R E S O N A N S I

PROGRAM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR DI ERA OTONOMI DAERAH

2011-10-17T00:47:00.000-07:00

Oleh : Dody Nur Andriyan

Sejalan dengan laju perkembangan demokrasi di Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, salah satu konsep dari otonomi daerah adalah konsep desentralisasi. Desentralisasi harus dimaknai bukan hanya desentralisasi kekuasaan dan administrasi, tetapi juga desentralisasi ekonomi. Konsep demokrasi dan desentralisasi ekonomi di era otonomi daerah ini kemudian mengikuti perkembangan konsep otonomi daerah yang mengalami perubahan dan pasang surut.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu inovasi dan terobosan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah pusat melakukan program pembiayaan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengelolaan dana bergulir.

Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM. Pola perguliran ini di mulai tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk:

meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan,
meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM,
meningkatkan penyerapan tenaga kerja,
meningkatkan semangat berkoperasi,
meningkatkan pendapatan anggota dan
membangkitkan etos kerja.

Program dana bergulir yang dikembangkan Kementerian KUKM sampai saat ada dua sumber yaitu dari

Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Semua kegiatan dana bergulir dapat dibagi kepada empat pola pelaksanaan yaitu:

Pola subsidi program kompensasi pengurangan BBM (PKPS-BBM) yang dilakukan sejak tahun 2000-2003,
Pola agribisnis meliputi dua sub pola yaitu:

Sub-pola pengembangan komoditas unggulan dengan plafon dana @ Rp 1 milyar dilakukan sejak tahun 2005,
Sub-pola peningkatan produksi dengan plafon @ Rp 50 juta dilakukan sejak tahun 2000-2004 dan akan diteruskan pada tahun 2005,

Pola Modal Awal Padanan (MAP) merupakan stimulan terhadap UKM melalui sentra-sentra produksi. Pola ini disalurkan melalui KSP dan telah dilaksanakan sejak tahun 2000-2004 dengan besaran plafon Rp 150 sampai Rp 250 juta dan
Pola syariah dilakukan tahun 2003 sampai tahun 2004. Pola ini merupakan kelanjutan dari program ex P2KER melalui BMT/Kopontren yang dilakukan sejak tahun 2000 dengan plafon @ Rp 50 juta. Fokus pola ini adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan lebih lanjut, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Negara Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM, dimana ketentuan mengenai kriteria KUKM ditetapkan oleh LPDB-KUMKM. Sebelum dibentuknya LPDB-KUMKM, pengelolaan Dana Bergulir untuk Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Deputi-deputi di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Sehubungan dengan dana bergulir tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyokong dan membantu potensi-potensi perekonomian rakyat yang ada di daerah. Sektor perekomonian mikro seperti usaha kecil, menengah, mikro dan koperasi adalah tulang punggung perekonomian yang menyokong sektor ekonomi mikro masyarakat. Hal ini sesuai dengan nafas dan ruh dari Otonomi Daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan potensi-potensi lokal di daerah, salah satunya potensi di bidang ekonomi.

EFEKTIVITAS PROGRAM DANA BERGULIR

Menurut Richard M Steers (1985), efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauhmana kelompok atau organisasi efektif mencapai tujuan. Pengertian efektivitas kelompok atau organisasi adalah "Tingkatan sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya mencapai sasaran". Penulis lain, Katzell (1975) mengatakan bahwa efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas, laba dan seterusnya dan Campbell (1973), David (1968) mendefinisikan efektivitas organisasi maupun kelompok adalah sesuatu kehidupan organisasi atau kelompok untuk melakukan tugas-tugas, di dalam terdapat usaha untuk mencapai tujuan dengan kepuasan dan persahabatan antara individu di dalam kelompok atau organisasi.

Penulis lain memperkuat pendapat tersebut (Sarlito, 1987), menyatakan bahwa efektivitas organisasi atau kelompok adalah hasil kerja kelompok dalam mencapai tujuan. Makin dekat hasil organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan, makin efektif pimpinan organisasi atau kelompok tersebut. Margono Slamet (1978) mengatakan bahwa efektivitas kelompok adalah produktivitas, moral dan kepuasan anggota. Produktivitas adalah keberhasilan mencapai tujuan kelompok. Moral adalah semangat dan sikap para anggotanya. Kepuasan adalah kesenangan produktivitas adalah kuantitas atau volume produk atau jasa pokok yang dihasilkan oleh organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan : tingkatan individual, kelompok dan organisasi. Kepuasan diukur dengan tingkat kesenangan seseorang atas peran atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu adalah bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka bekerja. Definisi ini diperkuat oleh Sarlito mengatakan bahwa prestasi kelompok diartikan sebagai efektivitas, selalu diukur dengan produktivitas,moral dan kesatuan. Karena koperasi adalah organisasi maka efektivitas dapat digunakan untuk menilai program perkuatan dana bergulir yang disalurkan koperasi.

Program adalah perencanaan perencanaan dalam kegiatan ini telah dimuat dalam petunjuk pembinaan KSP/USP dalam bentuk kebijakan Menteri Negara KUKM. Dana bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah dan program kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Kementerian Koperasi dan UKM disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Koperasi simpan Pinjam (USP). Kemudian dana tersebut digulirkan oleh koperasi /USP kepada koperasi lain. Dana bergulir merupakan bantuan perkuatan dalam bentuk uang atau barang kepada Koperasi dan UKM. Pola perguliran adalah cara pemanfaatan bantuan perkuatan tersebut diatur didalam setiap kebijakan sesuai dengan tujuan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas program dana bergulir adalah tingkat atau derajat keberhasilan Koperasi dan UKM untuk mencapai tujuan. Efektivitas program dana bergulir diukur dari produktivitas dan kepuasan anggota Koperasi dan UKM memanfaatkan dana bergulir tersebut untuk mencapai tujuan. Ukuran produktivitas dana bergulir adalah (1). kesesuaian program dengan pelaksanaan (2) nilai elastisitas dampak dana bergulir terhadap aset, omset, jumlah pekerja, biaya produksi, jumlah jam kerja dan pendapatan total koperasi, (3) ukuran kepuasan adalah adanya manfaat dana bergulir bagi Koperasi, anggota dan UKM. Manfaat dana bergulir bagi koperasi dan anggota dinilai dari nilai elastisitas dampak dana bergulir terhadap pendapatan total koperasi dan anggota. Sesuai dengan tujuan diberikannya dana bergulir indikator ketiga tersebut dapat dilihat dari dampak perkuatan dana bergulir terhadap pendapatan koperasi dan anggota. Karena tujuan akhir dari dana bergulir adalah meningkatkan pendapatan koperasi dan anggota.

Kesulitan utama yang dihadapi koperasi adalah modal. Sebab koperasi sebagai sebuah badan hukum, sebelum berdiri, sudah harus mempunyai modal tetap dan modal kerja. Modal tetap atau modal jangka panjang adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk kantor, peralatan, kendaraan, gedung, mesin, dan kebutuhan tetap jangka panjang lainnya. Sedangkan modal kerja atau di sebut juga modal jangka pendek adalah modal yang diwujudkan dalam untuk operasionalisasi koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, premi asuransi dan sebagainya. Jika koperasi simpan pinjam, maka modal kerjanya adalah dana untuk mengoperasikan simpan pinjam tersebut.

Permodalaan merupakan unsur yang esensial yang mendukung dalam peningkatan produksi dan pendapatan. Kekurangan permodalan ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya. Sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan permodalan tidak mudah untuk diperoleh. Sehingga membuat semakin sulitnya industri kecil untuk mengembangkan kegiatan usaha secara cepat. Untuk itu pengembangan industri kecil perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah yang dalam hal ini sebagai fasilitator/pelayanan untuk menciptakan iklim yang kondusif pada pembangunan ekonomi. Permodalan usaha salah satunya bersumber dari pinjaman dana bergulir.

KONSEP DAN MEKANISME DANA BERGULIR

Di Provinsi Jawa Tengah, dana bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipinjamkan kepada pengusaha industri kecil dan menengah dengan tingkat bunga rendah dengan sistem bergulir yang pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Perindustrian. Pengelolaan pinjaman dana bergulir dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) yang ditunjuk. Pinjaman Dana Bergulir dengan tingkat bunga rendah dibandingkan dengan tingkat bunga bank ini diharapkan para pengusaha industri kecil dan menengah penerima pinjaman dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dalam persaingan pasar yang semakin ketat di era pasar global ini. Pemberian pinjaman permodalan dengan sistem bergulir ini dimaksudkan agar penerimaan angsuran pinjaman nantinya dapat digulirkan atau dipinjamkan kembali baik kepada penerima pinjaman yang sudah lunas maupun kepada pengusaha industri kecil dan menengah lainnya.

Sebelum menentukan penerima pinjaman diadakan survei terhadap calon peminjam yang dilakukan oleh Tim Seleksi Dana Bergulir dibantu oleh Tim Pendamping dana bergulir yang ada di Kabupaten/Kota. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara langsung. Dari hasil survei tersebut diadakan analisa untuk mengetahui kelayakan usaha yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nama-nama penerima pinjaman dana bergulir, selain syarat-syarat administrasi lainnya. Survey yang dilakukan oleh tim seleksi untuk mendapatkan data secara langsung dari pengusaha. Salah satu data yang diminta adalah data keuangan perusahaan. Setelah mendapatkan pinjaman modal diharapkan industri kecil dan menengah dapat berkembang. Misi Program Dana Pinjaman Bergulir meliputi:

Mengadakan pembinaan kepada usahawan (Entrepreneur) melalui pendidikan dan latihan
Mengadakan pembinaan Sumber Daya Manusia pada pengusaha unit industri kecil dan menengah
Memfasilitasi para pengusaha industri kecil dan menengah dengan bantuan alat-alat industri yang dibutuhkan
Memberikan bantuan berupa pinjaman modal kepada unit usaha kecil untuk mengelola usahanya.

Untuk menghindari penggunaan dana pinjaman bergulir yang tidak sesuai peruntukannya dan untuk menghindari adanya kemacetan dalam proses pengembaliannya, maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan tentang penggunaan Dana Bergulir tepat guna.

Menurut Data Perkembangan Dana Bergulir Dina Perindustrian Provinsi Jawa Tengah untuk periode s/d 30 September 2006 (Triwulan III tahun 2006) s/d 31 Desember 2006 (Triwulan IV 2006) dari Akumulasi Dana yang disalurkan kepada UKM s/d 31 Desember 2006 sebesar Rp 11.720.040.000, (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) terdapat kenaikan jumlah pengendapan dana pada BPR BKK Penyalur sebesar Rp 4.092.220 (empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan dana yang masih ada pada debitur (piutang) juga mengalami kenaikan sebesar Rp 197.249.367,-(seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah rekening Disperin di BPD Jateng mengalami penurunan sebesar Rp 137.468.010,-(seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu sepuluh rupiah) dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kemacetan dalam alur pengembalian dana bergulir, sebab dari kemacetan yaitu pengendapan dana pada BPR BKK penyalur dan tunggakan pada penerima pinjaman dana bergulir.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap beberapa model dana bergulir diperoleh keterangan bahwa:^¹

Prosedur sistem pengembalian pinjaman dana bergulir terlalu panjang, sehingga menimbulkan kemacetan dalam alur pengembalian pinjaman dana bergulir pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.
Tugas dan tanggungjawab yang kurang baik dari organisasi yaitu dalam alur pengembalian pinjaman dana bergulir, BPR BKK penyalur terlambat menyetorkan penerimaan angsuran pinjaman dana bergulir dari para peminjam dana bergulir ke BPD Jateng selaku pemegang kas daerah, sehingga menyebabkan kemacetan pengembalian dana bergulir pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Tunggakan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Persediaan barang pada Industri Kecil banyak yang tidak terjual, sehingga tidak dapat digunakan untuk membayar utang-utang lancarnya,
Industri Kecil banyak yang melakukan penjualan secara kredit, sehingga aktiva yang dimilikinya kurang efisien dan efektif untuk kegiatan usahanya,
Industri Kecil mempunyai hutang yang terlalu besar, sehingga tidak sebanding dengan jumlah modal yang dimiliki oleh industri kecil tersebut,

Berdasarkan kajian tersebut maka ada beberapa saran dan langkah startegis yang harus dilakukan yaitu:

Kemacetan alur pengembalian pinjaman yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Bergulir diatasi dengan mengurangi jumlah tunggakan dengan cara memberikan sanksi secara tegas kepada para penunggak seperti: Jika sampai dengan jatuh tempo perjanjian penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan/melunasi pinjaman dana bergulir, akan diproses secara hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pihak dana bergulir tidak akan memberikan pinjaman dana lagi.
Prosedur pengembalian pinjaman dana bergulir hendaknya lebih di perpendek dan dipertegas, yaitu dengan penyetoran langsung angsuran pinjaman ke BPD Jateng selaku pemegang kas daerah oleh para peminjam dana.
Memberikan teguran kepada BPR Penyalur yang terlambat menyetorkan penerimaan angsuran, berupa surat peringatan untuk segera menyetorkan penerimaan angsuran tidak lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan.
Mengadakan pelatihan (workshop), pembinaan organisasi dan administrasi usaha serta pengadaan pameran sekaligus memperkenalkan atau mempromosikan produk kepada Konsumen atau pelanggan yang potensial.
Seleksi Kelayakan Usaha bagi calon penerima Pinjaman Dana Bergulir hendaknya lebih diperketat lagi, dengan cara meninjau ulang kriteria seleksi diantaranya yaitu calon penerima pinjaman harus masuk dalam catatan perusahaan yang potensial untuk dikembangkan sekaligus mempunyai prospek usaha kedepan bagus, perusahaan ini mempunyai target pasar yang baik dan terus menerus mengalami kenaikan penjualan sekaligus pendapatan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka pembuatan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir di samping harus memenuhi beberapa asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam tersebut di atas, juga harus memenuhi beberapa asas, sebagai berikut:

Asas Kesetiakawanan

Mengandung maksud bahwa program dana pinjaman bergulir harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang, usaha kecil, menengah, koperasi, yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang

Asas Keadilan

Mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan dana pinjaman bergulir harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Asas Kemanfaatan

Mengandung maksud bahwa dalam program dana pinjaman bergulir bergulir harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Asas Kemitraan

Mengandung Maksud dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

Asas Keterpaduan

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Asas Akuntanbilitas

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Asas Keterbukaan

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana pinjaman bergulir

Asas Partisipasi;

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir harus melibatkan seluruh komponen masyarakat

Asas Profesional;

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Asas Berkelanjutan

Mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam program dana pinjaman bergulir dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

1 Nuke Prasetiani Nurhayati, 2007, Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, Jurusan Akuntansi Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Hal. 130

PENGELOLAAN PARIWISATA DI ERA OTONOMI DAERAH

2011-05-29T10:28:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

A. Pengantar
Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sektor pariwisata yang sudah mendunia dan menyedot banyak wisatawan mancanegara bahkan lintas negara, juga pada akhirnya mampu menjadi duta bangsa yang mengabarkan pada dunia, eksistensi Banga dan Negara Indonesia. Menjadi duta kepada dunia dan mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, aman, kondusif, maju dan sejahtera. Sektor pariwisata ini dapat memberi gambaran wajah Indonesia kepada dunia internasional.

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika di kelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada PAD suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara.

Akibat langsung yang timbul dari pemberian otonomi daerah adalah adanya daerah basah dan daerah kering. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Daerah yang kaya akan sumber daya alam otomatis menjadi daerah basah seiring dengan bertambahnya perolehan PAD-nya dari sektor migas misalnya, sedangkan daerah yang minus sumber daya alam otomatis menjadi daerah kering. Namun demikian tidak berarti daerah yang miskin dengan smber daya alam tidak dapat meningkatkan PAD-nya, karena jika dicermati ada beberapa potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dari sektor lain seperti sektor pariwisata.

Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and Tourism Council (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pada tahun 2007 akan meningkat menjadi 10,1%. Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 19,1% dibanding tahun 2003. Sedangkan penerimaan devisa mencapai US$ 4,798 miliar, meningkat 18,8% dari penerimaan tahun 2003 sebesar US$ 4,037 miliar.

Berdasarkan catatan sementara dari Biro Pusat Statistik, jumlah wisman ke Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 5,007 juta atau mengalami penurunan sebesar 5,90%. Penerimaan devisa diperkirakan mencapai US$ 4,526 miliar atau mengalami penurunan sebesar 5,66% dibanding tahun 2004. Namun demikian angka perjalanan wisata di dalam negeri (pariwisata nusantara) tetap menunjukan pertumbuhan yang berarti. Di tahun 2005 diperkirakan terjadi 206,8 juta perjalanan (trips) dengan pelaku sebanyak 109,9 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar Rp 86,6 Triliun. Keseluruhan angka tersebut di atas, mencerminkan kemampuan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan negara, baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri.

Berdasarkan analisis tersebut wajar jika industri pariwisata di Indonesia dinilai sebagai sektor andalan penyumbang devisa negara terbesar dalam bidang nonmigas. Terlebih ketika pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Yang perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya. Oleh karena itu perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor- faktor yang secara faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.

Ada beberapa isu strategis (politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang terkait dengan pariwisata di era otonomi daerah yaitu: pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
a. lemahnya pemahaman tentang pariwisata
b. lemahnya kebijakan pariwisata daerah
c. tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun propinsi/kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota, bahkan tidak tidak lagi mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi.

Isu kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi kepariwisataan. Hal yang mengemuka dari pemusatan kegiatan pariwisata ini adalah dengan telah terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, sementara lokasi lainnya tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Selain itu kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing. Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk dan kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produk- produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar.

Isu ketiga berhubungan dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata pencaharian, kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara atau metode, prioritas, maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis.

Isu keempat dapat dilihat dari banyaknya daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam dan budaya yang dimilikinya. Namun sayangnya belum bisa dijual atau mampu bersaing dengan daerahdaerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. Hal tersebut semata-mata karena daya tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu pelayanan yang diberikan, interpretasi budaya atau alam yang belum memadai, atau karena belum dibangunnya citra (image) yang membuat wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya.

Memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional dengan daerah lain. Selain kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan. Selanjutnya, pengemasan produk wisata dan pemasarannya, haruslah memanfaatkan teknologi terkini. Produk-produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi informasi, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus meningkatkan kemampuan pariwisata daerah menembus pasar internasional.

Sebagai konsekuensi untuk menjawab tantangan isu dan mencapai tujuan-tujuan besar tersebut, daerah-daerah harus melakukan inovasi, kreasi dan pengembangan-pengembangan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah dengan mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk-produk pariwisata yang diunggulkan.

B. Pengertian Pariwisata Sebagai Industri
Membicarakan indusri pariwisata tentunya juga tidak terlepas dari membicarakan batasan pengertian pariwisata itu sendiri. Pengertian istilah "Pariwisata" perlu dikemukakan karena istilah tersebut tidak selalu memberikan arti maupun ruang lingkup yang sama.

Menurut definisi yang bersifat umum, pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tmggal di tempat tujuan-tujuan itu.

Menurut ketentuan perundangan di Indonesia yang dimaksud dengan pariwisata adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan-pengusahaan obyek dan Jaya tarik wisata beserta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut”.
Pariwisata sebagai industri atau lebih dikenal dengan istilah "Industri Pariwisata" belum dijumpai batasan pengertiannya dalam peraturan perundangan di Indonesia. Namur demikian parsa ahli kepariwisataan telah merumuskan pengertian tentang industri pariwisata.

Industri pariwisata adalah keseluruhan rangkaian dan usaha menjual barang dan jasa yang diperlukan wisatawan, selama melakukan perjalanan wisata sampai kembali ketempat asalnya. Industri pariwisata dalam pengertian yang lain ialah industri yang berupa seluruh kegiatan pariwisata yang utuh.

Dari batasan pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pariwisata sebagai industri di sini dapat dipahami dengan memberikan gambaran mengenai komponen-komponen kepariwisataan dalam industri tersebut yang saling terkait satu dengan yang lain. Jadi komponen-komponen kepariwisataan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian jasa yang kait mengait yang dihasilkan industri-industri Lain misalnya: industri kerajinan, perhotelan, angkutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri khusus mengenai industri pariwisata yaitu sebagai berikut:
a. Produk pariwisata tidak dapat disimpan atau dipindahkan;
b. Permintaan akan produk pariwisata sangat tergantung pads musim (highly seasonal);
c. Permintaan dipengaruhi oleh faktor luar dan pengaruh yang tidak dapat atau sulit diramalkan (unpredictable influences). Misalnya, perubahan dalam nilai kurs valuta, ketidaktentraman politik, dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi permintaan;
d. Permintaan tergantung pada banyak motivasi yang rumit. Ada lebih dan satu alasan mengapa para wisatawan mancanegara melakukan perjalanan ke luar negeri;
e. Pariwisata sangat elastis akan harga dan pendapatan. Permintaan sangat dipengaruhi oleh perubahan yang relatif kecil dalam harga dan pendapatan. Kalau harga atau pendapatan naik atau turun perubahan tersebut sangat mempengaruhi konsumsi jasa-jasa pariwisata.

C. Pendapatan Asli Daerah Dari Industri Pariwisata Dalam Menunjang Otonomi Daerah
Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Di Indonesia pengembangan industni pariwisata masuk dalam skala prioritas khususnya bagi daerah-daerah yang miskin akan sumber daya alam. Sesuai dengan pernyataan International Union of Official Travel Organization (IUOTO) dalam konferensi di Roma tahun 1963 bahwa pariwisata adalah penting bukan saja sebagai sumber devisa, tapi juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam somber-somber alam. Ini menunjukkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa mempunyai andil besar dalam mendistribusikan pembangunan ke daerah-daerah yang belum berkembang.

Dalam orde reformasi ini, merupakan momentum awal yang sangat tepat bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemandirian daerah ini terwujud dalam pemberian kewenangan yang cukup besar meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama

Penyerahan kewenangan tersebut disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Merupakan konsekuensi logis bagi daerah dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang bersifat operasional dilimpahkan kepada daerah.

Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan promosinya.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dan dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dilihat dari sisi PAD maka ada beberapa daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sehingga tidak dapat mengandalkan PAD-nya dari hasil sumber daya alam. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu daerah menjadi alasan utama sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah setempat.

Pada tahun 1997, industri pariwisata Indonesia diperkirakan menghasilkan pajak tidak langsung sejumlah 8,7% dari keseluruhan nilai pajak tidak langsung dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 9,6% dari total keseluruhan. Data tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang perpajakan.

Sektor pajak mempunyai peranan penting dalam budget negara. Pajak merupakan somber penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, juga dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karenanya, kontribusi pajak bagi pembangunan diharapkan tidak saja mendorong pembangunan satu wilayah saja, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan secara merata sampai di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber PAD, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkan industri pariwisata suatu daerah diperlukan strategi-strategi tertentu maupun kebijakan-kebijakan baru di bidang kepariwisataan. Sebuah gagasan menarik dari Sri Sultan HB X yang menyodorkan konsep kebijakan pariwisata borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang tidak hanya terpaku pada satu obyek untuk satu wilayah, sedangkan pola distribusinya harus makin dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis wilayah.

Gagasan tersebut memberi angin segar bagi dunia kepariwisataan di Indonesia terlebih dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Paling tidal kebijakan baru tersebut menjadi salah satu alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi wisata daerah melalui program kerjasama antar daerah. Namur demikian yang perlu mendapat perhatian di sini bahwa penerapan program kerjasama tersebut jangan sampai menimbulkan konflik yang justru berdampak merugikan, sehingga tujuan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi tidak tercapai.

D. Faktor-Faktor yang Berperan Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Daerah
Upaya pengembangan industri panwisata daerah-daerah di Indonesia terutama dalam menghadapi otonomi daerah berkaitan erat dengan berbagai faktor. Oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor yang secara faktual berperan dalam pengembangan industh pariwisata khususnya di daerah-daerah, yaitu:
a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah human resources development diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa somber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.

Profesionalisme sumber daya manusia Indonesia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah somber daya manusia yang berkualitas, mempunyai gagasan, inovasi dan etos kerja profesional. Tentu tidak mudah untuk memperoleh tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata paling tidak harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kepariwisataan, sehingga pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di daerah-daerah tujuan wisata berpengaruh positif pada perkembangan industri pariwisata daerah.

b. Promosi Kepariwisataan
Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik pars wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya.

Adalah kenyataan pahit ketika indutri pariwisata di Indonesia mengalami krisis mulai tahun 1997 sampai dengan memasuki tahun 2000 sebagai akibat ketidakstabilan. politik, sosial dan. ekonomi. Merosotnya jumlah wisatawan di daerah-daerah tujuan wisam selama ini merupakan bukti bahwa situasi dan kondisi politik suatu negara berdampak pada terganggunya seluruh kegiatan kepariwisataan.

Prospek industri pariwisata di tahun 2000 ini tergantung pada banyak faktor. Dalam hal ini aspek promosi merupakan salah faktor penentu pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang industri pariwisata Indonesia.

c. Sarana dan Prasarana Kepariwisataan
Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan. prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar intemasional.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah-daerah tujuan wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata.

Sarana prasarana tempat merupakan unsur pokok dalam mata rantai kegiatan industri pariwisata. Apabila pembenahan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan akan berakibat pada tidak tercapainya dampak positif industri pariwisata dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai pendorong pembangunan daerah.

Ketiga faktor di atas merupakan faktor kritis. yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan industri pariwisata daerah. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Hanya saja perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terlebih dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka pola perencanaan yang terpadu mutlak diperlukan sebelum mulai dengan pengembangan industri pariwisata.

Pada dasamya, perencanaan bermaksud memberi batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara mencapai tujuan yang dimaksudkan Dengan demikian pengembangan industri pariwisata suatu daerah perlu mempertimbangkan segala macam aspek. Ini disebabkan industri pariwisata merupakan industri jasa yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai sektor lain. Jadi maju mundumya industri pariwisata tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata saja.

(Purwokerto, 30.05.2011. 01.00 WIB.)

URGENSITAS PENGATURAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN WONOSOBO

2011-03-16T18:36:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Isu strategis permasalahan yang ditangani Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dititikberatkan pada besarnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun kuantitas yang bersumber dari masalah kemiskinan, kecacatan, ketunaan, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial pemerintah maupun swasta, belum optimalnya pemberdayaan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), masalah pekerja migran yang dikembalikan ke daerah asal, belum optimalnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam, dan belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Sosial dengan Kabupaten/Kota dalam penanganan PMKS secara komprehensif.

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat. Dalam program kerjanya, yang dibiayai APBD meliputi Program Pendidikan non formal dan informal ; Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak ; Program peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan ; Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil; Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dll) ; Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan Program penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedang yang dibiayai APBN meliputi Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan; Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender ; Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya ; Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial ; Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan mengenai penanganan dan pengentasan Kesejahteraan Sosial serta memberikan kajian dalam kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum untuk menangani permasalahan sosial di Kabupaten Wonosobo.

Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip good governance. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial, ketiga unsur good governance (pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah kesejahteraan sosial. Sehingga tingkat kesejahteraan sosial di masyarakat dapat diupayakan meningkat secara maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu suatu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal/hukum, efisien dan afektif.

