama Saya : WASIN AS , Tempat tagl lahir Cilacap 5 Juni 1957 , pekerjaan saya PNS ( guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Kawunganten Lor 02 Kec Kawunganten Kab Cilacap, Istri saya Sulastri, anak saya 3 orang . 2 perempuan sudah keluarga dan  1 orang laki laki baru tamat SMA.
Akhir tahun 2010 tepatnya bulan 0ktober 2010. saya tertarik pada bisnis investasi di PT.Fttrial Member ( FM ) yang berpusat di Palembang dan kantor cabang di Desa Sidaurip Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Saya menginvestasikan dana saya dari sisa gaji.. Awalnya saya ragu ragu, tapi setelah ada bukti  selama 3 bulan profit lancar .Akhirnya saya penuh yakin sehingga Re investasi, saya tambahkan lagi hasil pinjam bank dan jaul kebun jati. Saya bergabung pada 2 orang Exon ( Bpk Muhasim BA dan Sdr Mubayadi )
Atas rekomondasi Exon saya ( Sdr.Mubayadi ) saya diijinkan untuk mengepul dana  teman dan kerabat saya.dengan perhitungan : untuk saya mendapatkan 8% perbulan. sedangkan nasabah dibawah saya mendapat 7% per bulan. Ini berarti saya mendapat profit dari modal saya di tambah 1% dari perikrutan. Dari hari ke hari berjalan sangat lancar , sehingga ekonomi saya mulai kelihatan menonjol, beli rumah, tanah, motor dan mobil.walaupun dengan cara kridit.  Awal tahun 2011 , ada teman yang manawarkan lagi bisnis investasi sama seperti FM, tetapi profitnya lebih besar yaitu 10 % per bulan. CV.gantar jaya namanya , saya pun bergabung. Pada saat yang sama saya bergabung juga di PT.Mandiriinvesta Jogyakarta  dengan profit lebih besar lagi yaitu 15% per bulan. Seiring berjalannya waktu nasabah yang ikut investasi lewat saya semakin besar dan akhirnya modal, saya bagi 3 jop
60% saya iveskan di FM , 15 % di CV gantarjaya dan 25 % di PT.Mandiriinvesta  Ini berjalan sampai bulan juli 2011 keadaan aman aman saja sehingga dana bec up.hasil proft yang saya simpan buat membangun rumah dengan dana cukup besar. Mulai bulan agustus 2011, saya betul betul terkejut ketika proft dari mandiriinvesta diundur sampai 20 September 2011. saya masih percaya tgl 20 september akan mendaptkan profit. sehingga sayapun masih becup untuk profit bulan Agustus dan septembar tetap saya bayarkan lancar pada member member saya.  Tgl 25 September 2011 ada pengumuman dari web mandiriinvesta bahwa modal akan dikembalikan secara berangsur selam 10 bulan mulai Nopember sampai Agustus 2012
Dengan demikian 1 Oktober 2011 pasti saya tidak bisa menutup prifit pada member saya. Akhirnya saya komunikasikan pada exon di FM , bahwa sebagian dana, saya investasikan diluar FM (40 %.)  Sdra Mubayadi dengan Egonya tidak mau koperatif, bahkan memperberat saya, sedikitpun saya tidak mendapatkan jalan keluar, bahkan dia mengancam pada saya akan di laporkan pada polisi sebagai penipuan, Sebetulnya jika itu benar benar dilaporkan polisi urusannya malah tinggal dihukum, cuma saya masih berusaha untuk tanggung jawab pada member, sayapun menyingkir dari rumah beserta keluarga dengan maksud menghindari amukan masa sambil menunggu perkembangan pulangnya modal dari mandiri investa. 1 Oktober 2011 waktu pembayaran profit para member, rumah kosong tidak ada orang akhirnya massa menjarah barang barang milik saya yang bisa diambil.sampai rumah diratakan. sekarang saya tidak punya apa apa lagi kecuali baju yang melekat. Usaha untuk pulang semakin tidak memungkinkan lagi karena situasi panas, rumah saya sudah rata tanah, akhirnya saya hidup di pengasingan dengan modal tekad dan tawakal pada Allah SWT.megandalkan kerja srabutan apa saja yang bisa saya lakukan.Sebetulnya jika Mubayadi masih bisa diajak koperatif dan menolong saya , masih ada jalan keluar sebab, dari FM masih trima profit, dari Gantar jaya juga masih profit, sehinnga aset aset saya masih bisa dijual untuk menutup profit pada member saya.Dengan keanggkuhan dan Egonya, sdr Mubayadi Exon FM, tetap tidak mau kompromi, " Saya tidak mau tahu, anda penipu  saya laporkan ke polisi sini datang ketempat saya" begitu kata Mubayadi.
Sambil mempertahankan hidup dipengasingan. sedikit demi sedikit yang bisa saya selesaikan saya cicil, modal investor. sedangkan Aset yang ada di Bapk Muhasim dan Gantarjaya saya serahkan pada sdr Daryoto ( adik saya ) itu saja baru 50% dari keseluruhan modalnya. Aset yang di Mubayadi untuk para nasabah lainnya Sedangkan Sdr Purwanto hanya dapat pengembalian sebagian yang ada di gantar jaya ditambah jual tanah dan bangunan yang belum selesai dibangun. sebagian lagi nasabah mendapat pengembalian Rumah dan tanah.
April 2012. ada berita. Gantar jaya Scam.tidak membaayar prifit,Maret 2012 FM macet. Semula para member dan juga masyarakat Kawunganten mengira dana Nasabah di bawa kabur saya, sebagian lagi mengatakan kalo di inveskan di FM pasti aman. Ternyata setelah berjalannya waktu , sejak oktober 2011 s/d April 2012 . Sekarang masyarakat dan juga para member sudah bisa merasakan sendiri ,ternyata semua bisnis investasi di forex berpotensi macet. Sekarang FM yang sedang ada problem, Ownernya berjanji akan mngembalikan modalnya secara bertahap'mulai 11 juli 2012
Pada awalnya , pada saat pt fattrial member jaya jayanya, masyarakat Kawunganten berasumsi bahwa saya membawa kabur dana nasabah sampai 2,4 M sebagaimana diberitakan di radar banyumas . Ternyata pt FM pun kolaps. padahal profitnya cuma 7 - 6 % . Skarang semua nasabah FM sedang harap harap cemas , menunggu tgl 11 Juli 2012 sesuia janji Owner mau dikembalikan 10% x 10bulan. Kalopun betul tgl 11 Juli menerima 10% dari modal, nasabah yang kadung modal hutang Bank, karena sudah macet sejak maret 2012, Mereka nasibnya sangat memilukan sepeti saya . Saya sudah tidak punya apa apa lagi. Rumah pokok rata tanah, seluruh isi rumah dijarah masa , 2 rumah baru jadi jaminan bank dan nasabah, 2 mobil baru disita, 4 sepeda motor disita nasabah, kebon jati dijual lebih dulu, PNS  diberhentikan. Untuk mempertahankan hidup di negeri pengasingan harus kerja srawudan,
Dari pengalaman itu  saya hanya ingin menyapaikan himboan'
1.Hati hati dengan bisnis Investasi forex
2. jangan seperti saya yang tadinya ga tahu apa apa jadi korban berkepajangan
3.PNS saya diberhentikan, walaupun dengan Hormat, tapi sampai sekarang bulan juni 2012 saya belum menerima gaji pensiun

Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan


Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan
| Erlangga Djumena | Selasa, 3 Mei 2011 | 09:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan.
Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. "Internal control menjadi masalah utama perbankan. Bank Indonesia harus mengatur standard operating procedure (SOP)," kata Jos Luhukay, Senin (2/5/2011).
Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:
1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya head teller Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. (Nina Dwiantika/Kontan)

Kamis, 24 Mei 2012

DUALISME JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA


Oleh : Dody Nur Andriyan


A. PENDAHULUAN

“Judicial Review” (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan ‘judicial review’ itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai ‘judicial review’, melainkan ‘legislative review’.

Judicial Review di negara-negara penganut aliran hukum civil law biasanya bersifat tersentralisasi (centralized system). Negara penganut sistem ini biasanya memiliki kecenderungan untuk bersikap pasti terhadap doktrin supremasi hukum. Karena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak untuk memberikan kewenangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam suatu peraturan perundangan. Kewenangan ini kemudian dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu seperti Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, dalam sistem yang terdesentralisasi (desentralized system), seperti misalnya diterapkan di Amerika Serikat, kewenangan melakukan judicial review atas suatu peraturan dan konstitusi diberikan pada organ pengadilan yaitu Mahkamah Agung. Pertimbangan untuk memberikan kewenangan ini pada pengadilan adalah sangat sederhana, karena pengadilan memang berfungsi untuk menafsirkan hukum dan untuk menerapkannya dalam kasus-kasus. Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan (distribution or division of power) yang tidak mengidealkan prinsip ‘checks and balances’, pengujian semacam itu, jika diperlukan, dianggap hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang membuat aturan itu sendiri.

