Rabu, 13 Agustus 2008

KEDUDUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA


Oleh: Dody Nur Andriyan


Dalam bangunan besar ketatanegaraan Indonesia, terdapat dua macam struktur kenegaraan. Yang pertama adalah Infra Struktur (The Sosio Political Sphere) adalah suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra strukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (Masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dsb.

Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (the goverment political sphere) Yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam actionnya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekalipun. Sebab supra struktur inilah yang mengurusi langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga–lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.

Jika diamati dan di analisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui, yaitu:
1. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain.
2. Fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.
3. Kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.
4. Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan.

MUI sendiri kemudian dalam infra struktur ada dalam kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (Interest Group Instittusional). MUI bukanlah Ormas, jika kemudian ada yang berpendapat bahwa MUI adalah Ormas (Organisasi Masyarakat), maka menurut penulis itu adalah kesalahan besar dalam meletakkan pondasi bernegara.

Yang dimaksud dengan Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Golongan Kepentingan ini dapat dibedakan kedalam bentuk-bentuk sebagai berikut: (i) Interest Group Assosiasi, yakni suatu golongan kepentingan yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu, namun masih mencakup beberapa bidang yang luas. Pendek kata issue yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan misalnya: Organisasi Masyarakat (ORMAS). (ii) Interest Group Instittusional, yakni pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN, IDI, IKAHI, dll. (iii) Interest Group Assosiasi, Golongan kepentingan semacam ini tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan berkesinambungan. Aktivitasnya hanya terlihat keluar bila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: masyarakat setempat tinggal, masyarakat seketurunan (trah), masyarakat seasal pendidikan, masyarakat paguyuban (Gemeinschaft), masyarakat patembayan (Gesellschaft). (iv) Interest Group Anomik, yaitu suatu golongan kepentingan yang bersifat mendadak atau spontan dan tidak bernama. Aksi-aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi-aksi bersama. Apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan keresahan, kerusuhan dan keonaran yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional.


Pemahaman tentang kedudukan MUI dalam ketatanegaraan ini sangat penting, mengingat bahwa apa yang terjadi dengan Ahmadiyah dan para pengikutnya belakangan ini lebih kurang disebabkan juga dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Padahal sebagaimana dijelaskan diatas, melihat bahwa posisi MUI adalah berada dalam ranah Infra Struktur dan merupakan interest group (kelompok kepentingan), lebih tepatnya adalah interest group institusional, yang tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota, maka menjadi jelas bahwa fatwa MUI bukanlah hukum negara yang harus ditaati oleh masyarakat, dan bukan hukum positif yang mempunyai sanksi tegas dan mempunyai efek hukum, seperti hukum negara. Lebih tepat lagi, negara tidak harus dan perlu mengakomodir fatwa MUI dalam hukum positif, karena sekali lagi bahwa hukum nasional kita adalah suatu hukum yang harus melindungi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan seluruh warga masyarakatnya.


Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara yang didirikan dengan dasar Negara Agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdiri untuk melindungi seluruh masyarakat yang terdiri dari semua suku, ras, golongan, agama dll. Dengan kata lain, apa yang disepakati sebagai Bhineka Tunggal Ika, oleh founding state harus dipertahankan jika ingin mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Cilacap, 14 Agustus 2008)
.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Hmmm...
Ternyata...
Jadi MUI itu sebenarnya gak berhak ngatur2 kita melalui fatwa2nya itu yah???
Bener juga kata Mr. Dody ini, Fatwa MUI bukanlah hukum yang mengikat dan waib ditaati...karena MUI pun bukan satu2nya lembaga pemberi Fatwa di muka bumi...
Fatwa MUI juga pendapat ulama tertentu yg bergabung dgn MUI...