Secara substantif, bahwa dalam upaya menangani dan mecegah meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Wonosobo, maka perlu diselenggarakan Kesejahteraan Sosial. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang berarkar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (good governance), serta agar pembangunan dalam bidang transportasi perlu disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Secara sosiologis, pengaturan bidang Masalah Kesejahteraan Sosial harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Salah satu masalah kesejahteraan sosial di Wonosobo yang menonjol adalah terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama bagi penyakit rentan dan berbahaya.Dari tahun ke tahun penderita virus HIV, AIDS di Wonosobo terus meningkat, data terakhir sampai bulan Mei 2010 tercatat 41 orang dinyatakan positif terkena virus yang mematikan tersebut. 41 orang yang terindikasi kena virus HIV, aids terdeteksi sejak tahun 2004, pada tahun itu ditemukan 1 kasus, tahun 2005 1 kasus, 2006 3 kasus, 2007 1 kasus, 2008 7 kasus, 2009 20 kasus, sampai bulan mei 2010 ditemukan 8 kasus. Dari 41 kasus, 25 dinyatakan positif aids dan 16 terinveksi HIV, 19 penderita telah meninggal dan 22 masih hidup.

Berdasarkan data empiris sosiologis tersebut diatas ditambah dengan data yuridis yang menunjukkan bahwa ternyata belum terdapat Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Wonosobo. Padahal landasan yuridis ini penting sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam penanganan masalah sosial, yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itulah maka pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Kesejahteraan Sosial memiliki urgensitas yang harus diprioritaskan. Cilacap. 17.04.2011. 08.45WIB

NGAPAIN JAUH-JAUH KE PARIS KALAU CUMA MAU MAKAN MC. D??

2011-02-17T02:28:00.000-08:00

Oleh DOdy Nur Andriyan

Itulah sepenggal kalimat dalam adegan film: Eifel Im In Love yang masih saja terngiang-ngiang dalam telinga penulis sampai dengan sekarang: simpel, sederhana, tapi sangat menohok. Dalam adegan itu digambarkan ketika Adit (Samuel Rizal) yang hendak mengajak Tita (Shandy Aulia) dinner di restoran ala Paris, namun dengan konyolnya Tita malah menolak, seraya mengajak Adit makan Mc. Donald saja. Keluguan Tita karena tidak terbiasa makan di restoran ala Paris dengan masakan ala Paris itu yang kemudian menggugah penulis dan beberapa teman-teman penulis, beberapa tahun yang lalu setelah menonton film ini, mengkaji pesan dan nilai yang ada dalam penggalan adegan tersebut.

Penggalan kalimat itu sebenarnya memberikan tanda kepada generasi muda, bahwa ternyata generasi macam Adit, yang dalam film itu dikesankan glamour, kaya raya, jet set, modis, post modern, ternyata mampu mengeluarkan kalimat ”perlawanan” terhadap globalisasi. Yah, perlawanan, sebab dengan mengatakan ”ngapain jauh-jauh ke Paris jika cuma pengen makan Mc. D?” Adit (baca: Sutradara) sebenarnya ingin menggugah kesadaran generasi muda, bahwa makanan produk globalisasi macam Mc. D, KFC, dsb kemudian diperlawankan dengan makanan dan restoran lokal yang hanya ada di Paris.

Tempat-tempat lain disetiap daerah dan negara, pastilah memiliki kuliner dan kekhasan makanan sendiri yang menjadi trade mark dari daerah atau negara tersebut yang tidak bisa digantikan meski dengan makanan yang sudah dipromosikan dan mendunia macam Mc. D dan kawan-kawannya. Artinya pesan moral lain yang tersirat dalam penggalan adegan itu adalah bahwa lebih baik setiap kita mendatangi suatu daerah, kita mencoba makanan dan masakan khas daerah tersebut, yang (mungkin) tidak akan lagi bisa kita rasakan di lain kesempatan. Kekayaan rasa dan ragam makanan yang tersebar di berbagai belahan dunia ini, sangat sayang untuk dilewatkan dan dirasakan, jika hanya dikalahkan oleh globalisasi makanan macam Mc. D.

Setiap orang diberbagai belahan dunia ini pastilah sudah tidak asing lagi dengan citra rasa makanan produk globalisasi macam Mc. D, namun sangat sedikit orang yang bisa mencicipi citra rasa makanan dan masakan lain yang jauh lebih lezat dan bergizi dari setiap jengkal daerah yang didatangi. Itulah blank spot dari globalisasi makanan ala Mc. D yang ternyata meninggalkan kelemahannya sendiri. Orang sudah terbiasa menceritakan dan merasakan makanan global macam Mc. D, namun sangat sedikit orang yang bisa beruntung bercerita tentang lobster ala rusia, sop hati kijang ala rumania, sushi ala Jepang asli, sate ular ala lombok, arak Bali, kurma khas Arab, Air Zam-zam asli Arab, atau makanan khas lainnya dari setiap penjuru dunia. Itulah dia efek ”positif” globalisasi makanan ala Mc. D. Kita tidak saja bisa menceritakan cita rasa makanan dan masakannya, namun juga bisa menceritakan bagaimana perjuangan dan perjalanan menuju tempat makanankuliner tersebut, yang kadang kala tidak kalah eksoktisnya dengan makanan dan masakannya, dan sekali lagi tidak semua orang bisa mencapainya. Inilah harga dan nilai tersendiri yang tidak bisa ditandingi kepuasannya dan kenikmatannya.

Dalam konteks Indonesia saja, makanan khas yang tersebar di berbagai penjuru nusantara begitu beragam dan sayang untuk dilewatkan. Jika kita mengamati tayangan wisata kuliner di televisi yang sekarang jadi favorit, pasti akan tahu bahwa tempat-tempat kuliner itu begitu menarik dan menggugah selera. Dan nampaknya media sudah mengetahui nilai jual wisata kuliner seraya mencoba untuk melakukan ”perlawanan” terhadap hegemoni globalisasi makanan ala Mc. D. Hal ini dibuktikan sendiri dengan tetap eksisnya tempat dan usaha makanan kuliner khas suatu daerah, meski di serbu dengan berbagai makanan dan masakan global. Artinya memang pada aras tertentu, masakan dan makanankuliner itu tetap mendapat tempat dihati masyarakat. Bahkan wisatawan asing pun, mereka ternyata lebih memakai otak mereka, karena jika berwisata di suatu daerah yang mempunyai makanan khas daerah tersebut, pastilah akan lebih memilih untuk mencicipi masakan dan makanan khas daerah tersebut, mereka tidak membuang kesempatan yang sangat jarang untuk dilewatkan. Kekhasan makanan dan masakan suatu daerah yang dinikmati didaerah asalnya dengan eksotisme daerah tersebut menambah cita rasa tersendiri. Dalam konteks inilah kata-kata Adit yang sangat menohok: ”Ngapain Jauh-jauh ke Paris Kalau Cuma mau Makan Mc. D?” itu mempunyai makna bagi orang-orang yang berakal dan beradab. (23.02.2008.02.00WIB)

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA MENURUT PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2011-02-13T21:38:00.000-08:00

Oleh Dody Nur Andriyan

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah lembaga baru di Indonesia. Keberadaannya ada berkat Amandemen UUD 1945, terutama Pasal 24C. Kewenangan MK ada 4 dan ditambah satu kewajiban;(a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (c) Memutus pembubaran partai politik; dan (d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (e) memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dengan kata lain, struktur dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan kita, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga amanah konstitusi. Karena MK berfungsi sebagai the guardian and the intepreter of constituion. Dengan kata lain, MK adalah benteng terakhir yang menjaga Konstitusi Republik ini, Konstitusi yang merupakan sebuah perjanjian bersama bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, putusan-putusan MK, terutama yang terkait dengan putusan pengujian Undang-Undang terhadap UUD, memiliki sarat makna dan penafsiran terhadap hal-hal penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah penafsiran MK terhadap hubungan antara NEGARA dan AGAMA.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No 19/PUU-VI/2008 terungkap satu hal yang sangat fundamental tentang TAFSIR RESMI UUD 1945 yaitu soal hubungan antara Negara dan Agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Putusan MK ini berasal dari permohonan Pengujian Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh seorang warga Serang. Pemohon meminta agar MK menafsirkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka dengan otomatis syariat Islam diterapkan kepada WNI beragama Islam. Sedangkan yang dari agama lain diterapkan hukum lainnya. MK ternyata menolak permohonan tersebut.

MK bukan hanya menolak permohonan pemohon, tetapi MK dalam putusannya, juga langsung memberikan penafsiran otentik dan futuristik terhadap HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA. Hal tersebut terdapat di halaman 24 Putusan MK tanggal 8 Agustus 2008 No 19/PUU-VI/2008, klik disini untuk download putusan tersebut. Berikut petikannya::

“Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.

Jika masalah pemberlakuan hukum Islam ini dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional.”

Putusan tersebut yang diputuskan oleh 9 Hakim Konstitusi pada tanggal 8 Agustus 2008, Jimly Asshidiqie, Moh. Mahfud MD, HM. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, H. Harjono, Maruarar Siahaan, H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan H. Abdul Mukhties Fadjar.

Dengan demikian, menjadi jelas, bahwa lembaga yang paling berwenang untuk memberikan tafsir Konstitusi yaitu MK, sudah memberikan penjelasan hubungan antara Negara dan Agama. Yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah Negara Agama, tetapi juga bukan Negara Sekuler. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

Purwokerto, 14.02.2011. 13.00 WIB

gambar duplikasi dari http://3.bp.blogspot.com/_3QroLHkl06c/S79Epeu4-3I/AAAAAAAAAGw/5oM1KwczrzM/s400/2034_agama.png

TIGA NILAI UNDANG-UNDANG DASAR MENURUT KARL LOWENSTEIN

2011-01-26T01:10:00.000-08:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Di dalam praktek ketatanegaraan dapat terjadi bahwa undang-undang dasar tidak berlaku secara sempurna. Karl Loewenstein dalam penyelidikannya tentang arti sesungguhnya dari sesuatu undang-undang dasar dalam suatu lingkup nasional tertentu, membedakan tiga jenis penilaian terhadap undang-undang dasar, yaitu:

Pertama, Nilai normatif, yakni jika undang-undang dasar berlaku sepenuhnya secara efektif dalam arti hukum (legal) maupun kenyataan (reality). Contohnya: Menurut Konstitusi Amerika Serikat bahwa ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif masing-masing menjalankan fungsinya secara terpisah. Dalam kenyataan, hal tersebut memang dilaksanakan, misalnya ketika Mahkamah Agung menolak hak prerogatif Presiden Truman untuk menyita pabrik baja dengan maksud mencegah pemogokan karena persediaan baja sangat dibutuhkan untuk pertahanan nasional. Menurut Mahkamah Agung bahwa kekuasaan itu tidak termasuk kekuasaan konstitusional presiden. Kasus ini dikenal dengan perkara Youngstown Sheet & Tuber Co v. Sawyer. Contoh di Indonesia, adalah berlaku secara efektifnya beberapa Pasal-Pasal dalam UUD 1945, contoh: Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama, yang menegaskan bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan dapat dipilih kedua kalinya hanya untuk satu kali masa jabatan, dalam arti bahwa Presiden Republik Indonesia hanya bisa menjabat selama 2 kali periode masa jabatan.

Kedua, Nilai nominal, yakni apabila suatu undang-undang dasar secara hukum berlaku, tetapi berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu dari padanya yang dalam kenyataan tidak berlaku. Hal tidak berlakunya tersebut bukanlah disebabkan misalnya oleh suatu kebiasaan ketatanegaraan. Contohnya: Konstitusi Amerika Serikat dalam amandemen XIV tentang kewarganegaraan, ternyata tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Missisipi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, adalah bebrapa Pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen, yang ternyata tidak berlaku. Pasal 31 ayat (4) mengatur tentang alokasi anggaran 30% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan, sedangkan Pasal 34 ayat (1) mengatur tentang jaminan di peliharanya Fakir Miskin dan anak terlantar oleh negara.

Ketiga, Nilai semantik, yakni apabila suatu undang-undang dasar secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik, atau hanya untuk kepentingan penguasa saja. Contohnya: Undang-Undang Dasar 1945 pada masa orde lama, pada waktu itu secara hukum berlaku, tetapi dalam praktek atau kenyataan berlakunya itu hanya untuk kepentingan penguasa, walaupun diberikan alasan untuk melaksanakan UUD 1945. Misalnya agar penguasa dapat ikut campur tangan dalam bidang peradilan, maka dibentuklah UU No. 19/1965, padahal menurut pasal 24 dan 25 UUD 1945, badan ini seharusnya bebas dan tidak memihak.

Cilacap, 23.01.2011. 16.25 WIB

Gambar duplikasi dari http://1.bp.blogspot.com/_e9WQZlRc_LM/SwDoYt_kR_I/AAAAAAAAAOI/pHdoSPNhSQE/s1600/UU+45012.jpg

HUBUNGAN SISTEM MULTI PARTAI DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

2011-01-26T00:53:00.000-08:00

Oleh : Dody Nur Andriyan

Sejarah mencatat bahwa pada saat sidang BPUPKI yang berlangsung bulan Mei sampai Juli 1945 ternyata para founding father kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan filosofis dan hasil kajian empiris untuk mendukung keyakinan mereka bahwa Trias Politica seperti yang diteorikan Montesquieu bukanlah sistem pembagian kekuasaan yang paling cocok untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Pada rapat Panitia Hukum Dasar, bentukan BPUPKI, tanggal 11 Juli 1945 telah tercapai kesepakatan bahwa Republik Indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer seperti di Inggris karena merupakan penerapan dari pandangan individualisme. Sistem tersebut dipandang tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas. Antara cabang legislatif dan eksekutif terdapat fusion of power karena kekuasaan eksekutif sebenarnya adalah ”bagian“ dari kekuasaan legislatif. Perdana Menteri dan para menteri sebagai kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.

Sebaliknya, sistem Presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflik berkepanjangan antara legislatif–eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berahir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat demokrasi.

Indonesia yang baru merdeka akan menggunakan “Sistem Sendiri“ sesuai usulan Soekiman, anggota BPUPKI dari Yogyakarta, dan Soepomo, Ketua Panitia Kecil BPUPKI. Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidensial, Padmo Wahyono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem MPR. Dalam klasifikasi Verney, sistem yang mengandung karakteristik sistem presidensial dan parlementer disebut sistem semi-presidensial.

Apa yang di kemukakan founding fathers tentang kelemahan sistem presidensial yang digabung dengan sistem multipartai ternyata memang benar adanya. Secara empiris dikemudian hari, hal tersebut terbukti melalui penelitian Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif–legislatif kemudian berkembang menjadi constitutional deadlock. Karenanya sistem presidensial kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat BPUPK dan PPKI menunjukkan betapa teliti pertimbangan para Pendiri Negara dalam menetapkan sistem pemerintahan negara. Pemahaman mereka terhadap berbagai sistem pemerintahan ternyata sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara di dunia.

Jauh dikemudian hari, 57 tahun kemudian, hasil dari amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah menghasilkan Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Kemudian Pasal 6A ayat (1) juga menetapkan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut merupakan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan negara serta bentuk kedaulatan negara. Sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem presidensial.

Sistem presidensial yang kemudian dianut di Indonesia setelah Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah sistem Presidensial yang tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi (MPR). Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ke 3 cabang yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Menurut Sofian Effendy, ”peringatan” dari para founding father tentang ”bahayanya” memilih dan mengkombinasikan sistem multy partai dengan sistem presidensial tidak diindahkan dengan baik oleh panitia perancang Amandemen I-IV UUD 1945. Prediksi para Pendiri Negara bahwa sistem presidensial yang diterapkan pada sistem multipartai akan menimbulkan ketegangan hubungan antara legislatif dan eksekutif dan menyebabkan macetnya penyelenggaraan pemerintahan negara ternyata benar.

Milton C. Cumming menyatakan :

“the exsintence of several parties can make it more difficult to form a stable governing coalition than is the face in two-party sistems…..Such coalition are often fragile. At one extreme, government fall repeatedly, and a country with a multiparty system may have three, or four; or more government in one year

Pendapat Cumming di atas dapat dibuktikan dengan menganalisa hubungan sistem presidensial dan sistem multipartai yang ada di Indonesia. Dampak buruk dengan memberlakukan sistem multipartai yang berlebihan seperti di Indonesia yang jumlahnya mencapai 38 partai hingga menjelang pemilu tahun 2009 juga pada akhirnya memberikan dampak buruk, baik bagi kinerja eksekutif maupun legislatif. Pada tubuh eksekutif, dampak buruk tersebut dapat dilihat pada menurunnya kinerja pemerintahan dengan mengajukan sebuah survey yang dilakukan oleh Reform Institute terhadap 2500 responden, dan hasilnya menyatakan bahwa rata-rata keberhasilan pemerintahan Kabinet SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)-Yusuf Kalla dibawah 50 persen.

Tabel 1.1 Gambaran tentang instabilitas akibat sistem multipartai

Type Of Political System Number of Country Country With Coups

Number Percent

Communist 3 0 0

One Party 18 2 11

One Party Dominan 12 3 25

Two Party 11 5 45

Multy Party 22 15 68

No Effective Party 17 14 83

Huntington menggambarkan secara lebih jauh bahwa keadaan dimana terdapat banyak partai akan sangat rentan (Vulnerable) terhadap adanya kudeta sebagai akibat yang paling buruk.

Scott Mainwaring juga menganalisa bahwa sistem multipartai dalam konteks sistem pemerintahan presidensial lebih akan menimbulkan berbagai macam masalah. Sistem multipartai pada sistem presidensial pada realitanya akan mendatangkan instabilitas pemerintahan. Instabilitas tersebut pada tataran lain disebabkan oleh sistem presidensial yang menerapkan “winner takes all” yang berarti eksekutif pemenang pemilu presidensial akan sepenuhnya memegang kendali kebijakan dan tentunya terdapat “bargaining politics” terhadap partai yang pernah mendukung presiden tersebut yang kemudian ditambah dengan adanya batasan waktu “Fixed Time” dari seorang presiden dalam memimpin, sehingga stabilitas demokrasi dan pemerintahan bukan menjadi isu utama namun justru bagaimana membagi-bagikan kekuasaan kepada partai yang telah mendukung.

Ada beberapa alasan menurut Mainwaring yang yang menyebabkan pemerintahan presidensil dengan sistem multi partai tidak bisa menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Pertama, karena pemilihan presiden dan parlemen tidak dilakukan secara bersamaan maka kemungkinan presiden terpilih adalah presiden yang berasal dari partai yang tidak didukung oleh mayoritas dalam parlemen. Kedua, presiden dituntut untuk mempunyai keahlian dalam menangani masalah negara. Dalam menyelesaikan masalah negara tersebut dituntut untuk melakukan lobby dengan parlemen. Ketiga, dalam pemerintahan yang multi partai, presiden dapat memenangi kursi presiden dengan koalisi bersama partai-partai lain. Masalahnya adalah bahwa koalisi bersifat tidak permanen atau sementara dan tidak mengikat. Keempat, Adanya kelemahan penegakan fatsoen politik politisi yang ada di parlemen maupun di eksekutif. Banyak anggota parlemen yang selalu mengkritik kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh presiden. Mereka hanya ingin mencari popularitas.

Sejak tahun 2002, dengan berlakunya UUD hasil amandemen, berlaku sistem presidensial. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dan sebagai perwujudan dari rakyat dihapus, dan badan legislatif ditetapkan menjadi badan bi-kameral dengan kekuasaan yang lebih besar (strong legislative). Antara 1949 sampai 1959 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang terbukti tidak mampu menciptakan stabilitas pemerintahan yang amat diperlukan untuk pembangunan bangsa, karena dalam waktu 4 tahun terjadi 33 kali pergantian kabinet.

Eep Saefulloh Fatah, menganalisa bahwa selama kurun waktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla pada periode 2004-2009 terdapat fenomena kohabitasi. Kohabitasi menurut Eep adalah keadaan dimana Sistem Pemerintahan Presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Akibatnya, jika Presiden terpilih bukan berasal dari partai yang menguasai atau mendominasi parlemen atau partai mayoritas, maka sangat mungkin terjadi kebijakan dan kerja-kerja Presiden di hambat atau dihalangai oleh Partai Politik di Parlemen.

Kohabitasi juga bisa terjadi jika Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 setelah Amandemen, ternyata lebih mempunyai power atau kekuatan atau lebih memiliki dukungan politis daripada presiden, disebabkan karena Wakil Presiden berasal dari Partai Politik yang memiliki dukungan lebih besar atau mempunyai power lebih besar. Kasus yang terjadi pada saat Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) sempat mendominasi pemberitaan di berbagai media di tanah air pada akhir Oktober dan awal November 2005, dan sempat menjadi ganjalan dalam hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden, seperti nampak dari wajah-wajah tegang beliau berdua ketika duduk berdampingan dalam kereta golf di halaman Istana Negara. Inilah salah satu yang menurut Eep, adalah fenomena kohabitasi ini terjadi dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla.

Dalam satu negara yang menggunakan sistem multi partai namun tetap menggunakan sistem presidensil, seringkali sistem pemeintahan Presiden harus mendapatkan dukungan yang besar dari partai politik. Arend Lijphart menyebutkan bahwa Apabila ternyata seorang presiden terpilih adalah berasal atau hanya didukung oleh partai kecil, atau terdapat partai (yang lebih) besar dari pada partai yang menyokong Presiden, dapat dikatakan terjadilah hubungan kohabitasi. Meskipun dalam system pemerintahan presidensil Presiden memiliki kekuasaan untuk tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, namun tetap saja ada beberapa kebijakan dan langkah hukum yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hubungan antara Presiden dan DPR yang terkait dengan kebijakan dan kekuasaan Presiden terdapat di Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen Ketiga , Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 Amandemen Pertama , Pasal 22 UUD 1945 . Artinya secara konstitusional, memang terdapat beberapa hak Presiden yang dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari DPR. Ada share power diantara eksekutif dan legislatif. Keadaan inilah yang mengakibatkan presiden mau tidak mau harus menggalang dukungan atau memperoleh dukungan secara politis dalam parlemen. Karena apabila Presiden tidak mampu menggalang dukungan dan menjalin hubungan politis yang baik dengan parlemen, maka bisa terjadi program-program terencana dari pemerintah dalam rangka menjalankan negara untuk kemajuan bersama, akan mengalami kendala dan hambatan dari DPR. Lebh spesifik lagi jika ternyata yang harus “dihadapi” Presiden adalah DPR yang terbentuk dengan karakteristik sistem multi partai, yang terdiri dari banyak partai dengan banyak orang dan kepentingan.

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 setelah Amandemen memberikan pengertian hubungan kerjasama Presiden dengan DPR dalam hal pengajuan dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejarah mencatat, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, permasalahan penetapan dan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah, kemudian banyak mengalami hambatan politis. Padahal RAPBN memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memperlancar aktivitas dan pembiayaan dari program pemerintah. Hal ini tidak akan ditemui pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, salah satunya karena pada masa Presiden Soeharto kekuatan politik yang dimiliki Presiden sangat kuat dan Presiden bisa mengendalikan partai politik dengan melakukan fusi partai politik.

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dengan persetujuan DPR selanjutnya di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga ditegaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Kedua pengaturan ini dalam prakteknya kemudian menimbulkan tarik ulur pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Tarik ulur, sengketa dan perseteruan antara Presiden dan DPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI dan Kapolri menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang antara Presiden dengan legislatif (DPR).

Pada masa awal kemerdekaan, dengan system multi partai yang terjadi pada Pemilu 1955, maka terbentuklah system pemerintahan parlementer yang sangat liberal, dalam arti, perubahan konfigurasi dan demokrasi sangat cepat. Ditandai dengan cepatnya jatuh bangun kabinet, hanya dengan alasan-alasan politis yang tidak jelas. Tercatat dalam masa awal kemerdekaan, kabinet paling cepat adalah berusia 3 bulan, paling lama satu tahun. Semua terjadi karena sistem palementer didukung dengan multy partai tanpa batas, sehingga hiruk pikuk dunia partai politik masuk kedalam sistem pemerintah.

Pada masa Orde Baru, maka yang terjadi adalah sebaliknya, dengan sistem pembatasan atau fusi partai politik, pemerintah menyederhanakan partai politik sehingga hanya tinggal 2 partai dan 1 golongan karya yang dapat berlaga dalam pemilu, dan selain itu tidak boleh ada partai lain. Dengan sistem yang otoriter tersebut, maka terciptalah sistem pemerintahan presidensil yang otoriter, atau Mahfud MD menyebutnya sebagai Rezim Otoriter Birokratis. Dengan melakukan politik hukum seperti ini, maka pada masa pemerintahan Presiden Soeharto memang gejolak politik bisa ditekan dengan membatasi jumlah partai yang ada di DPR, bahkan pelarangan untuk mendirikan partai baru, dan itu merupakan sebuah langkah mundur dalam hal demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Sekarang dengan kembalinya Indonesia menggunakan sistem Multi Partai sembari menguatkan sistem presidensial dengan amandemen UUD 1945, maka muncul persoalan yang terkait sangat erat antara Sistem Presidensil dengan Sistem Multi Partai yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia proses pencarian sistem pemerintahan negara yang paling sesuai dengan corak politik bangsa dan yang paling mampu menciptakan tatanan stabilitas politik nampaknya belum berakhir. Oleh karena itulah, maka Tesis ini akan mengkaji mengenai Hubungan Sistem Multi Partai Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensitas, karena penelitian ini bertujuan mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, bahwa ternyata kombinasi sistem Presidensial dengan Sistem Multi Partai ternyata membawa akibat dan pengaruh yang signifikan terhadap berlangsungnya stabilitas politik pemerintahan. Padahal stabilitas pemerintahan dan politik adalah hal yang mutlak perlu agar roda pemerintahan dapat berputar dan tidak terjadi gonjang-ganjing politik yang ”luar biasa” yang dapat berimbas pada keamanan, ekonomi dan moneter.

Dalam prakteknya, pemecahan terhadap masalah kenegaraan ini, diselesaikan dengan cara ”adat” dan ”kekeluargaan” baik secara politis maupun kultural. Maka dari itu, perlu sebuah terobosan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang mencoba mencari jalan keluar yang ”cerdas” untuk menyodorkan solusi dari permasalahan yang sangat penting ini.

Indentifikasi permasalahan penelitian ini adalah: Pertama mencari hubungan antara sistem multi partai dengan sistem pemerintahan presidensial dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Kedua, Membangun format hubungan antara sistem multi partai dengan sistem pemerintahan presidensial yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimasa yang akan datang.

To be continued.....