B. SEJARAH JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

Dalam proses pembentukan UUD 1945 terjadi perdebatan tentang usulan Muh. Yamin agar Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif diberi kewenangan menilai apakah suatu peraturan perundangan sesuai dengan konstitusi. Soepomo tidak sependapat dengan Muh. Yamin, karena menurutnya kekuasaaan demikian terdapat pada negara yang menganut sistim pemisahan kekuasaan (konsep trias politica). Sementara Rancangan UUD tidak, dan kekuasaan yudikatif tidak mengontrol kekuasaan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Menurut Supomo, di negara-negara lain seperti Austria, Ceko Slowakia dan Jerman, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh suatu pengadilan yang memang khusus menangani masalah konstitusi. Akhirnya BPUPKI dan PPKI menolak usul tersebut dan tidak memasukkannya ke dalam UUD sebagai bagian wewenang yudikatif MA.

Dalam Konstitusi RIS yang diundangkan pada tahun 1949 disebutkan bahwa, kewenangan untuk menilai apakah suatu UU Negara Bagian bertentangan atau tidak dengan UU Federal dan Konstitusi RIS diberikan kepada MA. Untuk merespon perkembangan, di sekitar tahun 1956 – 1959 IKAHI dan MA mengusulkan bahwa MA seharusnya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan perundangan bertentangan dengan UUD. Kemudian dalam pembahasan konstitusi bidang peradilan, Konstituante memutuskan untuk memuat pembentukan peradilan khusus yang terdiri dari Hakim Agung yang berwenang menilai peraturan perundangan. Namun, dengan Dekrit 1959, Presiden membubarkan Parlemen. Tahun 1970 UU 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada MA untuk menilai kesesuaian suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi (judical review).

Namun kewenangan itu, terbatas pada peraturan yang tingkatnya lebih rendah dari UU dan tidak mengatur penilaian UU terhadap UUD. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama. Tahun 1993 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1993 Tentang Hak Uji Materiil tertanggal 15 Juni 1993 sebagai reaksi terhadap permohonan judicial review yang diajukan harian Prioritas kepada MA terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sekitar 7 bulan sebelumnya. Tahun 1999 MA mengeluarkan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 1999 tentang Judicial Review dalam rangka memperbaharui teknis pelaksanaan judicial review yang sebelumnya diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 1993. Perbedaan prinsipil dengan aturan sebelumnya adalah permohonan judicial review dapat juga diajukan terpisah dari suatu perkara (permohonan).

Pada bulan Nopember 1997 F-PDI mengusulkan untuk memberi MA kewenangan melakukan judicial review terhadap UU, namun PAH II BP MPR menolak, dengan alasan MA tidak berhak untuk melakukan judicial review terhadap ketentuan hasil lembaga tinggi negara. F-KP, F-UD, F-PP, F- ABRI menyatakan bahwa yang berhak melakukan judicial review terhadap UU adalah lembaga yang menghasilkan UU tersebut, yaitu Pemerintah dan DPR.

Pada bulan Juli 2000 dalam Pembahasan Amandemen Kedua UUD 45 oleh PAH I BP MPR Tim ahli mengusulkan untuk segera dibentuk MK. Usul itu diterima dalam rapat pleno ke-26. Dalam pasal 25B, Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum dalam Rancangan Amandemen Kedua UUD 45 yang disiapkan oleh PAH BP MPR, Mahkamah Konstitusi direncanakan untuk mempunyai 3 kewenangan : (i) menguji secara materiil atas UU dan UUD; (ii) memutus atas pertentangan antar UU; (iii) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan daerah, antar pemerintah daerah.

Dalam kesepakatan finalisasi PAH I BP MPR, 22 Juli 2000, PAH I menyepakati MK berada dalam lingkungan MA. Pada bulan Agustus tahun 2000 dalam Sidang Tahunan I MPR Bab ini dibahas dalam ST I MPR, namun tidak dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, MPR menerbitkan TAP III/2000, yang menegaskan kembali bahwa judicial review atas UU dan UUD 45 serta TAP MPR ada di tangan MPR, sedang MA hanya berwenang untuk menguji peraturan di bawah UU.

