Senin, 28 Juni 2010

KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI) DALAM UUD 1945

Oleh: Dody Nur Andriyan

Menurut teori hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Teori ini disokong oleh filsuf-filsuf dari kaum Monarkomaken yang dipelopori oleh Johannes Althusius yang mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak lagi dianggap dari Tuhan melainkan dari hukum kodrat.

Dalam pandangan Rousseau, kehendak rakyat yang berdaulat itu dapat dibagi dua macam: yaitu volonte de tous (kehendak seluruh rakyat) dan volonte generale (kehendak rakyat pada umumnya). Ketika negara itu didirikan, maka kehendak rakyat seluruhnya yang menjadi dasar. Akan tetapi segera setelah negara itu berdiri, maka kehendak seluruh rakyat itu tadi tidak dapat dijadikan dasar lagi. Sebagai gantinya Rousseau memperkenalkan volonte genelare atau kehendak rakyat umumnya atau mayoritas. Dengan demikian, Rousseau mengajarkan suat kekuasaan mayoritas atas minoritas, yang merupakan salah satu kelemahan dari demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Konsepsi kedaulatan rakyat atau demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Dari pembukaan sampai ke Pasal dan ayat-ayatnya jelas terkandung konsepsi Kedaulatan Rakyat. Dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “....dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut juga nampak dalam seluruh mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945. Mulai dari prosedur rekruitmen politik, kekuasaan, legislasi, pajak dan pemilu mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat dengan konsep perwakilan.

Bahkan menurut Jimly, konsep kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945 bukan hanya bersifat politik, melainkan juga ekonomi dan sosial. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 diatas menyiratkan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, dimana soal-soal ekonomi tidak diatur dalam konstitusi Oleh karena itulah, menurut KC Wheare dan C.F. Strong, Undang-Undang Dasar Negara yang tidak mengatur mengenai ekonomi dan sosial, disebut sebagai Konstitusi Politik bukan Konstitusi Ekonomi atau Konstitusi Sosial.

Sedangkan Indonesia, UUD 1945 mengatur mengenai ekonomi (Pasal 33) dan Sosial (Pasal 34), maka bisa disebut, demikian menurut para ahli, bahwa UUD 1945 bukan hanya konstitusi politik semata melainkan konstitusi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya kedaulatan yang terdapat di dalam UUD 1945, juga termaktub kedaulatan rakyat dibidang politik, ekonomi dan sosial.

1 komentar:

Anna Zebua mengatakan...

terimakasih.....