(Bagian Pendahuluan Dari Tesis S2 setebal 359 halaman, 1,5 spasi, times new roman, font 12)

Cilacap, 23.01.2011. 16.00WIB

Gambar duplikasi dari http://www.google.co.id/imglanding?q=presiden+dan+partai+politik&hl=id&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=8VSb-mNFNBk88M:&imgrefurl=http://news.okezone.com/read/2010/09/29/339/377065/pilih-calon-kapolri-mitra-koalisi-minta-dilibatkan&imgurl=http://i.okezone.com/content/2010/09/29/339/377065/pjo73J2JzH.jpg&ei=pending&zoom=1&w=250&h=250&iact=rc&oei=IOdcTcKyCIumvgOIwLW_DA&page=10&tbnh=178&tbnw=176&start=165&ndsp=19&ved=1t:429,r:12,s:165&biw=1366&bih=673

PENEGASAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM UUD 1945

2011-01-19T01:37:00.000-08:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Lembaga Kepresidenan hanya ada dan dikenal dalam suatu sistem pemerintahan negara yang menganut Presidensial. Secara teoritis Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Didalam teori maupun praktek, organ kepresidenan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat pembedaan tugas dan kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden. Tugas dan Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden antara lain adalah: 1. kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, 2. kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum, 3. kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan misalnya: pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntutan, 4. kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalin hubungan dengan negara lain atau subyek internasonal dalam konteks hubungan internasional, 5. kewenangan yang bersifat untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan. (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 75)

Sedangkan Wakil Presiden menurut Jimly, berperan sebagai wakil yang mewakili Presiden, pengganti yang menggantikan Presiden, pembantu yang membantu presiden, pendamping yang mendampingi presiden, dan sebagai wakil yang bersifat mandiri. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subyek jabatan kepresidenan.

Secara implisit pengaturan kekuasaan lembaga kepresidenan terdapat dalam Bab III UUD 1945 setelah amandemen. Lembaga Kepresidenan memiliki posisi yang kuat dalam menduduki jabatanya. Hal ini memang sesuai dengan karakteristik sistem presidensial secara teoritik. (Jimly Asshiddiqie, 2005: 75)

Realitas yang terjadi bahwa masyarakat memandang jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari segi ketokohan personal bukan institusi. Pada periode-periode awal berdirinya Republik Indonesia, personalisasi itu nampak dalam diri Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, kemudian setelah Hatta mengundurkan diri, maka personalisasi nampak pada diri Presiden Soekarno, bahkan sampai kemudian dikukuhan dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. TAP MPR ini semakin memperlihatkan personalisasi dan kultus individu dari Presiden Soekarno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia. Bahkan mungkin sampai sekarang kultus dan personalisasi terhadap Presiden Soekarno masih nampak di beberapa kalangan rakyat Indonesia. Hal serupa terjadi pada saat Presiden Soeharto berkuasa, personalisasi dan kultus individu juga nampak. Salah satu keberhasilan membangun kultus individu dan personalisasi diri nampak dalam keberhasilannya berkuasa lebih dari 30 tahun.

Selama era pemeritahan Presidensial yang menunjukkan kultus individu dan personalisasi terebut, nampak terjadi apa yang disebut dengan ”pengerdilan” kedudukan dan fungsi dari wakil presiden. Fenomena mundurnya Muhammad Hatta, kemudian Wapres selama Orde Baru yang seolah-olah hanya menjadi ”ban serep” semata, adalah bukti nyata bahwa institusi kepresidenan harusnya ditata ulang, salah satunya adalah mengenai pembagian kerja diantara Presiden dan Wakil Presiden.

Personalisasi lembaga kepresidenan juga nampak dari pandangan umum yang hanya memandang bahwa lembaga kepresidenan adalah hanya terdiri dari Presiden dan Wapres saja. Padahal dalam praktek dilapangan, lembaga kepresidenan adalah terdiri dari banyak staf dan pembantu-pembantu Presiden. Jadi bukan hanya kabinet saja yang membantu presiden, namun juga staf-staf khusus yang merupakan orang-orang ahli, profesional dan kepercayaan presiden yang membantu presiden. Didalamnya juga terdapat pegawai-pegawai protokoler istana, Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres).

Lebih dari itu, kordinasi pembuatan kebijakan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) dan sejenisnya juga harus di tata ulang. Sebab selama ini pembuatannya sanga desentralistik dan parsial dalam arti dibuat oleh masing-masing departemen yang bersangkutan tanpa kordinasi dengan departemen lainnya. Setelah di paraf oleh Sekertariat Negara dan Sekertariat Kabinet, maka Presiden kemudian menandatanganinya. Dalam hal ini lembaga Kepresidenan belum mempunyai kewenangan dan tugas untuk mencerna dan menganalisa setiap PP atau Kepres atau peraturan lain dari menteri agar sesuai dengan visi dan misi presiden. Disinilah letak dari fungsi dan tugas lembaga kepresidenan yang terdiri dari staf ahli yang bertugas mereview dan menelaah semua produk hukum dibawah UU yang menjadi merupakan ranah kekuasaan eksekutif untuk membuat aturan operasional, sehingga arah dan langkah legislasi yang dilakukan oleh presiden maupun menteri-menterinya akan bisa tertata dengan baik. (Jazim Hamidi 2009 : 115)

Kasus teraktual yaitu permasalahan Legalitas Jaksa Agung yang di gugat oleh Yusril Ihza Mahendra, sebenarnya di satu sisi menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam penguatan sistem Presidensial Indonesia. Ketidakjelasan legalitas Hendarman Supandji, apakah termasuk dalam anggota Kabinet atau bukan dan juga kapan berakhirnya masa jabatan seorang Jaksa Agung, sebenarnya adalah masalah serius dalam mekanisme negara hukum dan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

Dengan melakukan reposisi dan reformulasi lembaga kepresidena, maka akan jelas bagaimana Hubungan sistem dan Hubungan Kerja antara Presiden dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Apakah hanya hubungan fungsional dan administrasi, ataukah hubungan hukum dan kelembagaan. Sebab selama ini, persepsi yang ada bahwa Kejaksaan dan Kepolisian berada di bawah kekuasaan Presiden.

Oleh karenanya maka gagasan tentang perlunya pengaturan mengenai lembaga kepresidenan memang diperlukan. Bukan hanya mengenai pembagian tugas Presiden dan Wapres, Kementrian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden saja, namun juga keberadaan Staf Khusus dan semua perangkat di lembaga kepresidenan juga perlu dilata ulang. Oleh karenanya perlu sebuah norma konseptual dan tekni yang akan mengatur mengenai hal tersebut agar tidak terjadi kerancuan dan tumpang tindih didalam lembaga kepresidenan yang sedang mengalami banyak perubahan ini.

Lembaga Kepresidenan adalah satu-satunya lembaga yang belum mempunyai payung hukum. Dibandingkan dengan DPR, DPD, MPR yang sudah memiliki UU Susduk, BPK yang sudah ada UU nya, MA, MK juga sudah memiliki, bahkan Kementrian dan Dewan Pertimbangan Presiden jua sudah memiliki, maka kebutuhan suatu produk UU yang mengatur tentang Lembaga Kepresidenan juga diperlukan.

Selain itu hal ini juga untuk mencegah agar lembaga kepresidenan tidak menjadi ajang pembagian kue kekuasaan sehingga lebih profesional dan diisi oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Dengan demikian Presiden akan lebih memiliki visi dan misi yang lebih jelas dan terang dalam sistem presidential.

Gambar Duplikasi dari : http://2.bp.blogspot.com/_KI08CNc3cPk/TSASzhF8jtI/AAAAAAAAAD8/GPNeLaupqTk/s1600/presiden_indonesia.jpg

REFORMASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

2011-01-19T01:21:00.000-08:00

Oleh : Dody Nur Andriyan

Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini. Namun demikian, keinginan yang obsesif itu, hendaknya tidak diletakkan dalam kesadaran sekadar menggantikan Wetboek van Strafrecht --produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokratis. Semangat ini menjadi relevan dalam konteks politik kita saat ini yang berada dalam transisi, yakni transisi dari meninggalkan rezim politik otoriter Orde Baru menuju sistem politik baru yang belum sepenuhnya terbentuk (demokratis atau bukan). Konteks atau “semangat zaman” inilah yang harusnya dijawab dalam penyusunan hukum pidana baru (RUU-KUHP). Lebih tegas lagi, artinya, penyusunan RUU-KUHP harus diletakkan sebagai bagian dari proyek Reformasi saat ini.

Naskah RUU KUHP yang sekarang hendak diajukan ke DPR itu memiliki riwayat yang panjang: ia telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari 10 tahun lamanya. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai Maret 1981. Disusun oleh dua Tim yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengakajian dan Tim Rancangan --yang kemudian dileburkan ke dalam satu Tim. Berturut-turut yang menjadi pimpinan Tim ini adalah: Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU. Pada 13 Maret 1993 Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H. Tetapi draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan Tim yang baru, sampai akhirnya direvisi kembali di bawah Tim tahun 2005 di antaranya terdapat nama-nama seperti Prof. Barda Nawawi, Prof. Muladi, Prof. Dr. Emong Komariah, dan Dr. Muzakir.

RUU-KUHP produk Tim yang baru tersebut memang secara fundamental berbeda dengan produk Tim Penyusunan 1987-1993 (diketuai oleh Prof. Mardjono Reksodiputro). Tim Penyusunan yang baru (2005), kelihatannya berambisi menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru. Dalam KUHP Belanda terdiri dari tiga buku, yakni ketentuan umum (buku kesatu), kejahatan (buku kedua), dan pelanggaran (buku ketiga). Sedangkan dalam RUU KUHP yang baru, dirubah menjadi dua bagian, ketentuan umum (buku kesatu) dan kejahatan (buku kedua). Delik pelanggaran ditiadakan

Sedangkan Tim-Tim Penyusunan sebelumnya, dengan rendah hati menyebut pekerjaan mereka terbatas melakukan re-kodifikasi atas KUHP Hindia Belanda (yang sudah berlaku sejak tahun 1915 di Indonesia). Dengan demikian, dalam naskah yang baru (yang saat ini dirancang), pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang berkembang dalam suatu masyarakat modern --yang belum dicakup dalam KUHP peninggalan Hindia Belanda.

Pembahasan terhadap politik hukum pidana (criminal law politics) yang mendasari penyusunan RUU-KUHP. Yang dimaksud dengan ‘politik hukum pidana’ adalah, kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi (criminalization) atau dekriminalisasi (decriminalization) terhadap suatu perbuatan. Secara akademis, menurut Prof. Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: (i) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “overcriminalization” yang masuk kategori “the misuse of criminal sanction”; (ii) kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc; (iii) kriminalisasi harus mengandung unsur korban baik secara actual maupun potensial; (iv) kriminalisas harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (cost benefit principle); (v) kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (public support); (vi) kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “enforceable”; (vii) kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitiet (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali; (viii) kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, dan menyeleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa mendatang. Dengan ini negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakan tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau delik. (Otto Kirchheimer, 1961: 34)

Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, ketika merancang naskah 1987-1993, pendekatan Tim dalam melakukan kriminalisasi dan de-kriminalisasi adalah mencari sintesa antara hak-hak induvidu (civil liberties) dan hak-hak masyarakat (communal rights). Selain menjaga kepentingan politik Negara (State’s policy). Tim Perumus yang menyiapkan naskah yang sekarang (Tim Muladi) juga mempertahankan pendekatan sintetik atau proporsional tersebut. Disinilah titik krusial criminal law politics yang terkandung dalam naskah RUU ini, karena tidak mudah menyeimbangkan ketiga domain tersebut. Jika sintesa ketiga kepentingan ini (induvidu, masyarakat dan negara) tidak berhasil dirumuskan dengan tepat, maka sangat besar kemungkinan terjadi “overcriminalization” ke dalam salah-satu domain tersebut.

RUU KUHP ini memberat kepada perlindungan kepentingan politik negara (State’s policy) dan kepentingan hak-hak masyarakat (communal rights), sehingga mengancam kebebasan induvidual (civil liberties : “to denote the broad class of rights often referred to as civil and political rights”) (Helen Fenwick, 2002 : 75). Hal ini terlihat dengan gamblang dari kebijakan kriminalisasinya atas perbuatan yang berada di ranah privat (hak-hak induvidu), yang cenderung berlebihan atau “overcriminalization”. Karena terjauh jauh memasuki wilayah paling personal seseorang. Kriminalisasi di ranah ini berdampak menghidupkan begitu banyak delik yang bercorak “victimless crimes”, yang sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis. (Lawrence M. Friedman, (1993), bab 6). Sebab perbuatan-perbuatan tersebut sebetulnya berada dalam tataran moralitas dan kesopanan, yang tidak semestinya dihadapi dengan hukum pidana. Kalau hampir semua perbuatan di wilayah privat ini dikriminalisasi, tidak berlebihan apabila kita katakan akan terjadi gejala “more laws but less justice!”.

Selain itu, RUU ini juga mengandung bahaya akan terjadinya kriminalisasi atas civil liberties, terutama dengan mengkriminalisasi kebebasan berpikir --dalam hal ini kriminalisasi terhadap ajaran ‘Komunisme/Marxisme-Leninisme’. Dengan ini perancang RUU telah merumuskan sesuatu yang tak pernah dilakukan di negara-negara demokratis, yakni mengkriminalisasi pikiran! Ini sebetulnya merupakan warisan “proyek” politik Orde Baru, mengkriminalkan lawan-lawan politiknya sebagai musuh negara (state’s political foes), yang sudah kehilangan relevansi dan konteks politiknya saat ini. Tetapi para perancang RUU ini, yang merupakan generasi baru ahli hukum pidana kita, masih mempertahankan warisan politik Orde Baru tersebut. Kelihatannya persepsi menjadikan hukum pidana sebagai instrumen politik negara menghadapi musuh-musuh politiknya masih besar dalam pemikiran perancang RUU. Tinjauan atas criminal law politics RUU-KUHP seperti dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa perancang RUU ini belum menempatkan penyusunan RUU-KUHP dalam konteks politik yang berubah saat ini. Dengan menempatkan penyusunan RUU ini ke dalam bagian proyek besar Reformasi, sehingga RUU ini nantinya dapat mengfungsikan hukum pidana dalam tatanan negara demokratis. (Purwokerto, 19.012011.1630WIB)

Gambar Duplikasi dari http://www.belbuk.com/images/products/hukum-politik--pemerintahan/hukum/hukum-pidana/kuhp%20dan%20kuhapl.jpg

KEDUDUKAN L.P.S DALAM KASUS BANK CENTURY

2011-01-18T00:21:00.000-08:00

Oleh Dody Nur Andriyan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.

Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda.

LPS menjadi buah bibir dan banyak menjadi kajian terkait dengan perannya dalam penanganan Kasus Bank Century. Seperti diketahui bahwa Bank Century adalah Bank gagal yang kemudian mendapatkan dana penyehatan perbankan dari LPS, untuk menyelamatkan Bank dan dana nasabah. Perkembangannya kemudian, ternyata terdapat banyak indikasi penyimpangan keuangan dan kebijakan dalam proses bailout Century, sehingga menyeret beberapa nama penting setingkat Deputi, Pejabat BI, Menteri, sampai Wakil Presiden dan bahkan Presiden Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kemudian menindaklanjuti dengan mengadakan hak angket untuk membongkar Kasus Bank Century. Hasil dari Hak Angket DPR, menyimpulkan bahwa memang terdapat indikasi penyelewengan keuangan dan kebijakan dalam penanganan Bank Century.

Kajian Hukum yang mengemuka terhadap kasus ini salah satunya adalah mengenai LPS. Pertama, apakah uang yang dikelola oleh LPS untuk mem bailout dan menyehatkan suatu Bank (khususnya Bank Century), adalah masuk dalam kategori keuangan negara? Kedua, apakah LPS termasuk dalam kiteria lembaga negara? Kedua permasalahan tersebut coba diuraikan dalam analisa berikut ini.

Menurut penulis dana LPS itu adalah termasuk kategori keuangan negara Argumentasi Hukumnya jelas dan terang benderang

1. Uang yang dikelola LPS adalah Uang Negara. Dasar Hukumnya jelas:

a. Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan juga bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”; Jadi semua yang berasal dari negara (LPS mendapakan modal awal dari uang negara) adalah keuangan negara. Meskipun pada prakteknya LPS adalah seperti sebuah lembaga asuransi perbankan, yang menjamin dan “merawat” Bank yang sakit/bermasalah melalui uang premi yang setiap bulan/tahun dibayarkan oleh Bank-Bank yang ada di seluruh Indonesia yang wajib menjadi anggota LPS. Artinya ada sebagian uang LPS yang memang berasal dari iuran premi Bank (Bank Negeri/Swasta dsb). Namun kita kembalikan pada keadaan kondisi awal, bahwa LPS bisa berdiri karena awalnya di danai dengan uang pemerintah dan menurut Pasal 2 huruf g diatas adalah termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

c. Pasal 2 Huruf h Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan juga bahwa: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;” Juga dan Pasal 2 huruf i yg menegaskan: “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kedua peraturan tersebut (Pasal 2 Huruf h dan i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), semakin mengokohkan bahwa dana/uang yang dikelola oleh LPS adalah uang negara. Karena pertama, meskipun uang LPS adalah uang premi setoran dari seluruh Bank yang ada, namun kekayaan/uang LPS itu di kuasai oleh pemerintah (dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS) dalam rangka tugas pemerintahan dan kepentingan umum yaitu menyehatkan dunia perbankan, demi sehatnya perekonomian naisonal dan juga kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, berdasarkan Pasal 2 huruf i, maka kekayaan LPS adalah keuangan negara, karena diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara (terbitnya UU, PP, dan di bidani oleh BI)

2. LPS adalah sebuah Lembaga Negara

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Oleh karena itu maka Undang-Undang LPS ditetapkan pada 22 September 2004. Jadi jelas bahwa LPS adalah sebuah lembaga yang lahir karena amanat Undang-Undang. Dikaitkan dengan teori lembaga negara primer dan sekunder, maka LPS adalah lembaga negara sekunder (state auxillay organs).

b. Anatomi, struktur dan bahasa norma dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS jelas menunjukkan bahwa LPS adalah lembaga negara. Beberapa Pasal yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

i. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menegaskan bahwa LPS independent namun bertanggungjawab kepada Presiden.

ii. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menegaskan bahwa LPS berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat mempunyai perwakilan di berbagai daerah.

iii. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang menegakan bahwa Pertama, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri. Kedua, LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara.

Dengan demikian menjadi jelas, nyata dan terang benderang bahwa Pertama, LPS adalah lembaga negara dan Kedua, Kekayaan/Uang yang dikelola LPS adalah uang negara. Sehingga uang yang dikucurkan LPS untuk mem-bailout (menyelamatkan) Century adalah uang negara.

(Gambar duplikasi dari http://raynearpoluan.files.wordpress.com/2010/01/1-logo-bank-century.jpg)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI HIV/AIDS

2010-12-21T06:04:00.000-08:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Penyakit Human Immunodeficiany Virus/Acquired Immnune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) menjadi salah satu penyakit yang menakutkan di Indonesia. Kasus AIDS pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 1987, yang menimpa seorang warga negara asing di Bali. Tahun berikutnya mulai dilaporkan adanya kasus di beberapa provinsi. Sampai akhir September 2003 tercatat ada 1.239 kasus AIDS dan 2.685 kasus HIV1 yang telah dilaporkan. Para ahli memperkirakan bahwa hingga saat ini terdapat antara 90.000–130.000 orang Indonesia yang hidup dengan HIV. Sehingga dengan menggunakan perhitungan angka kelahiran sebesar 2,5 persen, diperkirakan terdapat 2.250–3.250 bayi yang mempunyai risiko terlahir dengan infeksi HIV. Pola penyebaran infeksi yang umum terjadi adalah melalui hubungan seksual, kemudian diikuti dengan penularan melalui penggunaan napza suntik.

Data statistik nasional mengenai penderita HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan bahwa proporsi kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 20-29 tahun (37,79 persen) disusul kelompok umur 30-39 tahun (34,48 persen) dan kelompok umur 40-49 tahun (12,12 persen). Menurut Marie Muhammad, sejak ditemukannya penyakit mematikan ini yang menggerogoti kekebalan tubuh manusia, telah memangsa korban meninggal tidak kurang dari 22 juta orang dan sekarang tercatat sekurang-kurangnya 55 juta penderita yang dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS.

Berbagai studi empiris membuktikan bahwa ada tiga penyebab utama dari HIV/AIDS, yakni: pertama, hubungan seksual yang dilakukan dengan berganti pasangan, kedua, jarum suntik yang digunakan secara bergantian, dan ketiga, hubungan seks sesama jenis. Hubungan seksual yang dilakukan dengan berganti pasangan, biasanya dipraktekkan oleh wanita dengan berganti-ganti pasangan, begitupula kaum prianya, 80%-90% kasus ini ditemui pada hubungan seks yang bersifat komersial atau yang biasa kita kenal sebagai praktek prostitusi. Diperkirakan bahwa pada 2010 di Indonesia, akan ada sekitar 110.000 orang yang menderita atau meninggal karena AIDS serta sekitar sejuta orang yang mengidap virus HIV

Penyakit HIV AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sebenarnya adalah sebuah penyakit dan bahkan sudah menjadi endemi sosial bukan hanya endemi kesehatan semata.. Hal ini bisa kita lihat dari pola penyebaran HIV AIDS melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, prostitusi, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti, tidak steril, dan biasanya dilakukan untuk narkoba, penularan dari suami kepada istri, dari ibu kepada bayi dan tranfusi darah.

Terkait dengan penanganan dan pencegahan penyakit HIV AIDS ini pemerintah daerah kota/kabupaten mempunyai tugas untuk melakukannya, sebab dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat urusan wajib pemerintah daerah yang meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Ada beberapa alasan mengapa kemudian pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani HIV AIDS: pertama, organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang lengkap jenjang dan strukturnya, mulai dari pusat (Jakarta), sampai dengan daerah (kabupaten; kota, desa). Hal ini jelas akan memudahkan kordinasi dan informasi. Kedua, pemerintah mempunyai sumberdaya manusia dan sumber dana tetap dari APBN atau APBD. Dengan SDM dan pendanaan yang dimiliki, pemerintah dapat mengalokasikan kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Ketiga, Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai hak dan kekuasaan yang syah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya: melakukan kordinasi, mengevakuasi/memindahkan korban, memutuskan sesuatu hal, membebaskan biaya pengobatan/perawatan di RSUD, dll. Keempat, kewajiban pemerintah, sebab pemerintah dipilih dan mengemban amanat langsung dari rakyat untuk melakukan tugas-tugas pelayanan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal penanganan dan/atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah: petama, adalah sosialisasi yang intensif. Penyuluhan tentang penyakit HIV AIDS. Sebab data menunjukkan bahwa faktor utama penyebaran panyakit ini adalah ketidaktahuan mengenai faktor-faktor penyebab dan penyebaran penyakit ini, hal ini terutama dialami oleh generasi muda. Pemerintah Daerah dalam satuan unit yang terkecil dapat melakukan penyuluhan, misalnya bidan desa, lurah, dokter, mantri melakukan penyuluhan agar Ibu hamil rutin melakukan kunjungan antenatal untuk memperoleh informasi tentang HIV dan konseling. Upaya pencegahan juga ditujukan kepada populasi berisiko tinggi seperti pekerja seks komersial dan pelanggannya, orang yang telah terinfeksi dan pasangannya, para pengguna napza suntik, serta pekerja kesehatan yang mudah terpapar oleh infeksi HIV/AIDS. Dan tidak kalah penting, pemerintah, melalui perangkatnya aktif melakukan penyuluhan tiada henti kepada kepala keluarga, ibu-ibu dan generasi muda agar menjauhi segala hal yang bersiko tertular HIV AIDS.

Kedua, pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan terhadap hal terkecil yang bisa disinyalir bisa menyebabkan penyakit HIV AIDS ini kemudian akan ”datang” dan menular. Misalnya penggunaan narkoba biasanya didahului dengan penyakit masyarakat seperti judi dan miras, khususnya di kalangan pelajar dan pemuda/pemudi. Pemerintah dapat mencegahnya dengan bersikap tegas untuk memberantas penyakit masyarakat yang dapat ”mengundang” datangnya penyakit HIV AIDS. Misalnya menindak pemuda yang mabuk-mabukan, kumpul kebo, pelajar yang mabuk atau melakukan seks bebas, termasuk penyebaran VCD porno dan bahan-bahan pornografi lainnya dan sebagainya.

Ketiga, pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pencegahan penyakit HIV AIDS terutama terkait dengan transfusi darah dan pemakaian jarum suntik dengan melakukan pengawasan di RSU, PMI, dan Puskesmas.

Keempat, pemerintah daerah mempunyai kewajban dan kekuasaan untuk melakukan kordinasi dimasyarakat dan perangkat-perangkatnya untuk melakukan pencegahan dan penanganan HIV AIDS, misalnya melakukan kordinasi dengan sekolah-sekolah, pemuka-pemuka agama, orang tua, kepolisian, RSU, dan unit atau tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan gerakan dan aksi bersama yang rutin dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan HIV AIDS. Misalnya pemerintah bisa melakukan atau mengkordinir penggalangan dana untuk memberi bantuan kepada Puskesmas atau RSU agar penderita bisa berobat gratis, atau terdapat klinik khusus penanganan HIV AIDS dengan melibatkan tenaga medis yang tersedia.

Kelima, yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus memberi contoh dan tauladan pada msayarakat terkait dengan penanganan dan pencegahan HIV AIDS. Misalnya dengan tidak ”jajan” disembarang tempat, memperlakukan penderita atau orang yang terkena HIV AIDS dengan manusiawi, tidak mengucilkan dan justru malah memanusiakannya.

Permasalahan HIV AIDS sebenarnya adalah permasalahan bersama, karena HIV AIDS bukan hanya endemi penyakit kesehatan, namun endemi sosial. Pemerintah sebagai penyelenggara tugas dan fungsi negara sebenarnya yang punya peran dan posisi sentral dan strategis untuk melakukan penanganan kasus HIV AIDS ini. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah punya kewajiban dan tugas untuk melakukan penanganan kesehatan dan penanggulangan masalah sosial. Oleh karena itulah, pemerintah daerah dapat merancang dan mengkordinasikan aksi bersama bersama seluruh elemen masyarakat, yang kongkrit dan rutin, dalam rangka penanganan dan pencegahan HIV AIDS.

(Cilacap, 21.12.2010.21.10WIB)

(Gambar diunduh dari http://myscienceblogs.com/kids/files/2008/11/stop-aids-hand.gif)

KASUS CENTURY PASCA PARIPURNA DPR: PENEGAKAN HUKUM ATAU POLITIK TRANSAKSIONAL?

2010-12-21T05:55:00.000-08:00

KASUS ARIEL-LUNA-CUT TARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

2010-12-21T05:45:00.001-08:00

URGENSITAS PENGATURAN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANYUMAS

2010-12-21T05:24:00.000-08:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Kendaraan bermotor dapat mengeluarkan emisi gas buang antara lain Sox, Nox, CO, HC, dan partikular debu. konsentrasi CO dan NO2 merupakan parameter pencemaran udara yang sangat perlu diperhatikan karena merupakan dampak dari kepadatan lalulintas lintas kendaraan bermotor. Apabila di atas standar baku mutu maka gas tersebut cukup berbahaya bagi kesehatan manusia bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kendaraan bermotor merupakan sumber utama CO dan NO2 terutama pada kendaraan yang sudah tua, sehingga mesin kendaraan kurang berfungsi secara baik. Kepadatan lalu lintas dapat mengakibatkan konsentrasi CO dan NO2 total yang ada di dalam atmosfer sebanding. Daya ikat CO terhadap Hb (arah) sangat besar yaitu 240 kali dibandingkan dengan daya ikat CO terhadap O2, hal ini menyebabkan efeknya terhadap kesehatan sangat diperhitungkan. Kejang kejang akibat gangguan urat`syaraf dapat disebabkan oleh konsentrasi gas NO2 yang tinggi, dapat pula mengakibatkan kelumpuhan bila keracunan berlanjut.