PAH II BP MPR pada bulan Mei 2002 menyusun rancangan perubahan Peraturan Tata Tertib MPR dimana jika disetujui dalam ST 2001, BP MPR akan memiliki kewenangan melakukan uji materiil atas UU, TAP MPR, dan UUD. Walaupun mengakui MK yang seharusnya berwenang, sebelum terbentuk BP sesuai TAP MPR III/2000, BP MPR yang melaksanakannya. Kalaupun pandangan ini dapat dibenarkan, maka pengujian oleh lembaga MPR ini tidaklah dapat dikategorikan sebagai ‘judicial review’, karena sama sekali tidak dilakukan oleh hakim, melainkan oleh ‘legislator’. Namun demikian, ketentuan demikian ini sangatlah keliru karena memberikan wewenang kepada lembaga yang tidak tepat.

Tim ahli MPR menentangnya dengan alasan kewenangan itu adalah milik lembaga peradilan dan MA dapat membentuk kompartemen baru. Meskipun TAP MPR No. III/MPR/2000 adalah sah adanya, tetapi dalam penerapannya, ketentuan mengenai ‘legislative review’ yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak akan mungkin dapat dilaksanakan, karena memang isinya keliru total. Fungsi pengujian Undangundang adalah fungsi yang bersifat permanen dan rutin, sedangkan forum MPR tidak bersifat tetap atau tidak rutin. Ketua MA mendukung pendapat ini, pertentangan aturan adalah persoalan hukum dan bukan politik sehingga yang memutus perkara adalah badan peradilan, bukan badan politik seperti DPR atau MPR.

Pada bulan September 2001 dalam Pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945, seluruh fraksi dalam PAH I BP MPR setuju untuk memasukkan aturan tentang MK dalam Amandemen Ketiga UUD 45. Idealnya kewenangan pengujian materi peraturan perundang-undangan diintegrasikan saja menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, perumus kebijakan konstitusional negara kita tidak berpendapat demikian. Dalam perubahan terhadap rumusan Pasal 24 UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada bulan November 2001, kewenangan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya sampai tingkat Undang-Undang, sedangkan peraturan di bawahnya tetap ditentukan sebagai kewenangan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dinyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Dengan demikian, pengujian terhadap materi peraturan oleh Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi menyangkut konstitusionalitas undang-undang saja, dan penyelesaian sengketa antara pusat dan daerah ataupun antar pemerintah daerah tidak ditentukan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya menyangkut sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sebelum hakim Mahkamah Konstitusi itu ada, kewenangan melakukan pengujian itu dilimpahkan kepada Mahkamah Agung.

C. DUALISME PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

Pembentukan norma hukum harus mampu mengadopsi nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam masyarakat, serta proses yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan norma tersebut harus dilakukan secara demokratis dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada perspektif ini dapatlah dimaklumi bahwa judicial review dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi hanya untuk penguatan kepentingan pengusa atau pihak dan kelompok tertentu saja. Selain itu, judicial review juga diperuntukan sebagai suatu lembaga yang berfungsi memperkecil bahkan menghilangkan adanya konflik normatif secara vertikal.

Adanya dua lembaga kekuasaan kehakiman yakni MK dan MA yang diberi kewenangan untuk melakukan judicial review, sekalipun objek pengujian tersebut dibedakan, jelas menimbulkan dualisme kelembagaan fungsi judicial review. Masalah dualisme ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan apakah kedudukan MK lebih tinggi daripada MA mengingat MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA hanya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang? Bagaimana jika undang-undang yang menjadi tolok ukur pengujian suatu peraturan di bawah undang-undang yang diajukan permohonannya ke MA, juga sedang dimintakan pengujiannya ke MK? Bagaimana jika MA memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang, pada saat bersamaan MK memutus bahwa undang-undang yang menjadi tolok ukur tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Apakah dengan desain seperti ini akan tercipta kepastian hukum?

Belum lagi jika melihat beban MA yang sampai saat ini sudah sangat berat untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali. Tentu saja semakin diperberat dengan kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang telah ternyata sangat banyak jumlahnya.