Emisi kendaraan bermotor mengandung berbagai senyawa kimia. Komposisi dari kandungan senyawa kimianya tergantung dari kondisi mengemudi, jenis mesin, alat pengendali emisi bahan bakar, suhu suhu operasi dan faktor lain yang semuanya ini membuat pola emisi ini menjadi rumit. Jenis bahan bakar pencemar yang dikeluarkan oleh mesin dengan bahan bakar bensin maupun bahan bakar solar sebenarnya sama saja, hanya berbeda proporsinya karena perbedaan cara oprasi mesin. Secara visual selalu terlihat asap dari knalpot kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar, yang umumnya tidak terlihat pada kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin.

Pemanasan global (global warming issues) saat ini sudah menjadi permasalahan dunia dan mendapat perhatian serius di banyak negara. Pemanasan global sebagai salah satu penyebab perubahan iklim ini, sedang hangat dibicarakan oleh para pemimpin Negara di dunia termasuk Indonesia pada KTT Perubahan iklim yang dilaksanakan pada tanggal 13-18 Desember 2009 di Kopenhagen Belanda. Pada KTT Perubahan Iklim tersebut dinegosiasikan sebuah perjanjian yang akan menggantikan Protokol Kyoto dan menentukan target emisi karbon global. Dan sekretaris eksekutif (UNFCC) de Boer menawarkan pembiayaan teknologi bersih bagi negara-negara miskin. Penawaran itu mengacu pada visi jangka panjang yaitu pemotongan karbon secara besar-besaran tahun 2050 mendatang. Pemanasan global terjadi akibat efek gas rumah kaca dan gas buang kendaraan bermotor.

Kesadaran masyarakat akan pencemaran udara akibat gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar saat ini makin tinggi. Dari berbagai sumber bergerak seperti mobil penumpang, truk, bus, lokomotif kereta api, kapal terbang, dan kapal laut, kendaraan bermotor saat ini maupun dikemudian hari akan terus menjadi sumber yang dominan dari pencemaran udara di perkotaan. Di DKI Jakarta, kontribusi bahan pencemar dari kendaraan bermotor ke udara adalah sekitar 70 %.

Resiko kesehatan yang dikaitkan dengan pencemaran udara di perkotaan secara umum, banyak menarik perhatian dalam beberapa dekade belakangan ini. Di banyak kota besar, gas buang kendaraan bermotor menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang berada di tepi jalan dan menyebabkan masalah pencemaran udara pula. Beberapa studi epidemiologi dapat menyimpulkan adanya hubungan yang erat antara tingkat pencemaran udara perkotaan dengan angka kejadian (prevalensi) penyakit pernapasan. Pengaruh dari pencemaran khususnya akibat kendaraan bermotor tidak sepenuhnya dapat dibuktikan karena sulit dipahami dan bersifat kumulatif. Kendaraan bermotor akan mengeluarkan berbagai gas jenis maupun partikulat yang terdiri dari berbagai senyawa anorganik dan organik dengan berat molekul yang besar yang dapat langsung terhirup melalui hidung dan mempengaruhi masyarakat di jalan raya dan sekitarnya.

Berdasarkan sifat kimia dan perilakunya di lingkungan, dampak bahan pencemar yang terkandung di dalam gas buang kendaraan bermotor digolongkan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan pencemar yang terutama mengganggu saluran pernafasan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah oksida sulfur, partikulat, oksida nitrogen, ozon dan oksida lainnya.

2. Bahan-bahan pencemar yang menimbulkan pengaruh racun sistemik, seperti hidrokarbon monoksida dan timbel/timah hitam.

3. Bahan-bahan pencemar yang dicurigai menimbulkan kanker seperti hidrokarbon.

4. Kondisi yang mengganggu kenyamanan seperti kebisingan, debu jalanan.

Oleh karenanya, pada kondisi kontemporer, muncul kesadaran untuk mencegah emisi gas buang yang merusak kesehatan yang dilakukan dengan serangkaian uji kendaraan bermotor untuk menekan angka emisi gas buang. Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (safety) dan pencemaran (pollution). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Instansi Perhubungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap kendaraan bermotor yang wajib diuji yang beroperasi di jalan wajib diuji, namun Pearturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menegaskan bahwa kendaraan wajib uji berkala adalah: Mobil bus, Mobil barang, Kendaraan khusus, Kereta gandengan dan tempelan dan Kendaraan umum. Sepeda motor dan kendaraan pribadi meskipun belum ada kewajiban uji berkala namun sebenarnya sebelum diproduksi secara masal telah diuji type oleh Departemen Perhubungan.

Adapun pada prakteknya Pengujian kendaraan bermotor mempunyai peran dan manfaat sebagai berikut :

1. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan, kerusakan berat pada waktu pemakaian.

2. Kendaraan bermotor yang telah lulus uji telah melalui serangkaian pemeriksaan dengan peralatan mekanis akan terdeteksi dini adanya kerusakan – kerusakan teknis agar tidak terjadi hal – hal yang membahayakan atau kecelakaan. Misalnya ketika efisiensi rem setelah diuji dengan brake tester hanya menunjukkan 40% padahal menurut ketentuan minimal adalah 50%, secara teknis sangat mungkin terjadi rem blong ketika beroperasi di jalan.

3. Pemeriksaan emisi gas buang dimaksudkan untuk mencegah pencemaran udara, terhadap kendaraan mesin diesel misalnya dipersyaratkan maksimal 50% opasitas ketebalan asap.

4. Memberikan informasi kepada pengusaha/ pemilik tentang daya angkut kendaraan, Muatan Sumbu Terberat serta Kelas jalan yang terendah yang dapat dilalui.

5. Setiap kendaraan yang diuji akan diukur kemampuan daya angkut maupun MST dipertimbangkan dari kelas jalan terendah yang akan dilalui berikut kemampuan ban yang tersedia, sehingga dapat mencegah kerusakan jalan dan jembatan maupun kendaraan itu sendiri (dengan prasyarat pengusaha/ pemilik mematuhi ketentuan daya angkut yang diberikan)

6. Memberikan saran – saran perbaikan kepada pengusaha/ pemilik kendaraan. Ketika diketahui terdapat penyimpangan dari standard/ ambang batas yang ditentukan dan diperkirakan dapat berakibat fatal maka disarankan perbaikan – perbaikan yang harus dilaksanakan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Hal kecil saja misalnya lampu, bila dibiarkan mati dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

7. Pengujian kendaraan bermotor akan menjadi saksi ahli dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan wajib uji dan terdapat korban tewas, dalam penelitian maupun persidangan akan dibuktikan apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kesalahan Penguji. Sebagaimana diketahui, keselamatan transportasi tentunya tidak dapat lepas dari faktor – faktor lain. Menurut data yang ada pada Departemen Perhubungan maupun Kepolisian RI angka kecelakaan yang paling besar yakni sebesar lebih dari 90% diakibatkan oleh kelalaian maupun ketidak disiplinan pengguna jalan atau manusia itu sendiri, sedangkan faktor lain adalah jalan 4%, teknis 3% dan lingkungan 1%

Dari berbagai data dan studi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konsep pengujian kendaraan bermotor pribadi ini adalah konsep yang dibutuhkan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dan mencegah polusi udara.

Secara sosiologis, pengaturan bidang transportasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan aspek laik jalan kendaraan bermotor, akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Pengaturan Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Peraturan Daerah dapatdipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) tahun 2009 sebanyak 9.759 unit kendaraan. Pelaksanaan Uji Kendaraan dilakukan setiap enam bulan sekali (setahun 2 kali), dan di tahun 2009 Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diuji sebanyak 20.859. Berarti setiap kali pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan enam bulan sekali, rata-rata kendaraan yang diuji sebanyak 10.429 unit. Angka-angka tersebut menunjukkan tiga hal penting.

Pertama, ada fenomena bahwa ternyata banyak kendaraan dari luar daerah Banyumas yang menumpang uji kendaraan di Kabupaten Banyumas. Kedua, frekuensi pengujian kendaraan bermotor di Banyumas ternyata sedemikian tinggi melampaui lebih dari 100%. Ketiga, bahwa ternyata besarnya potensi dan pelaksanaan Uji Kendaraan belum diwadahi dengan aturan resmi dan formal, padahal bisa menjadi suatu potensi pemasukan Sumber Pendapatan Daerah yang bisa menunjang keuangan dan perekonomian Kabupaten Banyumas.

Data kuantitatif empiris yang didapat dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya potensi pemasukan dari sektor uji kendaraan bermotor. Sebagai data gambaran, dari Januari sampai dengan bulan Nopember 2010, di dapat pemasukan sebesar Rp. 525. 946. 100, 00. Pemasukan sampai dengan bulan Nopember 2010 tersebut, sudah hampir melampaui dari target tahun 2010 sebesar Rp. 540. 834. 370, 00. Dengan demikian rata-rata pemasukan riil setiap bulan ditahun 2010 adalah Rp. 47. 813. 282, 00. Pemasukan perbulan tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2010 yaitu pemasukan tiap bulan Rp. 45. 669. 531, 00.

Data yuridis menunjukkan bahwa ternyata belum terdapat Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas. Padahal landasan yuridis ini penting sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil data-data yuridis, ditemukan bahwa penentuan dasar tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas, selama ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini sebenarnya menimbulkan dua persoalan.

Pertama, bahwa Perda No 5 Tahun 2001 hanya Perda yang mengatur mengenai tarif retribusi uji kendaraan bermotor, namun bukan Perda yang mengatur tentang tatacara dan mekanisme bagaimana pengujian kendaraan bermotor itu dilakukan sesuai dengan standar prosedur resmi yang ditentukan. Kedua, sebenarnya rendahnya besaran tarif yang terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2001 sudah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, laju inflasi dan nilai mata uang;

Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip good governance. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, ketiga unsur good governance (pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah tranportasi, khususnya kelaikan berkendaraan. Sehingga transportasi yang bersendi keamanan, keselamatan, ramah lingkungan, dan kenyamanan dapat diupayakan secara maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu suatu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan yang memenuhi prinsip transparansi, demokratis, aspiratif, akuntabel, formal/hukum, efisien dan afektif.

Secara substantif, bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, maka perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor. Dan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor tersebut, diperuntukan bagi semua kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor pada hakekatnya merupakan tindakan yang berarkar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (good governance), serta agar pembangunan dalam bidang transportasi perlu disusun dengan kaidah-kaidah yang benar

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka memang sangat penting untuk segera menyusun peraturan perundangan yang lebih lengkap mengenai Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus diprioritaskan segera di Kabupaten Banyumas. (Cilacap, 21 Desember 2010. 20.30WIB.) (Gambar di unduh dari http://1.bp.blogspot.com/_9sxv_KEA9b8/SpYVMMlsCVI/AAAAAAAAAAM/QirKTKOnacU/s320/250px-Kirtandes.jpg0

SURGA BUKAN HANYA DI MASJID (ITU) SAJA

2010-07-11T15:06:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Ini cerita nyata, kali ini penulis alami pada saat penulis pulang kampung di Kota Cilacap. Latar belakang dan setting tempat cerita ada di daerah kampung tempat dimana penulis di lahirkan.

Terjadi konflik warga terkait dengan pengelolaan suatu masjid. Konflik tersebut menurut penulis adalah konflik ”ideologis” yang akut. Awalnya pada saat masjid didirikan, tidak ada masalah yang berarti, namun berjalannya waktu, Masjid tersebut di kuasai oleh golongan tertentu yang kemudian menimbulkan keresahan dan perpecahan dalam masyarakat.

Minggu pagi, tatkala penulis mampir kesebuah warung milik tetangga yang menjajakan gorengan di dekat Masjid tersebut terjadilah dialog sebagai berikut.

Penulis: ”Bu, gorengan sudah matang?”

Penjual: ”Sudah mas”

”Wahh, enak nih gorengannya, pantesan laris Bu”

”Alhamdulillah mas...”

”Ini dagangan pasti laris karena Ibu sering ibadah dan pengajian di Masjid itu ya Bu?” Aku bertanya demikian, karena Ibu penjual gorengan, sejak aku kecil, terkenal sebagai Ibu yang baik, sholeh dan alim.

Ibu penjual gorengan berhenti sejenak dari aktivitasnya dan memandangku dengan penuh arti. Lalu berkata:

”Mas Dody dah jarang ya pulang kerumah”

”Lha kenapa Bu, kok Ibu malah nanya gitu”

”Iya, soalnya kalau Mas sering pulang dan tahu masalahnya, pasti ndak akan nanya kaya gitu”

Penulis mulai menangkap ada sesuatu ”masalah” atau ”keresahan” dari kalimat Ibu tersebut.

”Memang ada apa Bu? Ada masalah apa?”

”Yah...(menghela nafas panjang)... Masjid itu, sudah ”dikuasai” golongan tertentu Mas...”

”Maksudnya Bu? Saya malah ndak mudeng, Masjid dikuasai golongan tertentu itu maksudnya apa?”

”Gini lho Mas, setelah Masjid itu berdiri, beberapa warga memang aktif melakukan pengajian. Tadinya banyak yang datang dan yang mengisi pengajian juga dari bermacam-macam Kyai/Uztad, tapi lama kelamaan kemudian di kuasai oleh golongan tertentu”

”Golongan tertentu itu golongan yang gimana Bu”

”Ya itulah, orang-orang dan golongan yang melarang adanya Yasinan, Tahlilan atau selamatan 7 hari, 40 hari dan 1000 hari jika ada kematian warga. Puncak kejadian yang menimpa Ibu itu waktu alm Suami meninggal, Ibu bermaksud mengadakan selamatan 1000 hari kematian Suami Ibu. Ibu sudah siapkan semua keperluannya, tiba-tiba Uztad yang mengisi pengajian memberikan ”fatwa” larangan untuk Selamatan, Yasinan, Tahlilan 7 hari, 40 hari, 1000 hari meninggalnya seseorang. Momennya pas Ibu ikut pengajian dan hendak mengadakan selamatan 1000 hari meninggalnya Suami Dan kemudian, ada beberapa warga yang juga secara ”keras” melarang Ibu mengadakan selamatan tersebut.”

”Lalu” tanyaku penasaran

”Ya itulah puncaknya, warga kemudian secara umum terpecah menjadi dua: yang berangkat selamatan ke rumah Ibu dan yang tidak berangkat selamatan. Ini menimbulkan konflik laten di warga sini Mas Dody. Jujur saya, Ibu sendiri terpukul di begitukan”

”Ibu memang ada dasar Hujjah (hukumnya) mengenai Selamatan.....” belum sempat aku selesai Ibu penjual gorengan itu memotong

” Mas Dody, adakalanya dalam beragama, kita tidak harus saklek (kaku dan formal) seperti itu. Ibu tahu bahwa golongan orang2 yang melarang Yasinan, Tahlilan dan Selamatan itu punya dalil dan hujjah sendiri. Ibu dan orang-orang yang masih melakukan Yasinan, Tahlilan dan Selamatan juga punya dalil dan hujjah sendiri. Ibu tahu itu Mas. Yang tidak Ibu dan warga kehendaki adalah adanya perpecahan warga akibat perbedaan pandangan itu”

”Perpecahan bagaimana Bu”

”Perpecahan atau konflik itu ada Mas Dody, nyata dan laten. Bahkan dulu waktu panas-panasnya, sempat tidak ada tegur sapa antara orang-orang yang berkonflik. Ibu sendiri akhirnya memilih untuk diam.”

”Lalu kenapa dikatakan Masjid itu dikuasai oleh golongan tertentu?’

”Ya itulah, semenjak itu, Masjid dikuasai oleh golongan yang mem fatwa atau melarang selamatan, yasinan atau tahlilan.. Ibu sendiri semenjak itu lebih baik menyingkir... Sekarang Ibu lebih sering sholat dan pengajian di Masjid tetangga kampung di seberang sana, Masjid yang disana lebih adem, damai, sejuk dan terbuka daripada Masjid kampung kita ini..” kata Ibu itu sambil menahan suaranya yang sudah mengharu biru...

”Ibu seh tahu bahwa dalam Beragama kita jangan sampai bertindak seperti itu, namun Mas Dody juga harus mengerti kita ini manusia biasa, punya perasaan dan hati. Kalau kemudian Masjid dikelola dan di kuasai oleh orang-orang arogan dan eksklusif seperti itu, hati ini juga sakit, apalagi kemudian dalam syiar mereka sangat keras, melarang secara keras warga untuk Yasinan, Tahlilan atau Selamatan Kematian. Bahkan dalam hal majelis taklim atau pengajian mereka mendominasi dan menguasai. Sekarang tidak ada yang berani mengajukan Uztad atau Kyai untuk mengisi pengajian dan majelis taklim selain dari golongan mereka. Lama-lama yang datang pengajian jadi bertambah sedikit. Warga juga lama-lama jengah dengan arogansi dan dominasi mereka itu”

”Lho kenapa Bu, bukankah ini Masjid milik warga kampung, milik bersama, harusnya kalau memang seperti itu, ya di kelola bersama. Ibu dan warga lain juga punya hak yang sama untuk mengelola dan mengadakan pengajian di Masjid kita itu”

”Mas, Ibu dan Warga kampung yang lain itu ndak mau mengorbarkan konflik, menyulut konflik lebih lanjut. Biarlah, GUSTI ALLAH ora sare (GUSTI ALLAH tidak tidur)...Biarlah nanti waktu dan kebenaran yang akan menentukan sendiri... Toh Surga bukan hanya di Masjid saja...”

”Maksud Ibu?”

”Iya surga bukan hanya di Masjid itu saja. Masih ada Masjid di kampung seberang, masih ada Masjid kampung sebelah. Ibu dan Warga lain biar mencari Surga di Masjid kampung sebelah. Surga juga ada pada saat Ibu banting tulang menjajakan barang dagangan. Surga juga ada waktu Mas Dody menuntut Ilmu, menyantuni fakir miskin dan sebagainya...Tenang aja, GUSTI ALLAH ora sare (GUSTI ALLAH tidak tidur)...”

”Ibu boleh saya tahu, siapa yang dimaksud Golongan2 yang menguasai Masjid itu sekarang?”

”Mas, njenengan ini kelihatan sekali sudah tidak pernah pulang kampung. Yang menguasai dan mendominasi Masjid itu ya tetangga-tetangga kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Orang-orang kita sendiri. Makanya Ibu dan warga lain mengalah, wong mereka saudara dan tetangga kita sendiri kok...”

Sampai tulisan ini dibuat, penulis terus merenung akan fenomena yang terjadi di depan mata penulis. Seraya terus berdoa, bahwa masing-masing golongan itu semoga mendapatkan balasan surga menurut amal ibadah dan kebaikan masing-masing....

Materi Kuliah Hukum Tata Negara Sesi 1

2010-07-10T05:24:00.000-07:00

Materi Kuliah Hukum dan Sistem Politik

2010-07-09T18:20:00.000-07:00

BEBERAPA MODEL MAHKAMAH KONSTITUSI

2010-07-05T20:49:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

1. Model Amerika Serikat
Dimana fungsi-fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dilakukan oleh suatu mahkamah tersendiri, melainkan oleh badan-badan peradilan biasa. Terutama fungsi atau kewenangan untuk menilai konstitusionalitas norma hukum. Sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan tertinggi dalam menilai konstitusionalitas undang-undang dan kegiatan-kegiatan untuk menafsir konstitusi. Model ini diikuti di Negara: Argentina, Meksiko, Nigeria, India, Nepal. Swedia, Israel.

2. Model Eropa
a. Model Austria (Model Kontinental)
Membentuk MK tersendiri diluar badan-badan peradilan biasa dengan kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (dan kewenangan lainnya). Model ini diikuti oleh: Republik Ceko, Polandia, Rusia, Spanyol, Chile, Costa Rika, Mesir, Lebanon, Afsel, Korsel
b. Model Jerman
MK yang dibentuk secara tersendiri memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu Undang-Undang atau perbuatan bertentangan dengan konstitusi, namun badan-badan peradilan biasa lainnya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Model ini diikuti oleh: Jerman, Brasil, Peru dan Indonesia
c. Model Perancis
Model ini tidak membentuk MK melainkan hanya berupa dewan konstitusi (counseil constitutionnel) yang berwenang untuk menguji suatu rancangan undang-undang, apakah rancangan undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi sebelum diundangkan. Model ini diikuti oleh: Maroko.

(Purwokerto, 06/07/2010/10.55WIB)

KENCING PADA TEMPATNYA BAYAR, KENCING TIDAK PADA TEMPATNYA GRATIS

2010-07-04T03:58:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Itu adalah salah satu slogan yang sangat terkenal di negara ini, Indonesia. Jika tidak percaya dapat dibuktikan. Datanglah ke fasilitas umum seperti terminal, stasiun, masjid, atau bahkan WC umum yang terdapat fasilitas kamar kecil dan WC. Kita akan mendapati kenyataan lucu bahwa ternyata untuk melakukan sesuatu yang legal dan resmi saja ternyata harus mengeluarkan uang. Padahal, sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi warga negara dan masyarakat yang membutuhkan segala fasilitas.

Jika kita compare dengan keadaan di Luar Negeri, maka akan terjadi ironi yang menggelikan. Bagaimana tidak, di Negara-negara maju sana, warga negara justru malah tidak akan ditarik bayaran alias gratis jika mereka menggunakan fasilitas umum publik sebagaimana mestinya. Tidak akan ada pungutan dan retribusi di WC umum dan kamar mandi umum. Justru sebaliknya, jika warga negara kedapatan kencing sembarangan, maka alamat akan mendapatkan denda alias membayarlah dia.

Berbicara tentang fasilitas umum, maka akan nampak ironi yang berkepenjangan di negara kita ini. Bagaimana negara mulai lepas tangan dari tanggung jawab pengelolaan fasilitas-fasilitas umum dan publik yang harus dikelolanya. Ini persoalan yang bukan sederhana lagi, namun sudah parah dan menggurita. Ambil contoh, fasilitas telepon umum, yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara dalam pengelolaan, sekarang sudah diprivatisasikan. Telepon-telepon umum yang seharusnya bertebaran secara bebas dan dapat diakses kapan saja oleh siapa saja warga negara, sekarang menjadi terbatas. Negara kemudian merasa tidak sanggup mengelola dan bertanggungjawab terhadap fasilitas seperti telepon umum, sehingga muncul warung-warung telepon yang tidak lain adalah bentuk bisnis terhadap fasilitas umum.

Lucunya, wartel yang menyediakan layanan fasilitas telepon untuk publik/umum itu ternyata kemudian tidak mampu memberikan pelayanan 24 jam sehari sebagaimana seharusnya pelayanan fasilitas telepon umum. Belum lagi perbedaan tarif akibat permainan pemilik warung telepon itu. Regulasi yang melindungi dan memproteksi bisnis pribadi ini kemudian dibuat dengan banyak memberikan celah dan keuntungan kepada bisnis komunikasi yang menggiurkan ini.

Padahal warga negara sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sebuah wujud ketertundukkan dan kepatuhan terhadap negara dan pemerintah yang sudah mereka berikan mandat pada saat mereka memberikan suara di pemilu setiap lima tahun. Kedaulatan dan kekuasaan yang sejatinya adalah ada ditangan rakyat, pemilik sesungguhnya dari kekuasaan dalam negara adalah rakyat itu sendiri. Demikian paham kedaulatan rakyat yang di anut oleh negara kita. Oleh karena itulah, maka, tax without representation it’s a robery, and then, regulation without representation it’s a absolutism. Demikian makna kedaulatan rakyat dalam hal kesejahteraan sosial terutama terkait dengan pajak dan sarana umum lain yang berkaitan dengannya.

Menjadi suatu pertanyaan mendasar jika kemudian pemerintah ternyata tidak mampu dan sanggup menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum bagi warganegaranya, sehingga beban dikembalikan kepada warga masyarakat dan akhirnya kencing pada tempatnya kita harus membayar dan kencing sembarangan malah gratis. 30.03.2008.13.30WIB.

KETIKA AYAT-AYAT CINTA DI LAYAR LEBARKAN

2010-07-04T03:26:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Fenomena Film yang diangkat dari kesuksesan Novel masih saja menghiasi industri film di berbagai belahan dunia. Dan kompromi-kompromi serta pengembangan cerita-cerita dalam film yang berbeda dengan Novel rupanya mengundang Kontroversi tersendiri. Begitu juga dengan ada yang terjadi dalam film yang baru penulis tonton. Sutradara Ayat-Ayat Cinta (AAC), Hanung Bramantio, lebih memilih untuk membuat versi film AAC lebih kompromistis daripada versi Novelnya. Oleh karena itu, film ini akan nampak beberapa ”lubang” jika kita bandingkan dengan Novelnya. Antara Novel dengan Film terlihat beberapa perbedaan mencolok, yang mungkin bagi penikmat Novel, akan sangat mengganggu idealisme kemurnian cerita. Namun seperti lazimnya Film-Film yang diangkat dari sebuah Novel atau Buku, memang akan selalu terlihat perbedaan nyata. Da Vinci Code misalnya. Antara apa yang ditulis Dan Brown dengan versi filmnya akan jauh terlihat berbeda. Begitupun dengan Harry Potter, Superman, Batman, Spiderman atau bahkan Wiro Sableng sekalipun.

Pertama, dalam film AAC rupanya sutradara belum mampu memasukkan unsur-unsur Mesir dan Sungai Nil yang sesungguhnya. Berbeda dengan Habibburrahman sang penulis yang bisa melukiskan lekuk-lekuk dan gambaran sungai Nil dengan detail, sehingga pembaca seolah-oleh dapat ikut menikmati keindahan Mesir dan Sungai Nil. Seperti yang sudah di katakan Hanung, hal ini dikarenakan beberapa izin yang tidak bisa didapat untuk shooting dengan lokasi Mesir dan Sungai Nil asli. Latar belakang shooting di India dan di Kota Lama Semarang Indonesia sangat kentara sekali dan mengganggu penikmat Novel. Bukan hanya itu saja, dalam beberapa hal juga terlihat gambar setting latar belakang Mesir dan Piramidanya hanya ”tempelan” dan rekayasa grafis belaka. Hal semacam itu juga dialami oleh Film Da Vinci Code serta film terbaru Jumper juga mengalami hal serupa. Sutradara merasa kesulitan untuk mendapatkan gambaran asli daerah lokasi shooting karena beberapa hal: biaya, izin, dan lain sebagainya.

Kedua, Film ini masih terlihat ada beberapa ”cacat” teknis. Seperti seringnya terlihat microphone gantung di atas kepala para pemain yang sedang berdialog, atau dubbing murrotal Qur’an yang kelihatan sekali, sampai pada pemilihan beberapa pemain yang seharusnya dipilih orang-orang Arab atau Mesir asli. Kompromi Hanung dengan menampilkan beberapa tokoh kunci yang seharusnya orang Mesir atau Arab, mengganggu para penikmat film dan novel, karena dalam beberapa hal, pemilihan pemain bukan hanya di lihat dari kualitas penjiwaan aktingnya, namun juga karakter fisik dan wajah pemain yang memperlihatkan keaslian suku pemain yang benar-benar dari daerah yang diceritakan. Dengan demikian penonton merasa akan larut dan terbawa pada pesona dan eksotisme yang sesungguhnya. AAC ini juga kurang bisa menggambarkan seperti apa wajah Cairo yang sesungguhnya dan juga Al-Azhar sebagai salah satu Universitas tertua di dunia. Sama sekali tidak diperlihatkan kota Cairo dan Al-Azhar yang bisa membawa penonton untuk menghayati cerita film AAC ini.

Ketiga, disatu sisi, secara ideologi film AAC ini memang sedikit berhasil melakukan syiar Islam dalam konteks Islam yang toleran dan lembut. Terlihat dari adegan di bus saat Fahri melerai orang Mesir yang mengusir orang Amerika yang hendak duduk di bus. Dalam adegan itu, Fahri menerangkan bahwa Islam tidaklah bisa memukul rata bahwa orang Amerika, atau orang diluar Islam adalah kafir dan harus diusir atau dimusuhi. Juga adegan saat mana Fahri menerangkan sejauh mana batasan perlakuan Suami yang dalam Islam diperbolehkan memukul Istri, jika Istri membangkang terhadap Suami. Kedua adegan tersebut, dan beberapa adegan lain memang berhasil memberikan citra positif tentang Islam yang toleran dan lembut. Namun di sisi lain, saking tolerannya, sampai-sampai hal-hal seperti khalwat (berdua-duaan dalam satu ruangan tertutup), berpandangan mata, bahkan saling menatap dalam waktu yang lama, diperlihatkan secara ekstrim. Adegan seperti Maria yang masuk ke kamar Fahri untuk memperbaiki komputer berdua, lalu beberapa kali terlihat adegan saling bertatapan baik antara Fahri dengan Maria, Noura, bahkan Aisha yang memakai cadar. Padahal adegan seperti itu tidak akan kita dapatkan dalam novel aslinya, mengingat Kang Abik adalah penulis Novel yang mempunyai misi untuk menjaga kemurnian akidah dan ajaran Islam dengan jalan yang lembut dan santun.

Keempat, sekali lagi, kompromi Hanung terhadap tuntutan masyarakat dan pasar yang membuat film ini menjadi jauh dari nilai asli Novelnya. Misalnya, Hanung tidak berani memperlihatkan adegan saat Maria masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan ekstrim sekali diperlihatkan ketika Maria sudah menjadi Muslimah, masih saja ada tatto salib di lengan kirinya dan masih saja diperlihatkan pemujaan salib di kamar Maria. Boleh jadi Hanung tidak berani menampilkan adegan Maria mengucapkan dua kalimat syahadat karena mempertimbangkan gejolak dalam masyarakat. Dan ditampilkannya tatto salib dan pemujaan salib di kamar Maria, meskipun yang bersangkutan sudah masuk Islam, adalah untuk menutupi dan mencegah konflik yang akan terjadi dalam masyarakat terkait dengan isu Agama yang sangat sensitif dalam masyarakat. Didalam Novel, seharusnya Maria masuk Islam sesaat sebelum meninggal, setelah dia bersaksi di Persidangan. Maria tidak mau meninggal tanpa masuk Islam, karena ketika dia dalam keadaan koma dan sekarat, dia melihat dan berjumpa dengan Maryam, Ibunda Nabi Isa AS, yang sangat dikagumi Maria, yang mengatakan bahwa Maria tidak akan mungkin mati dengan masuk Surga dan bersanding dengan Maryam jika Maria mati tidak dengan memeluk Agama Islam. Adegan yang jika di tampilkan apa adanya seperti dalam Novel tersebut, tentu saja akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan jujur saja, kompromi yang dilakukan Hanung untuk mencegah kontroversi dan gejolak dalam masyarakat ini mengaburkan nilai dan rasa dari cerita ini. Namun sekali lagi hal seperti ini nampaknya sudah lazim dilakukan oleh banyak sutradara. Seperti dalam Ada Apa Dengan Cinta, yang dalam versi skenario aslinya, seharusnya ditampilkan adegan dan dialog yang menunjukkan siapa jati diri keluarga Rangga, yang sebenarnya Bapaknya adalah mantan aktivis Partai terlarang, yang sangat kritis terhadap Pemerintah, saking terancam kehidupannya sampai-sampai Istrinya tidak tahan dan lari meninggalkan Rangga dan Ayahnya, sehingga sangat wajar jika anaknya, Rangga, memiliki karakter yang kritis, keras dan tertutup. Atau dalam Film Gie, yang seharusnya juga diperlihatkan bagaimana kejamnya pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dengan G 30 S PKI, namun dalam film itu, sekali lagi, Sutradara mengambil langkah kompromi dengan menekan hal-hal yang bisa menimbulkan gejolak dalam masyarakat jika ada beberapa adegan yang akan dimunculkan.

Kelima, Hanung rupanya bereksperimen dengan melebarkan dan mengembangkan jalan cerita, dengan jalan meneruskan cerita seluk-beluk dan suka duka keluarga poligami antara Fahri, Aisha dan Maria. Menurut Hanung sendiri, memang dia sengaja melebarkan cerita Ayat-Ayat Cinta. Jika pada Novel aslinya, cerita berhenti saat tokoh Maria mengalami koma setelah bersaksi dimuka persidangan dan kemudian meninggal dalam kondisi masuk Islam.Maka dalam film, Hanung bereksperimen dengan terus melanjutkan cerita dan menggambarkan bagaimana susahnya menjalin keluarga poligami dengan dua istri yang serumah, bahkan hanya terpisah tembok kamar saja. Sampai disini, mungkin penonton yang sudah membaca dan ”fanatik” terhadap Novel asli Kang Abik, akan kecewa karena menilai cerita sudah kebablasan (kelewatan). Namun sebenarnya apa yang dilakukan Hanung perlu juga mendapat apresiasi, sebab cerita dalam Novel dengan kematian Maria, seolah-olah Happy Ending: Fahri memang Poligami, namun Maria segera meninggal dan akhirnya Fahri hanya mempunyai satu Istri: Aisha. Nah, disinilah Hanung masuk dengan pengembangan cerita yang tidak hanya berhenti begitu saja ketika seperti dalam Novel. Masyarakat juga perlu dididik dengan memberikan gambaran yang bagus mengenai pernikahan poligami, dengan tokoh sekaliber Fahri dan Aisha yang taat beragama sekalipun ternyata kehidupan Poligami sangat sulit terlaksana dengan manis dan saling pengertian, konflik dan pertikaian batin akan segera terlihat, meskipun yang menjalani adalah orang yang mahsum seperti Fahri dan Aisha. Jalan keluar dari konflik dan pertikaian dalam Poligami yang dibuat oleh Hanung pun kemudian tetap memakai nilai-nilai dalam Islam dengan di tampilkan dengan adegan obrolan antara Fahri dengan rekannya yang menasehati: ”Bahwa engkau tidak akan mungkin menyatukan keduanya (Aisha dan Maria), yang bisa kau lakukan adalah berbuat adil”. Penggalan kalimat dalam Qur’an surat An Nissa ayat 3 itu lalu dilanjutkan dengan baik oleh rekan Fahri tadi: ”Tapi jangankan dua, satu istri saja, kadang-kadang kita tidak bisa berbuat adil”. Kalimat yang mengutip dari Al-Qur’an ini sangat menohok dan menyindir, dengan banyaknya fenomena Poligami di Indonesia, yang dilakukan tanpa landasan Agama bahkan Syariat yang kuat yaitu Adil dan Ikhlas. Penulis merasa perlu memberikan apresiasi kepada Hanung, sang sutradara yang berani meneruskan cerita untuk memberikan gambaran seluk beluk dan liku-liku kehidupan keluarga Poligami. Dengan begitu, film ini punya misi terpendam agar masyarakat jadi tahu dan mengerti tentang Poligami. Hal yang sama pernah Hanung lakukan saat mensutradarai film Kamulah Satu-Satunya, yang menceritakan gadis dari desa yang dibintangi Niria Zubir, yang begitu tergila-gila menjadi Baladewa (fans berat DEWA19), sehingga nekad ke Jakarta untuk sekedar bertemu DEWA19. Hanung dalam film itu berhasil membuka mata ABG (Anak Baru Gede) bahwa kegilaan mereka terhadap idola yang berlebihan adalah mimpi belaka, padahal masih ada kehidupan nyata yang harus dihadapi. Dalam film yang juga menampilkan para personil DEWA19, Hanung juga berani memperlihatkan jati diri yang sebenarnya dari suatu Organisasi Islam (FPI) yang sering melakukan aksi sweeping dan pengrusakan serta kekerasan atas nama syariat agama, dengan suatu adegan saat mana Niria Zubir terkena sweeping dari kelompok tersebut. Pengembangan jalan cerita yang keluar jauh dari cerita Novel asli itu, jika memang disimak dengan kacamata kaku, akan nampak tidak nyaman, namun jika dilihat dengan sudut pandang yang lain, maka akan nampak nilai-nilai dan pesan-pesan lain yang tidak kalah pentingnya.

Keenam, di adegan dalam penjara Hanung berani membuka dan mendekonstruksi kesadaran penonton dan pembaca Novel AAC ketika terjadi suatu konflik antara Fahri dan teman satu selnya (dalam Novel sebenarnya diceritakan dia adalah dosen Al-Azhar, yang dipenjara karena terlalu kritis terhadap pemerintah). Adegan saat teman satu sel Fahri yang memegang kerah baju Fahri saat mereka berkonflik sembari membuka mata hati dan pikiran Fahri (dan juga penonton) dengan mengatakan: ”Tuhan sedang berbicara padamu melalui penjara ini Fahri, kamu terlalu sombong, terlalu angkuh dan suci. Padahal kamu adalah manusia biasa” kalimat itu menghenyak penulis dan menyadarkan penulis bahwa, apa yang coba di perlihatkan oleh Hanung, dengan kalimat tersebut ada benarnya juga. Penonton juga perlu diberi pencerahan, bahwa sosok seperti Fahri yang terlihat saleh, santun, taat beragama dan polos, seakan tanpa cacat, juga akan mengalami cobaannya sendiri atas perbuatan dan sikapnya. Karena memang sikap dan perilaku Fahri yang mencoba konsisten memegang ajaran Agama yang diyakininya (dengan menolak berjabat tangan dan bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim dan tidak membalas surat Noura, wanita yang menyebabkan Fahri masuk penjara) akan mendapatkan ujian dan cobaannya sendiri dari ALLAH SWT. Artinya bahwa Hanung hendak berpesan bahwa tidak ada yang sempurna dimata ALLAH SWT kecuali orang yang taqwa, ikhlas dan sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup. Hal yang sama juga kita dapatkan saat menonton film Spider Man 3, saat sutradara berani mendekonstruksi kesadaran penonton dengan menampilkan sosok Peter Parker dalam dua sisi, satu sisi pahlawan super yang dikagumi dan dipuja, namun dalam sisi lain adalah seorang manusia biasa yang memiliki problem kehidupan rumit dan mengundang belas kasihan.

Ketujuh, sekali lagi, Hanung berani melakukan dekonstruksi atas nilai-nilai ke Islaman dengan begitu cerdas namun tetap memegang syariat. Lihat bagaimana adegan saat Pengacara Fahri bertanya pada Aisha ”Anda baru saja melakukan taaruf, lalu setelah itu menikah dengan laki-laki yang belum begitu anda kenal?” pertanyaan yang sangat menohok dengan diiringi deraian air mata Aisha dan kesadaran Aisha bahwa memang benar dia merasa ”kecolongan” dengan tidak tahunya identitas Fahri yang sebenarnya. Adegan lain juga memperlihatkan saat Aisha tersadar dia belumlah mengenal lebih dekat Fahri yang sudah menjadi suaminya. Hanung seakan-akan ingin mendekonstruksi konsep Islam yang tidak mengenal pacaran, karena dalam Islam proses yang dilalui adalah taaruf (perkenalan) melalui beberapa rekomendasi orang memiliki tingkat kepercayaan tinggi seperti Syaikh Utsam Abdul Fatah atau orang yang amanah yang tidak akan mungkin merekomendasikan sembarang muslim untuk dijadikan suami bagi muslimah. Namun sekali lagi, eksperimen Hanung dengan menampilkan adegan tersebut bukan tanpa maksud, melainkan mengajak penonton berpikir kritis bahwa dalam zaman seperti ini, kadang-kadang kepercayaan terhadap orang lain, bahkan suami bisa saja menipis. Konsep taaruf seperti dalam cerita novel dan film AAC itu juga sebenarnya perlu juga pemikiran lebih lanjut, namun tetap dalam koridor hukum dan syariat Islam. Mungkin bisa saja dengan modifikasi berupa taaruf yang lebih mendalam lagi, dalam arti bukan hanya satu dua kali pertemuan keluarga besar lalu menikah. Atau yang dalam konsep Jawa disebut dengan penelusuran Bobot, Bibit dan Bebet (yang tentu saja membutuhkan waktu dan proses agak lama) sebagai salah satu syarat dan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membeli kucing dalam karung. Semua ini penulis pikir masih bisa di terapkan dengan tetap merujuk pada kemurnian syariat Islam, karena pada dasarnya Agama juga tidak melarang orang untuk melakukan Ijtihad sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedelapan, dan ini yang perlu digaris bawahi. Film ini sama seperti Novelnya, seakan masih menjual mimpi, yang mungkin akan sangat sulit terpenuhi oleh kebanyakan orang awam. Terlepas dari apresiasi penulis dengan nilai Islam yang begitu kuat dan murni, namun tetap menampilkan wajahnya yang lembut dan toleran, sosok seperti Fahri, Aisha dan Maria adalah sosok-sosok klasik dari negeri dongeng. Ya, dalam dunia nyata seperti ini, rasanya sangat sulit menemukan sosok seperti Fahri lelaki yang begitu taat, mahsum, amanah, lugu, polos, berasal dari keluarga yang pas-pasan, namun bisa mendapatkan cinta dari wanita yang luar biasa. Maria yang seorang Kristen Koptik namun hapal dan kagum dengan Islam dan Al-Qur’an juga adalah sosok yang ”berasal dari dunia dongeng”. Apalagi Aisha: seorang perempuan kaya raya, taat beragama, penurut dengan suami, bahkan istri yang memaksa agar suaminya mau melakukan Poligami dengan wanita non muslim, meski dengan pertimbangan politis untuk bisa menghadirkan Maria sebagai saksi kunci di persidangan, juga adalah sosok wanita yang seribu satu dari negeri dongeng. Namun sebagai sebuah cerita dan film yang mempunyai misi dakwah dan pesan moral, AAC tetap penulis nilai sebagai sebuah film yang bagus dan berkualitas. Wallahualam. (02.03.2008/20.45WIB)

(gambar duplikasi dari
http://buletinlatansa.files.wordpress.com/2008/07/film_ayat-ayat-cinta.jpg)

KEDAULATAN HUKUM DALAM UUD 1945

2010-06-30T17:13:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Kekuasaan tertinggi di dalam negara, menurut paham yang dipelopori oleh Immanuel Kant serta Leon Duguit, bukan bersumber dari Allah, Raja, Negara ataupun Rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat, pada dasarnya berasal dari hukum. Konsokuensinya, bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati.

Teori kedaulatan hukum ini juga merupakan reaksi dari teori kedaulatan negara. Krabe misalnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu bukan terletak pada pribadi raja, namun terletak pada kehendak tidak berpribadi (onpersoonlik) yang oleh Krabe disebut sebagai kehendak hukum atau undang-undang.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.

Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul “The Laws” , jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Namun demikian sebenarnya baik antara prinsip nomokarasi dan demokrasi seharusnya berjalan beriringan dan saling menjaga, mengimbangi dan mengontrol.

Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyebutkan menganut paham kedaulatan hukum. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu rumusan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” mencerminkan suatu konsep konstitusional demokrasi atau demokrasi yang bersifat konstitusional atau demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu rumusan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) mengandung maksud bahwa negara hukum yang ada di Indonesia adalah sebuah negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Sehingga pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia bukanlah raja, rakyat, atau penguasa melainkan konstitusi yang harus dan wajib dijunjung tinggi, dimana tidak boleh ada suatu hukum atau peraturan yang boleh bertentangan dengan Konstitusi.

TEGANYA KAU PEMERINTAH, TEGANYA.....

2010-06-30T16:54:00.000-07:00

Oleh : Dody Nur Andriyan

Obrolan yang kali ini saya sajikan juga nyata, terjadi dan penulis alami ketika berinteraksi dengan pedagang kecil di pelataran Malioboro Jogjakarta, Selasa, 29 Juni 2010 sekitar pukul 14.00.

Penulis: ''Bu, satene seporsi, ndak pedes''
Ibu Pedagang: ''Nggih mas''
''Laris ya Bu, lagi liburan. Kalau ndak liburan sekolah laris juga Bu''
''Nggih Alhamdullillah Mas...kalau ndak liburan ya biasa lah''

''Kalau lagi sepi berapa Bu penghasilan?''
''Lah ya yang penting anak bisa sekolah dan makan mas''
''Suami Ibu, nyambut damel pundi (suami ibu kerja dimana)?''
''Itu, suami saya'' sambil menunjuk sebuah kios cinderamata yang sedang menawar2kan dagangan pada wisatawan
''Ooo...dah lama ya Bu, cari uang di Malioboro?''
''Ya lima tahunan inilah mas, saya itu dulunya punya warung dirumah, Suami saya pensiunan tentara. Nempati rumah dinas tentara, tapi kemudian rumah digusur dengan alasan mau di buat sekolah tentara. Kami manut pindah saja''
''Apa ndak ada ganti rugi?''
''Ndak ada, wong itu tanah negara''

''Lah Bapak ndak menuntut Haknya? kesejahteraan seorang prajurit yang sudah berjasa pada negara?''
''Yo sudah berkali2 to mas, bareng dengan teman2nya demo nuntut kesejahteraan pensiunan tentara, tapi apa mau dikata pemerintah sekarang tega sekali kok mas''

''Tega gimana Bu?''
''Lha iya, zaman dulu, waktu P Harto jadi Presiden, mana berani beliau main gusur sama pensiunan tentara. Pak Harto itu tahu diri, beliau hanya berani dan kejam pada musuh2 negara, pada orang yang bikin ontran2. Ndak berani beliau menelantarkan orang2 yang berjasa pada negara. Nah pemerintah sekarang beda, kebalik, orang2 yang berjasa kepada negara malah ditelantarkan, digusur. Tapi kepada musuh2 negara yang mengancam negara malah ndak berani, ndak tegas.''

''Musuh2 negara yang mengancam negara itu yang mana Bu?''
''Itu lho mas, kaya FPI itu atau orang2 yang merongrong Pancasila dan pengen mengganti dasar negara kita. Liat aja mereka dibiarkan tanpa ada tindakan dan pembinaan.''

''Kan negara kita demokratis Bu''
''Demokrasi tu opo to mas, yang penting itu rakyat kecil kaya saya bisa makan. Ndak ditelantarkan. Negara dan Pemerintah juga harus tegas. Jangan mencla mencle ndak ada sikap. Ngurus negara itu sama dengan ngurus anak, kalau orang tua ndak bisa tegas sama anak, nanti anaknya jadinya manja. Ndak bisa tegar menghadapi kerasnya hidup, ndak bisa mandiri''

Sambil menikmati Malioboro, penulis berpikir perkataan Ibu tadi ada benarnya juga. Pemerintah sekarang tidak tegas, terkesan cari aman dan selamat. Pemerintah sekarang justru menelantarkan dan mendzolimi orang2 yang berjasa pada negara...
Teganya Kau, Teganya...

CONTEMPT OF COURT

2010-06-28T10:56:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Istilah Contempt of Court itu sendiri berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum Common Law System. Dimana pada abad pertengahan sejarah dan tradisi hukum Contempt of Court di Inggris, berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim, sehingga Contempt of Court dipandang identik dengan Contempt of The King.(Muladi dan Barda Nawawi Arief , 1992:206)

Berdasarkan uraian singkat tersebut, dasar pemikiran dapat dicelanya maksud Contempt of Court pada mulanya berhubungan dengan tersinggungnya martabat atau keadilan absolut dari raja dan martabat para hakim/badan Pengadilan yang merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan raja.

Tidak sedikit soal Contempt of Court bermunculan di Indonesia. Misalnya dalam majalah Tempo, 8 Maret 1986, halaman 66 dimuat berita dan isinya dikutip sebagai berikut :
Permintaan datang seorang advokad, Adnan Buyung Nasution oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Soebandi, karena advokad tersebut dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya ketika mengadakan pembelaan dalam perkara Dharsono. Dikatakan bahwa ia diadukan oleh Majelis Hakim perkara Dharsono tersebut (yang diakui oleh Soedijono). Pengaduan Soedijono, dkk itu didisposisikan oleh Ketua Mahkamah Agung agar diperiksa oleh hakim Soebandi, tersebut dan dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, bahwa Adnan Buyung Nasution menghina pengadilan.

Kasus ini bermula ketika advokad Adnan Buyung Nasution, mendampingi H. R. Dharsono, atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Pada suatu kesempatan terjadi keributan di pengadilan yang mengakibatkan advokad itu mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokad itu telah melanggar kode etik advokad. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selama 1 (satu) tahun.(Majalah Tempo, 1986 :66)

Contempt of Court merupakan pranata yang tidak ada ketentuannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun tindakan-tindakan atau perbuatan yang identik dengan masalah dimaksud, hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat kita gunakan dan dalam penyelesaian hal tersebut masih variatif sifatnya. Delik-delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut masih terpencar dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”.

Kejadian diatas mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang Contempt of Court secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan (pressure) ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan dan mengambat jalannya proses peradilan, maka hal tersebut perlu pula diatur oleh suatu aturan yang tegas.

Dalam penjelasan umum butir ke-4 UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 tersebut, dilanjutkan keinginan adanya suatu perundang-undangan mengenai Contempt of Court tersebut menyatakan : “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat, kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court”.

Secara khusus Undang-undang yang mengatur tentang Contempt of Court sampai saat ini memang tidak ada akan tetapi, secara umum KUHP bisa digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana Contempt of Court. Delik-delik tersebut dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau Contempt of Court.

Pada intinya Contempt of court dapat berupa:
a. Contempt of court adalah tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim; b. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan;
c. Bentuk contempt of court dapat berupa : mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) dan serangan fisik (non verbal);
d. Tidak ada aturan yang khusus tentang contempt of court, pasal pasal yang ada tersebar dalam KUHP sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.
e. Pelanggaran contempt of court sangat bersifat subyektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim.
g. Pelaku Contempt of court bisa Advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjung sidang (semua yang hadir dalam persidangan);
h. Proses pidana terhadap pelaku contempt of court sama dengan proses pidana lainnya.

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dalam KUHP
Pasal 209 KUHP: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pasal 210 KUHP: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau adviseur.
Pasal 214 KUHP: Memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah.
Pasal 212 KUHP: Melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
Pasal 217 KUHP: Menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang
Pasal 216 KUHP: Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
Pasal 220 KUHP: Pengaduan palsu
Pasal 221 KUHP: Menyembunyikan orang yang melakukan orang yang melakukan tindak pidana
Pasal 222 KUHP: Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan
Pasal 223 KUHP: Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan hakim
Pasal 224 KUHP: Sebagai, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
Pasal 223 KUHP: Merusak atau menghilangkan barang bukti
Pasal 242 KUHP: Keterangan palsu
Pasal 420 KUHP: Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji
Pasal 422 KUHP: Seseorang pejabat yang dalam sesuatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan
Pasal 522 KUHP: Saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum

Adanya unsur ucapan seperti teriakan cemoohan terhadap keterangan saksi dalam persidangan maupun terhadap hakim itu sendiri yang dapat menimbulkan suasana yang gaduh dalam persidangan yang dapat merendahkan martabat atau kewibawaan pengadilan. Pada hakikatnya sikap-sikap yang yang dapat menimbulkan Contempt secara harifah dapat menimbulkan akibat hukum. Sedangkan objek dari tindakan dalam Contempt of court adalah perbuatan, sikap atau pernyataan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat atau kehormatan pengadilan.
Sedangkan unsur-unsur dari delik yang dikatagorikan sebagai sikap massa yang pengunjung sidang sebagai perbuatan yang Contempt of court terhadap jalannya persidangan adalah perbuatan, tingkahlaku, sikap ataupun ucapan yang kesemuanya :
1.Harus ada suatu penghinaan yang dilakukan dengan sengaja
2.Adanya suatu intrupsi terhadap pejabat umum dan pejabat tersebut harus duduk dalam setiap tingkatan dari suatu proses judisial, yang kesemuanya dapat menimbulkan Contempt of Court dalam aspek hukum pidana (Varia Peradilan, 2000:89)

Bentuk Contempt of court sebagai suatu usaha berupa perbuatan, sikap-sikap ataupun ucapan yang dapat menghambat jalannya persidangan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib persidangan yang merupakan peraturan atau instrumen bagi Hakim dalam menjalankan persidangan. Menurut penulis dengan tidak ditaatinya suatu aturan hukum acara seperti peraturan tata tertib sidang maka, dapat dikatagorikan sebagai Contempt terhadap jalannya hukum acara (persidangan) karena tidak menghormati jalannya persidangan.

Contempt of court sebagai pelanggaran tata tertib adalah suatu perbuatan yang subtansial dapat menimbulkan disrupsi ataupun obstruksi terhadap jalannya persidanga. Terhadap sikap massa sebagai pengunjung sidang dapat dikwalifikasikan sebagai sebagai Contempt in the Face.
Bentuk Contempt of court yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis pelecehan yang dikwalifikasikan sebagai :

1. Tingkah laku tak sopan dalam persidangan (Misbehaving)
Yaitu semua perbuatan yang berupa isyarat ataupun pernyataan ancaman terhadap pengadilan, intinya berprilaku tercela dan tidak pantas dalam pengadilan. Tipe pelanggaran yang tercakup dalam misbehaving in court merupakan salah satu tipe Contempt yang terjadi dalam pengadilan (Oemar Seno Adji,1986:122).

Dalam misbehaving in court bahwa dalam setiap perbuatan atau kata-kata yang dapat merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya persidanganyang normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan dapat dikatagorikan sebagai misbehaving in court.
Tipe dari pelanggaran misbehaving merupakan suatu serangan terhadap jalannya persidangan. Misbehaving merupakan salah satu bentuk dari Contempt of court apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disrupsi terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dalam hal demikian perlu dikembalikan ketertiban dan wibawa pengadilan.
Rumusan yang terdapat dalam misbehaving in court adalah bahwa setiap orang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan disrupsi jalannya biasa dari suatu proses judisial dihadapan pengadilan, adalah salah karena melakukan pelanggaran .(Oemar Seno Adji,1986:120)

Didalam KUHP perbuatan misbehaving tercakup dalam Pasal 217 KUHP yang memidanakan mereka yang membuat gaduh dan tak bersedia untuk dikeluarkan dapat dimaksudkan dalam pengertian misbehaving yang merupakan salah satu unsur dari Contempt of court.