Dualisme kewenangan melaksanakan judicial review, yang saat ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, memang sangat berpotensi menimbulkan keruwetan. Sebaiknya, kewenangan melaksanakan judicial review dilakukan satu atap, di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemberlakuan satu atap pengajuan judicial review di MK didasari beberapa alasan:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Mahkamah Agung sudah sedemikian banyak dibebani dengan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa berat, yang rawan dan berpotensi menyebabkan tumpukan pekerjaan dan perkara tidak terselesaikan karena beban kerja yang overload, oleh karenanya demi agar terjadi kelancaran dan kesinambungan peradilan, alangkah baiknya jika salah satu beban MA yaitu Judicial Review, diserahkan pada MK. Berikut di berikan gambaran perbandingan antara MA dan MK: pertama, secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi hanya membawahi satu pengadilan. Sedangkan Mahkamah Agung, membawahi 800 unit pengadilan. Alhasil, dalam setahun, MK hanya menangani kasus sebanyak 300 perkara (tahun 2010). Sedangkan MA dengan 800 unit pengadilan menangani kasus sekitar 5 juta perkara (tahun 2010). 3 Juta perkara di antaranya dari pelanggaran lalu lintas. Dari data di atas, jelas bahwa beban MA lebih berat di banding MK. Jika kalkulasi perkara MK 300 perkara per tahun, maka jumlah tersebut setara dengan perkara sehari yang ditangani oleh PN Jakarta Selatan. Dengan beban perkara yang sedikit, maka MK bisa mengatur jadwal persidangan lebih tertib, karena MK maksimal menggelar perkara 10 kasus per hari. Sedangkan PN Jakpus, dengan 250 kasus perhari, maka waktu tidak on time menjadi fakta yang tidak terhindarkan. Kedua, beban perkara, MA dalam setahun memeriksa 12 ribuan perkara yang ditangani 50 hakim agung. Sedangkan MK hanya menangani 300 perkara yang ditangani 9 hakim konstitusi. Artinya, dalam 1 hari, MA memeriksa 400 perkara per hari, sedangkan MK 1 perkara per hari. Ketiga, anggaran, MK dengan beban perkara sedikit mendapat anggaran sekitar Rp 150 miliar. Anggaran sudah untuk membayar gaji sekitar 120 pegawai dan operasional gedung atau kepaniteraan. Sedangkan MA dengan beban ekstra gendut, mendapat Rp 5 triliun untuk 800 unit pengadilan, 7 ribu hakim dan lebih dari 10 ribu pegawai. Ketempat, secara geografis MK berada di pusat Indonesia yang mempunyai akses informasi dan kecepatan mobilitas yang tinggi. Bandingkan dengan pengadilan-pengadilan yang berada di titik terluar Indonesia. Lokasi yang mencapainya harus menempuh ombak setinggi 3 meter dilanjut dengan rawa-rawa serta jalan tanah becek. Jangankan melaksanakan teleconfrence layaknya MK, listrik pun masih sering mati.

2. Mahkamah Agung digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara „impeachment‟ terhadap Presiden/Wakil Presiden.

3. Menegaskan bahwa MK adalah court of law, dan MA adalah court of justice. MA sebagai court of justice mengadili ketidakadilan dari subyek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan MK sebagai court of law mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. Judicial review itu termasuk ke dalam ranah court of law dikarenakan Judicial review itu tidaklah mengadili orang per orang, lembaga, organisasi, dan subyek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang-undangan) demi mencapai keadilan. Oleh karenanya, berdasarkan konstruksi usulan tersebut diatas, kewenangan Judicial Review akan lebih baik dilaksanakan satu atap di Mahkamah Konstitusi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Desain konstitusional pelembagaan fungsi judicial review di Indonesia saat ini, menempatkan dua lembaga kekuasaan kehakiman yaitu MK dan MA sebagai pemilik kewenangan untuk melakukan judicial review sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Konsep ini ternyata masih menimbulkan masalah dan perdebatan dalam tataran teoritik maupun praktik.

Dalam perspektif pembagian kekuasaan, hal tersebut menimbulkan dualisme kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mangakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang seharusnya menjadi prinsip dari sebuah negara hukum. Dimasa yang akan datang, fungsi judicial review ini perlu ditempatkan di bawah satu kewenangan lembaga negara yang dibentuk untuk itu yaitu dilakukan satu atap oleh Mahkamah Kosntitusi.