Suatu misbehaving ataupun disruption dalam suatu proses judisial, dengan membikin gaduh, berisik, penyerangan ataupun lain disrupsi fisik pada hakikatnya tidak merupakan suatu persoalan yang relatif tidak begitu besar, sehingga hakim hanya membiarkan atau mengeluarkan pengunjung sebagai langkah yang prefentif terjadinya Contempt of court (Oemar Seno Adji, 1986:122)

2. Membuat sekandal pengadilan (Scandalizing the court)
Bentuk dari contempt ini merupakan dari perbuatan ataupun pernyataan dan serangan terhadap impertialitas dari pengadilan, yang dapat ditujukan kepada Hakim, Jaksa dan saksi yang dilakukan massa sebagai pengunjung sidang baik yang ada dalam persidangan maupun diluar persidangan yang dapat menimbulkan efek memutar balikan, mengacaukan fungsi normal dan lancar mengenai proses Judisial. Sedangkan Contempt tidak ditujukan terhadap Hakim, jaksa maupun saksi dll melainkan juga terhadap jalannya persidangan (Oemar Seno Adji,1986:123)

Tipe Contempt Scandalizing the court mengandung lapangan yang luas mengenai situasi dan mempunyai tipe lain misbehaving ataupun disrupsi dalam pengadilan. Hal demikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impertialitas selama proses berjalan (Oemar Seno Adji,1986:123)

Dikatakan bahwa tujuan dari tipe scandalizing the court adalah untuk mengadakan perlindungan terhadap reputasi pengadilan terhadap impertialitas, objektifitas, ataupun kejujuran dari pengadilan itu sendiri. Bentuk-bentuk Contempt of court yang dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap persidangan yang merupakan tipe dari misbehaving in court dan Scandalizing the court, setelah diadakan uraian ataupun ungkapan-ungkapan analisis disertai dengan usulan pertimbangan rekomdasi dapat disalurkan dalam perundang-undangan disamping adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai pelanggaran terhadap jalannya proses peradilan (Administration of Justice).

KEDAULATAN NEGARA DALAM UUD 1945

2010-06-28T10:34:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Menurut paham kedaulatan negara, bahwa kekuasaan yang terdapat di dalam negara merupakan resultan dari kodrat alam. Oleh inspirator paham ini, antara lain: George Jellineck dan Paul Laband, dikemukakan bahwa kekuasaan negara adalah yang tertinggi.

Setiap perintah dari penguasa negara yang dimanisfestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Paham kedaulatan negara inilah yang mengakibatkan munculnya suatu disiplin ilmu yaitu hukum internasional sebagai akibat dari munculnya kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara.

Secara implisit konsep kedaulatan negara itu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengakui adanya hak kemerdekaan setiap negara dengan menolak tegas adanya kolonialisme dan segala bentuk penjajahan. ”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.”

Memang kedaulatan negara ini mengandung arti bahwa negara haruslah mempunyai sebuah kedaulatan penuh dalam semua aspek kehidupannya. Setiap negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan akan dapat memiliki kemandirian dalam semua aspk kehidupan terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kedaulatan negara juga tercermin dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945:
Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

Rumusan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 tersebut mencerminkan bahwa NKRI memiliki suatu kedaulatan negara yang mana kedaulatan negara yang tercermin dalam kedaulatan wilayah dijaga oleh TNI.

(Gambar duplikasi dari mascholik.wordpress.com/2009/07/...og-saya/)

BUKAN PENJUAL NASI GORENG BIASA

2010-06-28T10:27:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Cerita ini nyata. Aku alami sendiri di depan rumahku di Kota Cilacap. Minggu Malam, 27 Juni 2010 pukul 20:00WIB.

Malam itu aku putuskan untuk memesan Nasi Goreng yang lewat depan rumahku demi menuntaskan rasa laparku.

Sembari menunggu Si Abang memasak Nasi Goreng, aku ajak dia ngobrol.
Temanya umum, tentang keseharian, seorang penjual Nasi Goreng yang sederhana, bersahaja namun ternyata bukan orang 'sembarangan'

Aku: ''Dah berapa lama bang jualan nasgor?''
Abang: ''dah 20 tahunan lebih, semenjak saya lulus SMP, saya pindah ke Jawa sini'' jawab si Abang dgn logat Sunda Kentalnya.
''Pake minyak atau gas Bang?''
''Gas''
''Lebih irit pake Gas ya Bang daripad Minyak?''
''Ah ndak juga mas, saya malah lebih seneng pake minyak''
''Kenapa Bang?''
''Memang sekarang Gas lebih murah daripada Minyak, tapi itu terjadi kan karena memang Minyak Tanah dibuat mahal, dinaikkan harganya daripada Gas, itukan permainan dagang saja''

''Tapi itukan program pemerintah Bang, untuk mencukupi kebutuhan energi dan biar kita ndak kehabisan cadangan minyak''
''Itukan pemerintah mas, nyatanya kebijakan itukan ndak rasional. Mas tahu dgn mahalnya Minyak Tanah, dan progran konversi ke Gas, jutaan orang kehilangan mata pencaharian. Di daerah Tasikmalaya, Garut, Indramayu itu pusat home industri pembuatan kompor minyak, sekarang bangkrut dan berapa juta orang kehilangan mata pencaharian. Yang untung siapa? Yg untung perusahaan besar yg memproduksi tabung, kompor gas, selang LPG itu''

''Harusnya gimana Bang? Apa yang harusnya pemerintah lakukan?''
''Harusnya pemerintah menyiapkan kebijakan yang lengkap. Kalau mau mengganti Minyak ke Gas, siapkan juga lapangan pekerjaan buat jutaan orang yang akan menjadi pengangguran karena akibat kebijakan tersebut''

''Wah si Abang Ini pinter juga ya?''
''Saya meskipun cuma penjual Nasgor tapi saya dulu sejak SD juara kelas. Rangking 1 atau 2 di kelas. Cuma karena ndak ada duit saya ndak bisa lanjut sekolah. Ya sudah saya berdagang saja. Pendidikan sekarang mahal mas. Yang miskin namun pintar kaya saya ndak mungkin bisa sekolah. Lebih baik usaha saja, dagang atau jualan''

''Tapi Abang kok tahu sekali perkembangan berita dan wacana?'
''Itu dia mas, saya di rumah ndak pernah nonton sinetron, saya nontonnya berita, acara2 talk show, debat pokoknya tontonan yg mencerdaskan. Anak saya dua, sudah SMA dan SMP. Alhamdulillah berprestasi. juara kelas dan masuk sekolah terbaik. Tiap hari saya 'cekokin' nonton acara TV yg bagus2. Anak2 saya larang nonton Sinetron. Merusak moral dan jiwa anak2, ngajarin jadi cengeng, jual mimpi, konflik, licik.. Masak ada tuh Sinetron yang memperlihatkan anak kecil baru SMP atau SMA liciknya minta ampun, jelas itu nanti merusak moral minimal ngajarin ndak bener''.

''Ngomong2 moral, kasus Ariel-Luna-Cut Tari, gmn menurut Abang?''
''Hahahahaa....menurut saya mas, tailah itu kalau Ariel di bilang merusak moral bangsa. Yg merusak moral bangsa itu Koruptor2. Kenapa hanya Ariel yang di usir dari Bandung. Usir juga tuh Koruptor2 yang ngambilin uang rakyat. Saya dah rajin2 bayar pajak, eh duit nya di korupsi. Jalan2 pada rusak, fasilitas umum amburadul..itu yg merusak moral bangsa..pemimpin sampai ulama yang jadi contoh malah rusak semuanya''

''Makanya mas, kemajuan bangsa dan negara itu terletak di pemimpinnya. Rusak pemimpin rusak negara. Nah makanya mari kita ciptakan calon2 pemimpin yang bagus, ber akhlaq dan bermoaral dan jujur. Lewat apa? Lewat anak2 kita. Didik anak2 kita dgn baik & benar. Ajari kejujuran. Karena mereka yang akan jadi pemimpin kelak.''

Sambil menikmati Nasgor bikinan abang yang enak sekali..aku berkhayal seandainya setiap rakyat Indonesia memiliki pikiran progressif seperti Abang Nasgor ini..

Memang Dia Bukan Penjual Nasi Goreng Biasa.

(Gambar duplikasi dari makanyuk.wordpress.com/2008/07/2...-pak-rt/

KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI) DALAM UUD 1945

2010-06-28T10:20:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Menurut teori hukum alam, kekuasaan itu berasal dari rakyat. Teori ini disokong oleh filsuf-filsuf dari kaum Monarkomaken yang dipelopori oleh Johannes Althusius yang mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tersebut tidak lagi dianggap dari Tuhan melainkan dari hukum kodrat.

Dalam pandangan Rousseau, kehendak rakyat yang berdaulat itu dapat dibagi dua macam: yaitu volonte de tous (kehendak seluruh rakyat) dan volonte generale (kehendak rakyat pada umumnya). Ketika negara itu didirikan, maka kehendak rakyat seluruhnya yang menjadi dasar. Akan tetapi segera setelah negara itu berdiri, maka kehendak seluruh rakyat itu tadi tidak dapat dijadikan dasar lagi. Sebagai gantinya Rousseau memperkenalkan volonte genelare atau kehendak rakyat umumnya atau mayoritas. Dengan demikian, Rousseau mengajarkan suat kekuasaan mayoritas atas minoritas, yang merupakan salah satu kelemahan dari demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Konsepsi kedaulatan rakyat atau demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Dari pembukaan sampai ke Pasal dan ayat-ayatnya jelas terkandung konsepsi Kedaulatan Rakyat. Dalam Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “....dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut juga nampak dalam seluruh mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945. Mulai dari prosedur rekruitmen politik, kekuasaan, legislasi, pajak dan pemilu mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat dengan konsep perwakilan.

Bahkan menurut Jimly, konsep kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945 bukan hanya bersifat politik, melainkan juga ekonomi dan sosial. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 diatas menyiratkan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, dimana soal-soal ekonomi tidak diatur dalam konstitusi Oleh karena itulah, menurut KC Wheare dan C.F. Strong, Undang-Undang Dasar Negara yang tidak mengatur mengenai ekonomi dan sosial, disebut sebagai Konstitusi Politik bukan Konstitusi Ekonomi atau Konstitusi Sosial.

Sedangkan Indonesia, UUD 1945 mengatur mengenai ekonomi (Pasal 33) dan Sosial (Pasal 34), maka bisa disebut, demikian menurut para ahli, bahwa UUD 1945 bukan hanya konstitusi politik semata melainkan konstitusi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya kedaulatan yang terdapat di dalam UUD 1945, juga termaktub kedaulatan rakyat dibidang politik, ekonomi dan sosial.

KEDAULATAN RAJA (MONARKHI) DALAM UUD 1945

2010-06-28T10:15:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Teori Kekuasaan berdasarkan Tuhan kemudian dalam perkembangannya sejarahnya mengalami otokritik dan pemberontakan, karena dalam kenyataanya kekuasaan yang bedasarkan Tuhan dalam sejarah Eropa menimbulkan kesewenang-wenangan pemegang otoritas Tuhan sehingga memunculkan reaksi yang kemudian berhasil memisahkan kekuasaan negara dari gereja atau dengan kata lain sekulerisasi. Dari sanalah kemudian berkembang teori kekuasaan atau kedaulatan raja yang memandang bahwa rajalah yang berkuasa.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia kontemporer, bentuk-bentuk kedaulatan raja (monarkhi) ini ternyata masih diakui dan terdapat di negara Indonesia yaitu di Daerah Istimewa Jogjakarta.
Hal tersebut mendapatkan legitimasi berdasarkan Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa
“ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

Secara lebih tegas, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 tersebut memberi payung hukum bagi eksis dan berdirinya suatu bentuk kerajaan peninggalan masa lampau di Jogjakarta yang bukan hanya berupa cagar budaya namun juga mempunyai kekuasaan dengan ditetapkannya Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dan Paku Alam sebagai sebagai Wakilnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenal pula sistem monarkhi atau kerajaan atau kedaulatan raja dalam arti tertentu sesuai dengan apa yang ada dalam sistem pemerintahan DIY.

KEDAULATAN TUHAN (TEOKRASI) DALAM UUD 1945

2010-06-28T10:02:00.000-07:00

Oleh Dody Nur Andriyan

Menurut teori teokrasi maka asal dan sumber kekuasaan berasal dari Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad XV. Penganut teori ini Augustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.

Didalam UUD 1945 kata “Tuhan” disebutkan sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing yaitu: pertama, kata “Allah” pada rumusan pembukaan alenia ketiga: “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Kedua, kata “Tuhan” dalam rumusan Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan rumusan sila pertama Pancasila:
“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,...”

Ketiga, kata “Allah” dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, yang dimulai dengan kalimat: “...Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya...”.

Keempat Kata Tuhan dalam rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pemaparan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif dan kontekstual, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasar dan mendasarkan diri pada kedaulatan Tuhan.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dalam pengertian ke-Maha Kekuasaan Tuhan atau Kedaulatan Tuhan, dalam praktik ketatanegaraan mengandung maksud bahwa terdapat persamaan dan kemanusiaan dan persamaan antara warga negara yang dipandang sama sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Setiap orang lahir dalam keadaan yang sama dan menyandang hak-hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang mutlak dan berkuasa hanyalah Tuhan, sedangkan yang lain hanyalah nisbi dan relatif belaka

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2009-12-21T09:57:00.001-08:00

Oleh Dody Nur Andriyan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:
1. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
4. Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian.

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:
1. pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Menurut Teresa Ter-Minassian (Ter-Minassian, Teresa, 103 :1997) beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :
1) Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2) Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarip pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat.
Untuk alasan ini pajak komsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).
3) Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
4) Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5) Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6) Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7) Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
8) Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.

Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI (1999) bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :
1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementaradaerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.
Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10% (Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2001).

Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari ‘sistem tax assignment’ di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu), seperti: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 3,39% dari total penerimaan pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Ketimpangan dalam penguasaaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi revenue assignment masih terlalu ”sentralistis”.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan taxing power kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari gambaran consolidated revenues APBD dan APBN (APBD\ Kabupaten/Kota + Provinsi + Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN), porsi PAD hanya sebesar 5,30% dari total consolidated revenues, di lain pihak pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah sekitar 30% dari consolidated expenditures.

Gambaran porsi PAD terhadap total consolidated revenues yang hanya 5,30% tersebut menunjukkan betapa sentralistisnya sisi penerimaan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi di satu pihak dan Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN di lain pihak. Sebagai perbandingan yang sama, masing-masing untuk developing countries, transition countries dan OECD countries rata-rata sebesar 9,27%, 16,59% dan 19,13%. Keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, dimana keterbatasan dana transfer dari Pusat untuk membiayai kebutuhan Daerah idealnya dapat ditutup oleh Daerah dengan menyesuaikan basis pajak atau tarif pajak daerahnya.

Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan taxing power Daerah antara lain melalui pengalihan sepenuhnya beberapa pajak Pusat kepada Daerah (artinya daerah sepenuhnya menetapkan basis pajak, tarif maupun administrasi pemungutannya), pengalihan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Daerah dan lain-lain kebijakan sharing tax dan piggy backing system. Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. PBB dan BPHTB dapat dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (tax-base) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut, meskipun untuk sementara waktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/Pasal 29 Orang Pribadi yang sekarang dibagihasilkan kepada Daerah dapat dialihkan dalam bentuk Opsen atau piggy back, dimana Daerah seyogyanya diberikan kewenangan mengenakan opsen sampai dengan batas tertentu dibawah wewenang penuh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.
Di lain pihak, dilihat dari sisi kewenangan yang menjadi tanggung jawab Daerah, Indonesia tergolong Negara yang melaksanakan desentralisasi dengan suatu proses yang “big-bang”. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran expenditure assignment yang dilaksanakan oleh daerah pada tahun 1990-an sebesar 16,59% dati Total Consolidated Expenditure (APBD+APBN) meningkat menjadi 27,78% pada tahun 2001.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

(Purwokerto, 22 Desember 2009. 01.25 WIB)

EKSISTENSI ADVOKAT PASCA DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 052/KMA/V/2009

2009-12-20T20:48:00.000-08:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Pada awalnya terjadi konflik didalam organisasi Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), suatu organisasi Advokat yang dibentuk menurut amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Konflik ini kemudian menyebabkan munculnya 2 organisasi advokat selain PERADI yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia). Sampai dengan sebelum keluarnya SK MA No 052/KMA/V/2009 tentang Sikap MA Terhadap Organisasi Advokat, semua berjalan baik-baik dan lancar-lancar saja. Artinya meskipun terdapat 3 organisasi advokat sebagai wadah tunggal yang menaungi advokat dalam beracara di pengadilan, namun semua advokat tersebut masih bisa beracara dan melakukan kerja-kerja pembelaan hukum terutama di muka persidangan.

Masalah muncul ketika kemudian SK MA No 052/KMA/V/2009 tentang Sikap MA Terhadap Organisasi Advokat itu dikeluarkan. Implikasi hukum dari keluarnya SK MA tersebut adalah:

1. Advokat yang diangkat oleh organisasi advokat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun pengangkatannya setelah keluarnya SK MA ini, tidak diperbolehkan beracara untuk menjalan tugasnya dipengadilan. Karena SK MA ini mengesampingkan berlakunya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang intinya mengatur bahwa syarat seorang advokat dapat beracara dimuka pengadilan haruslah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

2. SK MA ini merupakan penegasan terhadap pemberlakuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan: ”Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”
SK MK No 052/KMA/V/2009 tentang Sikap MA Terhadap Organisasi Advokat ini kemudian menegaskan bahwa:
”Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi), maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.”
Artinya bahwa berdasarkan SK MA ini, seorang advokat haruslah disumpah terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk bisa beracara menjalankan tugasnya di pengadilan. Apabila tidak atau belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka dia tidak bisa beracara menjalankan tugasnya di pengadilan.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini sebenarnya sudah mendapatkan penolakan dari organisasi-organisasi advokat, salah satunya adalah KAI. Alasannya, karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini, membelenggu dan menintervensi kewenangan dari organisasi advokat yang telah diberi kewenangan penuh oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk mengangkat advokat. Dengan kata lain, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan sendiri dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa: ”Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.”
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa:
”Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”
Oleh sebab itulah keluarnya SK MA yang menegaskan pemberlakuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini kemudian menjadi suatu permasalahan serius, sebab semakin mengukuhkan belenggu dan intervensi Pengadilan (MA) terhadap karier advokat, dengan suatu pengaturan yang harus diikuti yaitu bahwa advokat haruslah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebelum beracara.

3. SK MA No 052/KMA/V/2009 tentang Sikap MA Terhadap Organisasi Advokat ini juga merupakan suatu intervensi MA (Yudikatif) yang serius terhadap advokat dan oganisasi advokat. Hal ini tercermin dalam SK MA yang menegaskan bahwa: ”Para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para Advokat tersebut untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga Pengadilan.”
Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa: ”Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”
Artinya bahwa Advokat bukanlah bagian dari MA (Yudikatif) melainkan sebuah profesi sendiri yang bernaung didalam organisasi profesi advokat, yang juga bukan merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, sekalipun sama-sama sebagai penegak hukum. Oleh karena itulah, SK MA ini adalah sebuah intervensi yang serius dari lembaga yudikatif terhadap advokat. Apa dasarnya MA menolak Advokat beracara hanya karena terjadinya konflik antara organisasi advokat dan tidak adanya satu organisasi tunggal yang menaungi advokat-advokat tersebut. Padahal tidak ada kewenangan yang diberikan kepada MA untuk mengatur apalagi menyelesaikan atau memaksa menyelesaikan konflik internal diantara organisasi advokat. MA juga tidak mempunyai kedudukan menjadi semacam ”polisi moral” atas konflik organisasi advokat ini.

Kajian Secara Yuridis SK MA No 052/KMA/V/2009
Didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Perundang-undangan ditegaskan bahwa:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Sementara Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Perundang-undangan ditegaskan bahwa: ”Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Artinya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Perundang-undangan, SK MA bukanlah sebuah perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, melainkan SK MA tersebut adalah termasuk dalam ranah peraturan pelaksana dari perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) jo ayat (4).

Ciri utama dari peraturan pelaksana perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) adalah bahwa peraturan pelaksana tersebut haruslah diperintahkan dan merupakan penjabaran lebih teknis dan aplikatif dari perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Masalahnya adalah: apakah cantolan hukum atau perundang-undangan manakah yang memerintahkan agar SK MA itu ada dan dapat dimunculkan? Jika kemudian alasannya adalah diskresi yang dimiliki oleh MA, maka diskresi mempunyai syarat yaitu:
1. Tidak melanggar perundang-undangan
2. Tidak melanggar AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)
3. Untuk kepentingan umum
Jelas sekali bahwa SK MA No 052/KMA/V/2009, tersebut melanggar undang-undang, sebagaimana dijelaskan diatas, SK MA tersebut juga merupakan intervensi MA (yudikatif) terhadap eksistensi advokat dan organiasai advokat. Maka menjadi jelas, bahwa SK MA No 052/KMA/V/2009 tersebut sudah seharusnya dicabut. Dan kepada advokat untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan baik diluar ataupun didalam pengadilan.
(Purwokerto, 21.12.2009.12.00WIB)

(gambar duplikasi dari: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Advokat,_Fransk_advokatdr%C3%A4kt,_Nordisk_familjebok.png)

MEDINA CHARTER ATAU THE CONSTITUTION OF MEDINA ATAU PIAGAM MADINAH

2009-12-11T17:28:00.000-08:00

Oleh; Dody Nur Andriyan

Piagam yang merupakan perjanjian tertulis antara Nabi dengan komunitas Yatsrib (Madinah) tersebut diawali oleh satu proses yang panjang. Bermula sarat ketika Nabi bertemu dengan 6 orang komunitas Madinah dari suku Khazraj di Aqabah pada musim haji tahun 620 M. Setelah melekukan bai'at. ke enam orang itu kembali ke Madinah dan menceritakan pertemuannya dengan Nabi, sekaligus mengajak masyarakat Madinah memeluk Islam. Sejak saat itu nama Nabi, Muhammad menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Madinah.

Pertemuan tersebut kemudian berlanjut pada musim haji berikutnya (621 M) antara Nabi dengan 12 orang Madinah, sekaligus melakukan bai'at. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan bai'at "Aqabah pertama". Lalu disusul dengan bai'at kedua 622 M pada musim haji berikutnya. Pada bai'at kedua ini mereka mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka dan menjaga keselamatan be1iau serta pengikutnya. Sebaliknya Nabi juga menyatakan perjanjian dengan mereka. Bai'at ini mengandung arti bahwa telah terjadi "perjanjian persekutuan" antara Nabi dengan masyarakat Yatsrib. Oleh para pemikir Islam bai'at pertama dan kedua ini dianggap sebagai fundamen batu pertama negara Islam. Dengan bai'at ini pula Nabi menganjurkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah beberapa bulan kemudian disusul oleh Nabi.

Beberapa waktu kemudian, khususnya setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, Nabi memaklumkan suatu piagam dengan, komunitas Madinah dan kemudian dikenal dengan "Piagam Madinah". Tentang waktu yang pasti, tanggal berapa perjanjian tersebut dibuat, tidak ada data yang pasti apakah tahun 1 H, atau sebelum dan sesudah perang Badr. Dalam hal ini banyak terdapat, pandangan. Namun menurut Watt. para sarjana umumnya sepakat bahwa Piagam Madinah dibuat pada permulaan periode Madinah tahun 1 H. Wellhausen menetapkannya sebelum perang Badr.

Konsep perjanjian yang oleh para ahli politik Islam, dianggap sebagai konstitusi Madinah atau undang-undang bagi negara Islam yang pertama yang dirikan Nabi di Madinah tersebut menurut al-Thabari dan ibn al-Atsir. Ditulis dalam dua peristiwa. Pertama dibuat oleh Nabi antara Muhajirin dan Anshor. Kedua yang dibuat. oleh Nabi dengan melibatkan kaum Yahudi. Kedua naskah tersebut kemudin oleh para ahli sejarah dipersatukan menjadi satu naskah. Selain disebut dengan piagam Madinah juga mendapat nama padanan seperti: shahlfat, kitab, piagam (Charter) dan Undang-Undang (Konstitusi).

Berdasarkan Piagam Madinah inilah, kemudian Nabi Muhammad SAW bertindak bukan hanya sebagai seorang Nabi yang menyampaikan ajaran Agama, melainkan juga sebagai Kepala Negara. Ahli Politik barat seperti Jean Bodin, Austin, dan Hobbes menyatakan bahwa dalam pemerintahan di Madinah, Allah SWT memiliki de jure sovereignty, sedangkan Muhammad SAW memiliki de facto sovereignty. Disamping itu, selama Nabi Muhammad SAW hidup beliau juga membentuk semacam Sekertariat Negara untuk mengendalikan pemerintahan, Muhammad SAW juga membagi negara menjadi sembilan provinsi yang dikepalai oleh wali (gubernur), membentuk dua puluh satu lembaga negara yang bertugas semacam kantor zakat dan pajak yang dikepalai oleh seorang amil. Dan terdapat juga sumber-sumber penghasilan negara sebagai penopang perekonomian negara. Juga terdapat semacam Departemen Kehakiman yang diketuai oleh Nabi langsung, serta Departemen Pertahanan dan Bidang Keagamaan yang juga di ketuai oleh Nabi.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya menyebarkan Agama Islam semata, melainkan juga mendirikan Negara dan memberikan contoh prototype Negara Islam, pada saat beliau hidup.

(Purwokerto, 12 Desember 2009. 08.45 WIB.)

(Gambar duplikasi dari http://forum.nu.or.id/download/file.php?avatar=296_1204608115.jpg)

KISAH SEORANG HAKIM DI NEGERI LALIM #1

2009-11-18T07:19:00.000-08:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Ada seorang hakim yang hidup di negeri lalim, sebut saja namanya Bismar. Hakim Bismar ini hidup di negeri yang lalim; negeri dimana hukum bisa diperjual belikan dan ditawar-tawar dengan cara yang rendah oleh orang yang memiliki kuasa dan modal. Negeri dimana para penegak hukumnya, bisa di telpon, di dekati, di suap dan di atur-atur oleh para pemegang kuasa dan modal. Hakim Bismar ini termasuk type hakim yang teralienasi, terasing oleh dunianya yang hiruk-pikuk dengan penyelewengan.

Hakim Bismar dimata orang kebanyakan adalah Hakim yang aneh, hakim yang tidak “wajar”, hakim yang tidak mau mengikuti arus. Ya, Bismar adalah sekian kecil hakim yang tidak mau menerima suap dan selalu menjaga kebersihan hati dan dirinya. Dia tidak mau ikut-ikut dalam dunia yang penuh mafia. Makanya dia sering dianggap “aneh”, “autis” dan tidak bisa bergaul, oleh lingkungan sekelilingnya yang sudah “rusak dan “bobrok”.

Suatu hari, Bismar menghadapi masalah pelik dalam suatu kasus di pengadilan. Dihadapkan padanya seorang lelaki setengah baya, kira-kira 40 tahun, dengan wajah lemah, kuyu dan lusuh. Lelaki ini, sebut saja namanya Tersangka. Dia ditangkap dengan tuduhan mencuri 5 kg Beras di suatu toko di tengah pasar kota. Bismar, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal harus mengadilinya.

Bismar melihat itu semua dengan menghela nafas dan menerawang. Tiba saat giliran Bismar bertanya, Bismar hanya bertanya 3 pertanyaan, yang membuat seluruh pengunjung sidang heran. Beginilah dialog yang terjadi antara Bismar dengan Tersangka:
Bismar : ”Apakah betul anda mencuri?”
Tersangka : “Iya Bapak Hakim”
Bismar : ”Apakah Betul anda pencuri?”
Tersangka : ”Bukan Bapak Hakim”
Bismar : “Kenapa Anda Mencuri?”
Tersangka : “Terpaksa Pak Hakim”

Setelah menanyakan tiga hal tersebut, Bismar menutup sidang dan menundanya satu minggu lagi. Sidang pada minggu depan dengan agenda Putusan dari Hakim. Memang dalam perkara-perkara kecil seperti ini, hukum akan terasa cepat merespons dan memutus daripada ketika mengahadapi perkara besar. Memang seperti itulah kelaziman di negeri lalim tersebut.

Pulang dari Pengadilan, Bismar tidak bisa menyembunyikan kegundahan hatinya, dia risau dengan kasus yang dihadapinya kali ini. Malamnya diapun tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayang-bayang wajah Tersangka yang lugu, lusuh dan kusam terus membayangi. Malam hari itu Bismar memutuskan melakukan ibadah: berdoa dan bermunajat serta berkomtemplasi mencari petunjuk Ilahi atas persoalan pelik ini.

Keesokan harinya, Bismar memanggil orang kepercayaannya, seorang yang sangat loyal dan setia pada Bismar, seorang yang bisa menjaga amanah dan tugas dengan baik. Kepada orang kepercayaannya itu, Bismar menugaskan agar mendatangi dan menyelidiki Keluarga Tersangka. ”Kamu periksa dan teliti keluarga orang ini, cari tahu informasi sedetail-detailnya, tapi ingat, jangan sampai keluarga Tersangka ini tahu. Cari tahu melaui tetangganya atau orang-orang yang tahu dan kenal denga keluarga Tersangka ini” begitu arahan Bismar kepada oran kepercayaannya, sembari menyerahkan daftar alamat Tersangka dan Keluarganya.

Tiga hari kemudian, orang kepercayaan Bismar datang melaporkan dengan membawa bukti setumpuk foto dan catatan-catatan yang membuat Bismar semakin gundah gulana. Foto dan catatan-catatan serta laporan dari orang kepercayaan Bismar tersebut menunjukkan latar belakang kenapa Tersangka terpaksa harus mencuri. Keluarga Tersangka hidup di sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta api, berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Istri tersangka sedang hamil tua dan ketiga anak-anaknya masih kecil-kecil, yang paling tau berusia 10 tahun, anak ang kedua berusia 7 tahun, anak yang ketiga berusia 5 tahun dan yang terkahir masih dalam kandungan kira-kira berusia 8 bulan.

Tersangka ternyata baru saja mengalami hal paling pahit: dagangannya lengkap dengan gerobak, di sita oleh Petugas Ketertiban dan Keamanan, dan keluarganya terancam tidak bisa mendapatkan penghidupan. Rupanya itulah yang melatarbelakangi kenapa Tersangka kemudian terpaksa harus mencuri 5 kg Beras.

Beras 5 Kg itu rencanannya untuk menghidupi 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil dan seorang Istri yang sedang hamil tua. Namun apa dikata, Tersangka malah kemudian ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Sementara keluarga Tersangka tidak mengetahui bahwa Tersangka ditangkap dan diadili karena mencuri. Yang mereka tahu, bahwa Tersangka belum pulang berhari-hari karena sedang kesulitan mencari nafkah bagi mereka.

Rupanya tetangga dan orang terdekat yang punya inisiatif untuk tidak menyampaikan kabar tertangkapnya Tersangka, guna melindungi psikologis keluarga, teutama Istrinya yang sedang hamil tua. Dan selama Tersangka ditangkap dan diadili, Keluarga tersebut hidup dari belas kasihan tetangga dan orang disekitar mereka.

Begitulah hasil laporan dari orang kepercayaan Bismar yang dilengkapi dengan foto dan catatan yang tentu saja didapat dan dikumpulkan dengan cara diam-diam ala detektif. Laporan yang semakin membuat Bismar semakin resah, gundah dan gulana, serta tidak bisa tidur dengan nyenyak.

Esoknya, Bismar memutuskan untuk melihat dan menengok sendiri kondisi keluarga tersangka. Tak berapa lama, Bismar sampai di rumah tersebut. Istri dan anak tersangka tentu saja terkejut mendapat kunjungan tamu yang tidak dikenal: tamu yang terlihat sederhana namun berwibawa dan kharismatik serta memancarkan sinar keteduhan.

Bismar tak kuasa menahan perasaan dan harunya. Dipeluknya satu persatu anak dari Tersangka dan kepada Istri Tersangka Bismar meyakinkan bahwa Tersangka dalam kondisi baik-baik saja. ”Bapak sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi belum bisa pulang. Ini ada titipan uang untuk keluarganya dirumah” kata Bismar sambil menyodorkan beberapa lembar uang kepada Istri Tersangka.

Hari pada saat pembacaan putusan hakim pun tiba. Dan dengan tegas, berani dan lantang Bismar membacakan putusannya yang mengegerkan dunia hukum dinegara lalim itu. Ya, Bismar membebaskan Tersangka dari segala dakwaan, dengan alasan bahwa Tersangka memiliki alasan pemaaf dan alasan pembenar yang kuat sehingga terpaksa melakukan pencurian 5kg Beras dan oleh karenanya Hakim membebaskan Tersangka dari segala dakwaan.

Bismar menanggalkan semua pandangan hukum yang legalistik-positivistik dan formalistik untuk melihat sebuah keadilan yang substantif. Bagi Bismar ini adalah keputusan terbaik bagi Tersangka. Sebuah keputusan yang memberi dan menjamin tiga hal sekaligus: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Keadilan, karena Bismar melihat bahwa tersangka melakukan pencurian dengan suatu kondisi yang melata belakangi. Suatu kondisi yang kemudian Bismar sebut sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang murni yang membebaskan terangka dari segala dakwaan.

Kepastian, karena dengan keputusan ini, Bismar memberi kepastian apa yang disebut ”pencuri” dengan ”mencuri”. Kepastian hukum yang membedakan antara pencuri sebagai profesi (kriminal) dengan mencuri karena kondisi terpaksa, yang bahkan bisa dilakukan oleh orang paling alim sekalipun. Bismar meninggalkan pandangan yang normatif dan legalistik dan mencapai makrifat (hakekat) dan filosof. Suatu hakekat yang memberi kebajikan dan kebijakan bagi orang yang bisa meraihnya. Kepastian Hukum dicapai juga untuk membedakan sebuah kejahatan dengan kekhilafan. Demikian Bismar mendalilkan dalam putusannya.

Kemanfaatan dicapai karena dengan keputusan tersebut, Bismar mencegah suatu kejahatan lain yang akan muncul. Dengan dibebaskannya Tersangka, Bismar telah mencegah keluarga Tersangka menjadi gelandangan yang berpotensi berbuat jahat pula. Bagaimanapun kemiskinan dan ketidakadilan adalah sumber kejahatan. Jika Tersangka dijatuhi hukuman, bisa jadi Tersangka justru akan menjadi penjahat sesungguhnya demikian juga dengan anak dan istrinya yang miskin dan dendam dengan semua ketidak adilan yang dirasakan. Apalah arti beras 5 kg bagi pemilik toko, dibandingkan dengan potensi ketidakadilan dan munculnya kejahatan-kejahatan lainnya. Demikian Bismar dengan bijak mendalilkan.

Sebuah keputusan berani dari seorang Bismar yang harus menanggung resko sangat jauh.

Akibat keputusan Bismar itu, dunia peradilan dan hukum di negeri lalim itu geger. Putusan Bismar banyak menuai kecaman, kritik dan bahkan ancaman. Namun yang mendukung dan merespons positif putusan itu juga banyak. Bismar bagaikan hidup di dua alam: satu sisi orang-orang yang mengecam dan mengutuk dan di sisi lain orang-orang yang mendukung dan mensupportnya. Dunia hukum sendiri terbelah: kalangan sarjana hukum sebagian mengecam dan mengutuk putusan Bismar, sedangkan sebagian kalangan sarjana hukum lainnya mendukung dan mensupport putusan Bismar.

Begitulah kisah Hakim Bismar di Negeri Lalim. Masih banyak kisah Putusan Hakim Bismar lainnya yang akan diceritakan di bagian lain tulisan.

(Purwokerto, 18.11.2009. 22.45WIB)

GAJAH MADA DAN POLRI

2009-11-02T19:32:00.000-08:00

Oleh: DNA

Prabu Hayam Wuruk sepenuh hati menggendong Dyah Pitaloka Citraresmi yang telah tak bernapas. Dari Lapangan Bubat hingga istana kediamannya. Di anak tangga istana, ibu suri Sri Gitaraja Tribhuanatunggadewi jatuh lemas. Adapun Sri Kertawardhana tergopoh-gopoh menopang sang ibu suri.

"Apa yang harus kita lakukan," tanya Raden Cakradara kepada Raden Kudamerta Wijaya Rajasa Hyang Prameswara.

Kalimat itu menunjukan kekuasaan Gajah Mada yang tak terbatas. Ditangannya, urusuan pemberontakan hingga terorisme di bantai. Dari kejahatan kelas padukuhan hingga lintas negara. Alhasil, Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya yang dikumandangkan pada 1331 M di depan Sri Gitarja Tribhuanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan Dyah Wiyat Rajadewi Mahawajasa.

Akibat kekuasaan yang sangat besar itulah, ketika Raja Hayam Wuruk jatuh cinta kepada putri Kerajaan Padjajaran, Dyah Pitaloka Citraresmi, Maha Patih Gajah Mada memanfaatkan momen tersebut untuk menaklukan Kerajaan Padjajaran. Seluruh calon besan, mati terbunuh di Bubat, termasuk pula belahan hati Prabu Hayam Wuruk dan ayahandanya, Prabu Maharaja Linggabuana.

Alhasil, Majapahit geger. Pamor Mahamantrimukya Rakrian Mahapatih Pu Mada atau Gajah Mada turun. Elektabilitasnya ambruk. Prestasinya menangkap gembong teroris Rang Kuti hingga Nurdin M Top lenyap.

"Saya berbuat untuk negara Kerajaan Majapahit. Untuk kebesaran dan nama harum rakyat. Saya bertindak karena titah Raja. Setiap tindak-tanduk saya di lindungi undang-undang. Telah saya bunuh hawa nafsu saya untuk tidak menikah dan menikmati nafsu dunia," pekiknya angkuh.

Berdasarkan tafsir ini, dia merasa benar ketika membunuh seluruh rombongan calon besan dari kerajaan seberang. "Kalau saja orang Sunda mau bersatu dengan Majapahit. Kalau saja Hayam Wuruk tidak lembek dan jatuh cinta terhadap perempuan," umpatnya membela diri.

"Cukup," teriak Gajah Mada dalam sidang di Istana Majapahit di hadapan seluruh pejabat dan pemuka agama.

"Semua orang menyalahkan aku. Majapahit ditanganku damai. Demokratis. Pemilu berjalan lancar. Teroris tertangkap. Pembunuhan yang melibatkan Ketua anti korupsi pun kita usut. Keamanan separatis terkendali dan musnah. Ditangan kami, pemerintahan berwibawa dan kuat," kilahnya.

Tapi apa lacur, Gajah Mada harus hengkang. Meski dia tak mendapat hukuman mati, tapi dia mendapat hukuman sosial. Sejarahnya di hapus. Tak ada yang mengenal asal usulnya. Begitu juga dimana dia dimakamkan. Tak ada penghormatan untuk mengenang jasanya menyatukan Nusantara.

Dan, patung Gajah Mada itu kini berdiri tegak di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tak hanya patung, juga penamaan dan bahasa telik sandinyapun menggunakan diksi Majapahit.

Semoga, patung ini mengingatkan tubuh Polri setiap saat bahwa Gajah Mada hancur karena kekuasannya yang tak terbatas. Atau menafsirkan kekuasaanya tanpa kontrol yang jelas.
(gambar duplikasi dari http://erkayahya.blogdetik.com/files/2008/10/gajahmada.JPG)

GREEN CONSTITUTION: UPAYA MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UUD 1945

2009-08-09T05:16:00.000-07:00

Permasalahan Lingkungan
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Menurut survey Environmental Performance Index (EPI) 2008 dari Universitas Yale, Indonesia kini berada di urutan ke-102 dari 149 negara yang berwawasan lingkungan, sedangkan Malaysia menempati peringkat 26, jauh di atas Indonesia. Sementara dari dalam negeri, data dari Kementrian Lingkungan Hidup mengenai peringkat kerja perusahaan menunjukkan, dari 127 perusahaan yang ikut dalam penilaian, didominasi oleh yang berperingkat hitam, dan tidak ada yang berperingkat emas. Fakta tersebut menunjukkan kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, khususnya pencemaran air dan udara masih sangat mengkhawatirkan.

Terkait dengan masalah lingkungan, data terakhir Dinas Kebersihan Jakarta, menunjukkan jumlah sampah Jakarta sampai saat ini ± 27.966 M³ per hari. Sekitar 25.925 M³ sampah diangkut oleh 757 truk sampah untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Sisa sampah ± 2041 M³ yang tak terangkut menjadi masalah yang masih menunggu untuk segera diatasi. Sampai kini, Jakarta masih sangat bergantung terhadap satu-satunya TPA di Bantar Gebang.

Berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan juga masyarakat untuk kemudian melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Inti masalah lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup (organisme) dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik yang juga merupakan inti permasalahan bidang kajian ekologi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat dan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan” merupakan suatu terjemahan bebas dari istilah “sustainable development” yang menggambarkan adanya saling ketergantungan antara pelestarian dan pembangunan. Istilah ini untuk pertama kalinya mulai diperkenalkan oleh The World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan pada tahun 1980 yang menekankan bahwa kemanusiaan, yang merupakan bagian dalam alam, tidak mempunyai masa depan kecuali bila alam dan sumber daya alam dilestarikan. Dokumen ini menegaskan bahwa pelestarian tidak dapat dicapai tanpa dibarengi pembangunan untuk memerangi kemiskinan dan kesengsaraan ratusan juta umat manusia.

Kata-kata “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup” merupakan “kata kunci” (key words) dalam rangka melaksanakan pembangunan dewasa ini maupun di masa yang akan datang. Sementara istilah Green Constitution adalah sebuah istilah baru dalam bidang lingkungan hidup. Istilah Green Constitution muncul bukan sebagai sebuah istilah yang “latah” mengikuti isu-isu lingkungan, namun sebenarnya mempunyai makna dan arti sendiri. Dewasa ini memang banyak istilah yan dikaitkan dengan kata green (hijau, yang diidentikan dengan lingkungan hijau). Istilah seperti green economy, green paper, green market, green job, green festival, yang semuanya sebenarnya mempunyai maksud sama: bagaimana menciptakan sesuatu itu ramah lingkungan dan berprespektif lingkungan.

Istilah Green Constitution ditujukan kepada konstitusi yang ramah dan berprespektif lingkungan hidup atau konstitusi yang didalamnya mengandung pengaturan dan perlindungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sangat penting terutama terkait dengan posisi dan letak konstitusi sebagai hukum dasar (grund norm) dalam sistem ketatanegaraan.

Konstitutionalitas Nuansa Hijau dalam Undang-Undang Dasar 1945
Ketentuan mengenai Lingkungan Hidup yang dirumuskan dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Perumusan Pasal 28H ayat (1) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangat menghormati adanya Hak Asasi Manusia, yaitu Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Karena itulah, maka UUD 1945 sangat pro lingkungan hidup sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution)

Dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen I-IV tersebut, berarti norma lingkungan hidup sudah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik da sehat. Tidak boleh lagi ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Konstitusi (UUD 1945) yang pro lingkungan. Apalagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat besar dan luas, namun juga sangat rentan dan rawan terhadap bencana alam.

Pasal 25A UUD 1945 amandemen I-IV menegaskan bahwa: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ciri Nusantara disini menggambarkan adanya rangkaian pulau-pulau dan wilayah perairan dan laut diantara pulau-pulau itu, termasuk segala isi yang terkandung didalam air, daratan, udara yang ada diatasnya. Keseluruhan mekansisme hubungan antara mahkluk ciptaan Tuhan dalam ruang kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang disebut sebagai ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini dilakukan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada saat 18 Agustus 1945. Sebagaimana kritik para kaum environmentalism terhadap konstitusi Amerika Serikat, para perancang dan perumus konstitusi UUD 1945 juga belum membayangkan apa yang kemudian menjadi arus utama dalam pemikiran abad ke 21 tentang lingkungan hidup dan pembangunan, yaitu adanya pengertian mengenai satu kesatuan ekosistem. Karena itu yang penting sebenarnya bukan hanya bumi dan air, tetapi juga udara. Demikian juga dengan doktrin pertahanan dan keamanan, yang penting bukan hanya darat dan lautan saja, namun juga wilayah dirgantara. Sehingga jika lihat perumusan Pasal 33 ayat (3) seakan-akan wilayah udara tidak perlu dikuasai.

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1980-an dan 1990-an pernah merumuskan pengertian yang lebih luas.Begitu juga dengan berbagai Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang hal yang lebih luas, termasuk dirgantara. Sehingga dengan demikian Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat ditafsirkan secara luas meliputi juga ruang angkasa.

Konsepsi mengenai ruang lingkup eksosistem tersebut tentu saja kemudian mempunyai korelasi yang sangat erat dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan konsep lingkungan hidup. Didalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (4) terdapat dua konsep terkait dengan ide ekosistem yaitu bahwa perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi haruslah mengandung maksud: (1) berkelanjutan, (2) berwawasan lingkungan. Dengan demikian keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan (suistainable) dan berwawasan lingkungan (pro-environment) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu cukup alasan jika menyebut bahwa UUD 1945 setelah Amandemen I-IV ini sudah bernuansa hijau atau pro lingkungan (green constitution).

Bentuk Pembangunan Hukum Yang Berwawasan Lingkungan
Perkembangan mengenai pemikiran dan gerakan pengaturan mengenai lingkungan hidup sebenarnya juga melanda dunia. Jimly Asshiddiqie mencatat ada dua gelombang pengaturan mengenai lingkungan hidup yaitu:

Pertama, atas dorongan kesadaran yang makin meluas seiring dengan banyaknya masalah-masalah lingkungan (pencemaran, polusi, perusakan lingkungan), maka banyak negara-negara modern kemudian menuangkan kebijakan lingkungannya kedalam peraturan-peraturan perundang-undangan secara resmi. Dengan demikian maka gelombang pertama ini adalah gelombang legislasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup yang terjadi mulai sekitar tahun 1970-an.

Kedua, setelah ditetapkannya kebijakan legislasi pada gelombang pertama, ternyata kebanyakan peraturan-peraturan tersebut banyak yang tidak efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketidakpuasan kemudian melanda yang menyebabkan kemudian tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup itu kedalam konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang terdapat disebuah negara. Perkembangan inilah yang dinamakan gelombang kedua yang dinamakan proses konstitusionalisasi kebijakan lingkungan yang dirumuskan kedalam Undang-Undang Dasar yang mulai bergelora sekitar tahun 1990-an.

Berdasarkan gelombangan pertama itulah, pada tahun 1982, Indonesia menyusun undang-undang tersendiri mengenai kebijakan lingkungan hidup. Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah lingkungan hidup ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 TLN 3215). Inilah produk hukum pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang khsusu mengatur mengenai lingkungan, setelah sebelumnya dibentuk kantor kementrian lingkungan dalam Kabniet Pembangunan III periode 1978-1983. Menteri Lingkungan Hidup pertama pada saat itu, Emil Salim, berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan lingkungan hidup yang akhirnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 TLN 3215).

Semenjak itulah maka kemudian muncullah berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah lingkungan hidup, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4882)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 sebagai Pelaksanaan UU tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Negara Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982)

Memang semua peraturan perundang-undangan diatas dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup. Seringkali persoalan lingkungan dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di wilayah tanggungjawab Menteri Lingkungan Hidup juga harus dianggap penting. Sehingga persoalan lingkungan tidak dipandang dan diselesaikan secara sektoral semata. Memang harus disadari bahwa sektor lingkungan seringkali harus dikalahkan oleh sektor lainnya, seperti sektor ekonomi, politik, pertambangan, energi, kehutanan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Karena itulah muncul pemikiran untuk menaikkan derajat semua perlindungan lingkungan hidup ke tingkat Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, berkembang ide untuk mengadopsi norma hukum lingkungan yang ada dalam undang-undang kedalam norma hukum konstitusi (UUD) sehingga kedudukannya lebih kuat. Dengan dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar, maka kedudukan norma lingkungan itu akan kuat dan mempunyai daya ikat kepada norma peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.

Gelombang inilah yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai gelombang kesadaran untuk menuangkan norma hukum lingkungan kedalam teks Undang-Undang Dasar atau yang sebut dengan gejala konstitusionalisme (constitutionalization of environment policy), yang merupakan gelombang kedua. Di Indonesia hal ini terjadi pada masa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pertama sampai keempat. Pasal yang kemudian bernuansa hijau dan Pro Lingkungan adalah Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen I-IV. Pasal inlah yang sehausnya menjadi acuan bagi pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro lingkungan.

(Purwokerto, 9 Agustus 2009. 20.10WIB)

(Gambar duplikasi dari www.bookoopedia.com/.../4784-09-28436.JPG)

PARTAI POLITIK

2009-07-21T18:41:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Menurut Miriam Budiardjo dalam Dasar–dasar lImu Politik, mendeskripsikan bahwa awal adanya partai politik adalah pada permulaan perkembangannya di negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elistis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.

Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan, dan lahirlah partai politik.

Bambang Sucipto menyebut dalam bukunya Prospek dan Tantangan Partai Politik, bahwa Partai semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Ia bersifat patronage party (partai lindungan) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat. Senada dengan Miriam Budiardjo, Ramlan Surbakti di bukunya Memahami Ilmu Politik juga mengemukakan tiga teori yang dapat menjelaskan asal – muasal partai politik

Teori pertama, mirip dengan teori yang diketengahkan Miriam, tentang patronage party (partai lindungan). Teori ini mengetengahkan bahwa Partai politik dibentuk oleh legislatif (dan juga eksekutif) karena ada kebutuhan dari anggota parlemen awal (yang awal mulanya ditentukan oleh pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan menimba dukungan dari masyarakat. Dengan kata lain typology partai ini adalah top down, karena bentukkan pemerintah dan parlemen. Namun kemudian ditambahkan Ramlan, bahwa setelah itu munculah partai – partai lain bentukkan dari masyarakat, yang merasa tidak puas, dan merasa bahwa partai bentukkan pemerintah dan anggota parlemen awal tidak bisa mewakili kepentingan mereka. Partai ini lebih bersifat bottom up, dibentuk dari bawah, grass root, langsung oleh rakyat, dan tokoh masyarakat.

Teori Kedua, menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu system politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari yang tadinya bercorak tradisional menuju kecorak yang lebih modern, kompleks. Pada saat inilah terjadi banyak perubahan, seperti pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilisasi penduduk yang semakin kencang, perubahan pola pertanian menuju industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, dll. Perubahan–perubahan tersebut menimbulkan tiga krisis; krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Artinya perubahan–perubahan mengakibatkan masyarakat mulai mempertanyakan dasar dan prinsip–prinsip yang mendasari legitimasi (keabsahan) kewenangan pihak yang memerintah; menimbulkan masalah yang kompleks sebagai suatu bangsa, dan semakin menimbulkan tuntutan agar dilibatkan dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga masalah itulah, maka Partai Politik dibentuk.

Teori Ketiga, menurut Ramlan, melihat pada modernisasi sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, kebutuhan birokrasi yang semakin kompleks, banyaknya interest group dan pressure group, yang kemudian menimbulkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang dapat memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Dengan kata lain, dalam dataran kontekstual partai lahir untuk dapat mensinkronkan kondisi percepatan perubahan di infra strukur dan di supra struktur Negara, agar terjadi kesinambungan.

Kemudian menurut Miriam Budiardjo, dalam perkembangan selanjutnya di dunia barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Partai-partai ini bersandar pada suatu pandangan hidup atau ideologi tertentu seperti Sosialisme Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih kuat, sedangkan pimpinan lebih bersifat terpusat.
(Banjarnegara, 22.07.2009.08.00 WIB)

(gambar duplikasi dari http://echoboys.files.wordpress.com/2009/04/01-gambar-bendera-peserta-partai-politik-2009.jpg )

BEBERAPA TIPE TERORIS

2009-07-20T18:06:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Ada berbagai tipe teroris. Pertama, tipe revolusioner, yaitu kelompok non-negara yang berupaya melawan atau mengubah negara-bangsa, undang-undang dasar, atau menggulingkan pemerintah berkuasa.

Kedua, tipe negara, yakni aneka tindakan pemerintah resmi untuk meneror masyarakatnya sendiri. Caranya, menggunakan death squads sebagai bagian polisi rahasia dengan tugas meneror, menghilangkan dan membunuh, menjebloskan lawan politik ke kamp-kamp konsentrasi, serta berbagai bentuk kekerasan atau intimidasi lain.

Ketiga, state-sponsored, yaitu pemerintah berkuasa menyewa teroris non-negara atau pasukan bayaran untuk mendestabilisasi atau mengintimidasi lawan politik atau kelompok oposisi.

Keempat, entrepreneurial yang adalah kelompok non-negara maupun tentara bayaran, yang bisa disewa untuk aneka tujuan politik (dan ekonomi) terbatas.

(disadur kembali dari tulisan IVAN A HADAR "Logika Bom Para Teroris", Kompas, Selasa, 21 Juli 2009 http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/21/04274554/logika.bom.para.tero
ris)
(gambar diduplikasi dari http://www.bloggaul.com/saukani/pic/saukani_1214200562219PM_kitty_with_a_gun.jpg)

Catatan Untuk Kasus Bom 17 Juli 2009 di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta: TEROR ITU MASIH ADA !!!

2009-07-17T09:27:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Enam tahun berlalu dari tragedi teror Bom dan pada 17 Juli 2009 Bom kembali meledak di tempat yang sama: Hotel JW Marrot plus di Hotel Ritz Carlton di kawasan Kuningan Jakarta. Seakan menyentak dan membuka luka lama yang pernah ada, Bom di pagi hari itu membuat kita sadar akan satu hal: bahwa teror itu masih ada.

Amrozi, Imam Samudra dan Ali Gufron, dalang Bom Bali pertama di tahun 2002 memang sudah di eksekusi mati. Namun harus diingat bahwa meski jasad mereka sudah mati, namun pemikiran, pandangan, paham dan ideologi yang mereka anut jelas masih ada dan akan terus hidup, bahkan akan menjadi ancaman dan bahaya laten, jika kita tidak menyikapinya dengan bijak.

Memang semua analisa kemudian dominan tertuju dan dikaitkan dengan komplotan atau orang-orang yang berlatar belakang sama dengan Amrozi cs. Suatu hal yang wajar mengingat bahwa begitu banyak kasus pengeboman yang ternyata dilakukan oleh kelompok garis keras macam Amrozi cs, Noordin M Top, Dr. Azhary dsb. Namun dalam kasus Bom ini ada beberapa hal yang “baru” dibanding kasus sebelumnya.

Pertama, Bom meledak pada saat momentum yang sangat tepat dan telak, karena persis pada saat hajatan Pemilu Presiden masih berlangsung, setidaknya masih panas, karena masih ada konflik hasil perhitungan suara yang mungkin akan di bawa ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimanapun posisi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar didunia, menjadikan momentum Pemilu selalu menjadi sorotan dunia.

Kedua, Momentum yang sangat tepat dan telak adalah pada saat ada rencana kunjungan dan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepakbola Indonesia melawan Klub Manchester United, salah klub terbaik dunia selain Internazionale Milan, Real Madrid, AC Milan dan Barcelona. Karena meledaknya Bom di hotel yang rencananya akan dijadikan tempat menginap pemain dan kru MU inilah, maka batalah semua rencana pertandingan, jumpa fans dan selebrasi penyambutan MU.

Ketiga, dari keterangan, fakta dan bukti dilapangan ditemukan bahwa ternyata om ini jauh lebih kuat, lebih high explossif daripada Bom di tempat yang sama di tahun 2003. Menurut pemberitaan, radius terdengarnya suara ledakan bahkan mencapai 2 KM. Jenis bahan peledaknya juga jauh lebih maju dan lebih banyak, ada tiga Bom yang disiapkan untuk diledakkan.

Keempat, pelaku ternyata menggunakan motif yang sama dengan cara bom bunuh diri. Namun dengan perencanaan lebih canggih sehingga tempat yang dituju lebih telak lagi, yaitu di Restoran dalam hotel, bahkan pelaku disinyalir sempat menginap selama seminggu dan mungkin merakit dan melakukan survey lapangan beberapa hari sebelum meledakkan diri.

Dari berbagai fakta dan hasil temuan dilapangan itu menunjukkan bahwa ternyata Indonesia memang menjadi incaran teroris untuk meledakkan bom. Tujuannya jelas menciptakan keonaran, instabilitas dan menebar rasa takut, sembari mengail di air keruh, karena bertepatan dengan event pemilu presiden 2009.

Kejadian kedua kalinya di JW Marriot ini juga menunjukkan kita masih saja bersikap ceroboh dan mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap kondisi sekeliling kita. Dari beberapa peringkusan gembong-gembong teroris, terlihat mereka begitu sangat mudah diterima dan membaur dengan masyarakat tanpa reserve, tanpa masyarakat tahu bahwa yang hidup berdampingan dengan mereka adalah seorang gembong teroris yang kelihatannya dari luar begitu shaleh dan baik hati.

Bukan hanya masyarakat saja, bahkan aparat keamanan dan pemerintah yang seharusnya paling bertanggungjawab dengan kejadian ini semua juga teledor dan ceroboh. Bagaimana mungkin seorang teroris bisa masuk dan berkeliaran dengan bebas di dalam hotel tanpa ada seorangpun curiga?? Dimana aparat keamanan dan security?? Dimana kewaspadaan mereka ketika melihat seseorang yang mencurigakan membawa-bawa tas besar tanpa diperiksa lebih lanjut??

Jika memang benar serpihan-serpihan antara Bom JW Marriot I dan II ini bisa kita hubungkan dan memang ada hubungannya dan pelakunya memang ada hubungan dengan jaringan teroris selama ini yang sudah sering bermain di Indonesia, maka jelaslah motif utama mereka ingin menunjukkan (show up), bahwa kami masih ada, masih eksis. Sembari menunjukkan ketidaksukaan mereka dengan proses westernisasi (dalam kacamata mereka) yang terjadi di Indonesia.

Bahwa para bomber yang pandangannya sama dengan Amrozy, Imam Samudra, Ali Gufron, Noordin M Top dan Dr. Arhary memang punya pandangan bahwa Pemilu dan Demokrasi adalah sebuah bentuk paham dari barat (western) yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan mereka jelas melakukan perlawanan terhadap simbol-simbol westernisasi tersebut. Termasuk didalamnya kedatangan MU, dan juga Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton yang (dalam pandangan mereka) merupakan simbol dari westernisasi (lebih lengkapnya baca buku Imam Samudra yang berjudul: "Imam Samudra: Aku Melawan Teroris").

Diakhir tulisan, izinkan penulis menyampaikan Hipotesa yang bisa ditarik dari analisa ini bahwa salah satu pesan dari mereka adalah menunjukkan bahwa mereka masih ada dan juga menunjukkan ketidaksetujuan dan pemberontakan mereka terhadap lajunya proses westernisasi di Indonesia. Sekali lagi ini adalah sebuah Hipotesa saja dari penulis dengan mencoba mengumpulkan serpihan fakta dilapangan dan mencoba menempatkan diri dalam pandangan para teroris tersebut. Wallahualam (Purwokerto, 17.07.2009. 22.00 WIB)

(gambar duplikasi dari http://www.nu.or.id/tfiles/Image/news/id/news0433m.jpg)

KRITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMPERBOLEHKAN DIGUNAKANNYA KTP, KK DAN PASPOR BAGI PEMILIH YANG TIDAK ADA DALAM DPT DI PILPRES 2009

2009-07-08T07:46:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Judicial Review Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diketuk palu. Inti dari putusan itu, adalah bahwa MK memperlunak syarat administratif pemilih untuk dapat mencontreng di Pilpres 2009, yaitu bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dapat mempergunakan KTP dan KK atau Paspor di TPS yang sesuai dengan asal RT/RW sesuai KTP.

Banyak kalangan menilai apa yang dilakukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono dengan mengajukan judicial review ke MK dan apa yang dilakukan oleh MK dengan memutus secara cepat, kurang dari 24 jam adalah sebuah terobosan hukum dalam rangka mengakhiri konflik DPT yang selama Pemilu 2009 ini seperti menjadi hantu yang selalu jadi masalah. Tetapi jika kita cermati, maka sebenarnya terdapat beberapa permasalahan dan kritik terhadap Putusan MK tersebut.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa "Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT" dengan lima syarat yang ditetapkan oleh MK (lihat lebih lengkap putusan MK No 102/PUU-VII/2009 yang dapat di download di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/).

MK ternyata menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tersebut tidaklah inkonstitusional, MK justru malah mengukuhkan keberadaan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa kedua Pasal tersebut adalah Konstitusional. MK kemudian menetapkan lima syarat konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tersebut. Artinya dengan menetapkan lima syarat konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008, MK menempatkan diri sebagai lembaga penafsir UU dan mempunyai kewenangan untuk membuat norma perundang-undangan.

MK adalah sebuah lembaga yang mempunyai fungsi besar sebagai the guardian and the intepreter of constitution (penjaga dan penafsir konstitusi). MK bukanlah penafsir UU atau tidak berwenang menafsirkan bunyi dan mengartikan lain dari bunyi UU. Namun dengan amar putusan tersebut, MK bertindak bukan hanya sebagai penafsir UUD saja tetapi juga penafsir UU.

MK berfungsi sebagai negatif legislator. MK hanya berwenang menghapus atau menghilangkan norma suatu UU jika memang bertentangan dengan norma UUD. MK bukanlah pembuat norma, karena yang berfungsi sebagai legislator atau yang berhak membuat norma perundang-undangan adalah DPR dan/atau Pemerintah. MK memang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan kontrol dan review terhadap suatu UU yang dibuat oleh DPR atau Pemerintah, namun MK tidak berhak membuat norma UU atau merumuskan redaksional kalimat norma pengganti yang dinyatakan dibatalkan oleh MK. Melangkahi sistem dan kerja seperti ini, berarti melangkahi kerja DPR dan Presiden yang berarti mencederai sistem chek and balance yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ranah ketatanegaraan.

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Judicial Review Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini, konsideran menimbang Nomor 3.23 MK menyatakan bahwa ”Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT”.

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah peradilan konstitusi dimana sifat putusannya adalah declaratoir artinya putusan MK adalah putusan menimbulkan suatu keadaan hukum baru, MK bukanlah suatu peradilan yang dalam putusannya bisa memerintahkan kepada Lembaga Negara lain untuk melaksanakan suatu hal, apalagi memerintahkan melakukan suatu penerapan syarat-syarat konstitusionalitas suatu Undang-undang. Namun dari petikan putusan MK yang terdapat dalam konsideran menimbang nomor 3.23 tersebut, MK justru memerintahkan KPU untuk mengatur lebih teknis pelaksanaan putusan MK ini. Sesuatu yang memang bukan merupakan kewenangan MK.

Beberapa prinsip peradilan konstitusi yang telah dilanggar oleh MK ini memang mempunyai landasan pembenar secara sosiologis dan teoritis mengingat kondisi yang mengkhawatirkan dengan adanya konflik DPT sehingga perlulah sebuah putusan yang bersifat responsif dan progressif demi untuk menghindari carut marut dari konflik DPT. Namun beberapa penyimpangan terhadap asas dan prinsip peradilan konstitusi juga perlu dikritisi mengingat Mahkamah Konstitsusi adalah penjaga dan penafsir konstitusi bukan penjaga dan penafsir Undang-Undang dan tidak mempunyai kewenangan memerintahkan sesama lembaga negara untuk mengatur lebih teknis pelaksanaan putusan MK. Meletakkan dan melaksanakan sesuatu dengan kewenangannya adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para hakim konstitusi yang terhormat. (Cilacap 8 Juli 2009. 22.15WIB) (Gambar duplikasi dari http://media.vivanews.com/images/2008/12/22/61430)

NEOLIBERALISME

2009-05-28T19:59:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Neoliberalisme adalah sebuah paham atau filsafat berpikir yang merupakan metamorfosis dari liberalisme (lihat tulisan diblog ini yang membahas tentang liberalisme), kata Neo didepan kata liberalisme menegaskan perkembangan dan metamorfosis dari paham liberalisme.

Neoliberalisme berangkat dari sebuah pemikiran diantara para ekonom di Washington DC, Amerika Serikat yang khawatir dan gundah terhadap krisis ekonomi yang mulai tahun 1980-an melanda negara-negara Amerika Latin (Argentina, Brazil, Meksiko, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile dsb).

Para ekonom itu kahawatir dan gundah, karena krisis ekonomi yang melanda Negara Amerika Latin pasti akan berimbas pada Amerika Serikat, sebab negara Amerika Latin adalah salah satu kreditur (penghutang) terbesar di dunia ini melalui IMF, World Bank dsb, yang jika perekonomian mereka macet, maka macet pula hutang yang mereka akan lunasi. Disamping itu, negara-negara di Amerika Latin adalah negara yang sumber daya alamnya banyak dieksploitasi oleh Transnational Corporate dari Amerika Serikat dan Sekutunya.

Krisis yang menimpa Amerika Latin itu terus berlanjut sampai tahun 1994, yang kemudian merembet sampai ke negara-negara dunia ketiga lainnya. Termasuk Indonesia. Dari serangkaian pemikiran, penelitian, kajian dan diskusi yang mendalam, maka berhasil dirumuskanlah apa yang kemudain disebut dengan Washington Consensus, yang dilontarkan pertama kali oleh John Williamson.

Resep Washington Consensus inilah yang kemudian direkomendasikan kepada negara-negara dunia ketiga yang terkena krisis ekonomi dengan asumsi bahwa resep Washington Consensus ini adalah bersifat universal dan bisa menangani krisis ekonomi yang melanda negara dunia ketiga yang karakteristik krisis maupun karakteristik negaranya sangat mirip.

Pertama, negara yang terkena krisis harus menerapkan disiplin fiskal (fiscal austerity). Pemerintah negara berkembang diminta untuk menjaga anggarannya agar tetap surplus. Namun jika sisi fiskalnya tertekan hebat, masih ditoleransi mengalami defisit, agar tidak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kedua, belanja pemerintah (APBN) diprioitaskan untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Pemerintah disarankan agar banyak membiayai proyek-proyek dan program-program untuk menaikkan pendapatan kelompok miskin agar indeks gini menurun.

Ketiga, sektor fiskal (pajak) perlu direformasi, terutama dengan melakukan perluasan obyek dan wajib pajak (broaden the base).

Keempat, sektor finansial perlu diliberalisasikan. Para penabung harus tetap mendapat suku bunga riil positif (positif real interest rate) dan hindari perlakuan suku bunga khusus kepada debitor tertentu.

Kelima, dalam hal penentuan kurs mata uang seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing (competitivenes) dan kredibilitas. Kurs yang terlalu kuat seolah-olah kredibel, tetapi tidak membantu daya saing produk ekspor. Sebaliknya jika kurs terlalu lemah, kredibilitas perekonomian akan runtuh.

Keenam, perdagangan sebaiknya diliberalisasikan. Pemerintah harus menghapuskan berbagai hambatan yang bersifat kuantitatif agar arus perdagangan bisa lancar dan efisien.

Ketujuh, hendaknya investasi asing tidak didiskriminasikan. Perlakukanlah investor asing sama dengan investor domestik karena keduanya sama-sama diperlukan untuk mendorong perekonomian dan menciptakan tenaga kerja.

Kedelapan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seyogyanya diprivatisasikan. Tujuannya untuk menaikkan efisiensi dan membantu pembiayaan defisit APBN.

Kesembilan, lakukanlah deregulasi atau hilangkan semua bentuk restriksi atau pembatasan dan hambatan bagi perusahaan baru yang hendak masuk kepasar. Buatlah iklim sangat kompetitif di pasar dengan membuka kran persaingan selebar-lebarnya.

Kesepuluh, pemerintah perlu menghormati dan melindungi hak cipta (property right) agar menumbuhkan iklim inovatif.

Dari kesepuluh elemen dari Washington Consensus itu, kemudian seringkali diperas menjadi tiga pilar penting dari konsep ekonomi Neo Liberal yaitu: pertama, kebijakan fiskal yang disiplin dan konservatif, kedua, privatisasi BUMN, ketiga, liberalisasi pasar atau market fundamentalism. (Purwokerto, 29.05.2009.10.00WIB.) (Gambar diduplikasi dari http://nusantaracentre.files.wordpress.com/2009/03/buku-neoliberalisme.jpg)

RUNTUHNYA SAWAH KAMI

2009-04-30T18:56:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Cerita ini adalah cerita nyata. Penulis alami dalam hidup dan menjadi sebuah pelajaran berharga yang membentuk keribadian penulis. Berawal dari kampung halaman penulis, di desa yang hijau nan indah. Desa yang mempunyai kenangan indah masa kecil dengan banyak kawan-kawan. Desa yang mengandalkan sawah untuk menghidupi masyarakatnya. Ya cerita ini tentang sebuah perubahan sosial dan benturan nilai lama dan baru yang terjadi. Sebuah cultural shock.

Desa kami mengandalkan pertanian sawah sebagai mata pencahariannya. Jika musim panen tiba, maka berbondong-bondonglah para petani memanen sawahnya. Alat yang digunakan adalah ani-ani, Semacam alat untuk memetik padi satu persatu dari batangnya sehingga perlu waktu yang lama. Oleh karena itulah sekarang ani-ani sudah jarang dipakai karena tidak efektif dan efisien.

Jika panen raya tiba, maka datanglah dari segala penjuru kaum boro. Boro adalah sebutan bagi orang-orang yang tidak punya sawah, orang pinggiran desa, yang menggantungkan hidupnya dari panen raya. Jadi ketika panen tiba, maka kaum boro ini akan menawarkan diri untuk memanen padi, mereka akan mengajak seluruh anggota keluarga. Mereka mengharapkan mendapatkan bawon yaitu bagian yang diperoleh kaum boro dari hasil membantu memanen padi. Hasilnya bervariasi, tergantung pada kesepakatan dengan pemilik sawah. Bisa paro enem (seper enam), sampai paro pitu (seper tujuh) dari hasil panen. Para boro ini meski hanya mendapat seper enam dari hasil panen, namun karena yang dipanen berhektar-hektar dan membawa seluruh anggota keluarga, jadi hasil yang didapat lumayan banyak dan tenaganya juga banyak. Para pemilik sawah kemudian menyediakan segala macam keperluan para boro ketika mereka memanen padi. Panen raya begitu kami menyebutnya terjadi 2 kali dalam setahun dan kami menyambutnya dengan antusias, ada pesta, ada kesenian tradisional, ada hajatan, ada canda tawa orang tua dan anak-anak, semua larut dalam kegembiraan. Gotong Royong begitu terasa.

Pada saat padi dipanen dengan cara mengetam, biasanya masih tertinggal beberapa bulir padi di pohonnya yang luput dari panenan. Ini adalah suatu kesengajaan dalam rangka pemerataan pendapatan, pemilik sawah dan kaum boro kemudian membiarkan saja, agar sisa padi yang tertinggal tersebut dapat diambil oleh masyarakat desa lainnya yang tidak punya sawah dan tidak berprofesi sebagai boro. Kegiatan mengambil sisa bulir padi ini dinamakan ngasak. Sedangkan orang atau masyarakat desa yang mengambili sisa padi di panen raya disebut pengasak. Penulis pada waktu kecil, sering mendengar sendiri bahwa memang para pemilik sawah dan para boro, memang sengaja meninggalkan sisa bulir padi di pohonnya, demi memberi jatah untuk para pengasak memperoleh bagiannya.

Sistem boro, bawon dan ngasak ternyata merupakan salah satu cara tradisional untuk membagi pendapatan dan pemeratan kesejahteraan. Jadi ada keadilan dan kemakmuran bersama disana. Ada sebuah gotong royong dan distribusi rezeki antara pemilik sawah, dengan rakyat biasa yang tidak punya sawah di pelosok desa.

Namun semua itu kemudian tercabik dan terkoyak. Modernisasi dan Kapitalisme menggantikan semuanya. Mucul kemudian varietas padi yang ”lebih unggul”. Sehingga panen lebih cepat. Setahun bisa 3, atau bahkan 4 kali panen. Tetapi dengan pohon padi yang lebih rendah, dan sebenarnya isinya (bulir padinya) tidak lebih gemuk daripada varietas tradisional sebelumnya. Karena lebih rendah dan lebih sering panen, sehingga kini panen padi dilakukan oleh kaum laki-laki. Disinilah peran perempuan mulai terpingirkan, yang tadinya ikut kesawah dan ikut memanen, kini perempuan hanya mengurus urusan rumah saja. Memang kesetaraan gender salah satunya di mulai dari kesetaraan yang sama antara wanita dan laki-laki dalam akses terhadap kerja di ruang publik.

Panen kemudian dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Karena varietas padi diganti dengan padi yang lebih pendek, kecil dan rendah, panen kemudian tidak lagi membutuhkan tenaga yang besar. Hal ini juga karena dikejar waktu untuk segera menanam bibit padi selanjutnya. Varietas padi baru memang memacu produktifitas tetapi justru mengoyak kebersamaan dan gotong royong. Tak ada lagi kaum boro yang diberi jatah memanen padi, tidak ada lagi kaum pengasak yang diberi rezeki untuk mengambili sisa padi. Tidak ada lagi pembagian rezeki dan kesejahteraan diantara para pemilik sawah, kaum boro dan para pengasak. Gotong royong lenyap. Tidak ada lagi tawa dan canda, pesta pora dan pagelaran kesenian ketika panen raya tiba. Semua menjadi senyap. Semua bekerja seperti mesin. Membisu. Mengejar sesuatu yang semu. Individualistis mulai merasuki desa kami yang tadinya hidup bergotong royong.

Desa yang tadinya ceria, penuh semangat, ditingkahi oleh polah anak-anak petani dan masyarakat yang bersuka ria, kini menjadi senyap, bisu. Para pemuda kemudian akhirnya memilih pergi dari desa, meninggalkan sawah warisan dan mengadu nasib di kota besar, kelak ketika mereka sukses atau untuk menjadi sukses, sawah peninggalan orang tua yang sudah dibagi dengan saudara kandungnya, terpaksa dijual. Jumlah petani semakin berkurang, seiring dengan jumlah lahannya. Para pemuda umumnya sudah tidak mau menjadi petani. Mereka anggap bahwa bertani adalah profesi hina, berlumpur, jorok, tidak prestise, dsb. Mereka lupa atau tidak paham, bahwa negara besar macam Amerika Serikat, bisa maju karena pertaniannya juga maju.

Negara juga lupa, bahwa negara seperti Amerika Serikat sangat memperhatikan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Tengok saja film Small Ville, film kisah masa kecil dan remaja Clark Kent alias Superman. Meski film fiksi, namun panggambaran keadaan tanah pertanian milik Jonathan Kent, ayah Clark, bisa memberi gambaran bahwa pertanian adalah sektor penting dan kunci dari negara maju. Negara seharusnya sangat perhatian dan memberi support dan bahkan harusnya memprioritaskan sektor pertanian ini. Lihat saja statistik Negara AS yang banyak mengekspor hasil pertanian mereka: Apel Washington, Wortel, Kentang, Gandum, dsb. Semua itu diperoleh karena negara sangat mendukung dan mendorong sektor pertanian dengan modernisasi dalam bidang dan sektor pertanian.

Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Sarjana-sarjana pertanian yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian di Indonesia, malah kemudian banyak yang ”murtad” dari ilmu dan pengabdiannya. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memodernisasi pertanian dan membuat petani dan pertanian menjadi maju, malah kemudian enggan terjun ke sawah dan ladang. Mereka inginnya kerja kantoran, kerja di Bank, di Perusahaan, di tempat-tempat yang mereka anggap ”enak”. Orang masuk ke Universitas dan Fakultas bukan karena kesenangan dan minatnya serta keinginan mendapatkan dan mengabdikan ilmu, tapi karena motivasi meraih nilai dan gelar semata. Setelah itu, ingin kerja yang enak, kantoran. Inilah yang mengakibatkan pertanian di Indonesia tidak pernah maju. Negara tidak perhatian dan mensupport, petani dikibuli dengan sistem kapitalistik dan hegemoni materi, dan sarjana pertanian kita juga banyak yang tidak peduli dengan kondisi pertanian kita.

Sampai akhirnya hal yang paling menyedihkan itu datang juga. Hal yang paling menusuk jantung dan perasaan para petani dan anak keturunan petani itu terjadi juga. Sekarang bisa kita lihat, sawah-sawah, ladang dan kebun berubah menjadi perumahan, berubah menjadi pemukiman, berubah menjadi gedung megah, berubah menjadi pusat perbelanjaan megah. Seolah-olah dinegara ini tidak ada lagi rencana pembangunan yang tidak meminggirkan petani dan pertanian, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Seoleh-olah rencana pembangunan tidak ada yang melihat dan mencari solusi dari keterpinggiran sawah, petani dan pertanian. Sawah kami runtuh, runtuh dalam arti harfiah dan sebenarnya. (Banyumas, 1 Mei 2009. 07.00 WIB Memperingati hari Buruh sedunia) (gambar duplikasi dari http://eaizi.files.wordpress.com/2009/02/sawah-di-lombok1.jpg)

SAATNYA PEREMPUAN MEMILIKI KEMANDIRIAN

2009-04-30T18:44:00.000-07:00

Oleh: Nurlaely Endah Rosita

Aku bukan seorang feminis sejati,tapi aku kadang miris melihat, mendengar hal, kejadian yang mendeskriditkan perempuan, atau merendahkan perempuan..
Kadang aku juga sedih bahwa ternyata perempuan msh tergantung dengan laki-laki..yah walaupun kadang aku juga masih tergantung dengan laki-laki..

Suatu hari ketika aku bertanya kepada nasabah ku: ”nama ibu siapa?” si nasabah menjawab: nama saya: "Ny...."
Mungkin bagi mereka suatu kebanggaan bisa menyandang nama suami mereka. Wajar siy..Setiap perempuan yang menikah pasti akan menyandang nama suami mereka..
Pernah juga ada nasabah perempuan yang bimbang memilih produk tabungan. Akhirnya dia menelpon suaminya, wajar siy, tapi ko ya apa-apa minta persetujuan suaminya...
Perempuan juga berhak memilih..

Pernah juga waktu nasabah aku tanya: ”Siapa namanya ibu kandung ibu??”
Dia menjawab "Ny..." Miris aja...
Ketika membaca Novel Trilogi kisah nyata "Princess Sultana" aku sampai merinding, ternyata perempuan masih saja jadi korban kekerasan, masih saja di nomor dua kan dengan dalil-dalil agama.
Poligami dilegalkan dengan dalil agama.

Selain Novel Princess Sultana, aku juga tergugah dengan film "Perempuan Berkalung Surban" menginspirasi banget ceritanya...
Film ”Monalisa Smile” juga bagus banget.
Bahwa perempuan harus menggapai mimpi-mimpinya.
Sudah saatnya perempuan memiliki kemandirian..
(Banjarnegara, Monday, April 13, 2009 at 10:19pm) (gambar diduplikasi dari http://www.sragenkab.go.id/eng/berita/images/news/kartini_1.jpg)

SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2009-04-22T00:00:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Kebutuhan yang paling dekat adalah pencatatan sipil, namun demikian belum ada yang secara otomatis dapat mengalir datanya pada pendafataran penduduk. Pada prakteknya, ternyata masing-masing masih mementingkan kepentingan sektoralnya dari pada lebih memperhatikan kepentingan bersama secara koordinatif. Sebagai contoh konkrit, data pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, berhenti di KUA hanya sebagai laporan data ke Departmen Agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil di wilayah yang sama tidak memiliki akses dan tidak memperoleh data sama sekali dari KUA. Sehingga fungsi Kantor Catatan Sipil seolah-olah hanya berlaku bagi bukan yang beragama Islam. Demikian pula masalah perceraian yang diputus baik oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (bagi yang beragama lain). Data dari kedua pengadilan tersebut tidak ditransfer secara otomatis kepada Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya adalah wajar kalau data dari dinas kependudukan dengan BPS tidak sama.

Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang. Memang tidak dapat disangkal bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil, dan ketiga pengelolaan informasinya. Ketiga sub sistem tersebut masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya.

Pengertian pendaftaran penduduk sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, disebut bahwa Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan. Sedangkan penduduk adalah setiap Warga Negera Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) dan Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) pemegang ijin tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dari definisi tersebut, jelas yang dimaksudkan penduduk adalah setiap WNI dan WNA pemegang ijin tinggal tetap. Untuk itu guna administrasinya diselenggarakan pendaftaran penduduk.

Sedangkan nomenklatur tentang "pencatatan penduduk" seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tersebut, sesungguhnya tidak tepat kalau diartikan sama dengan "pencatatan sipil". Kata "sipil" pada "pencatatan sipil" tidak sama artinya dengan penduduk. Pencatatan penduduk artinya data-data sebagai penduduk yang dicatatkan. Tetapi kalau "pencatatan sipil" artinya status sipilnya yang dicatatkan, karena adanya perubahan pada diri seseorang. Misalnya pencatatan atas kelahiran, artinya atas perubahan status sipilnya dari yang sebelumnya belum ada di dunia tetapi karena akibat kelahirannya ia menjadi mempunyai status dan berhak atas hak sipilnya. Demikian pula bagi pencatatan perkawinan adalah seseorang yang karena perubahan status sipilnya dari lajan menjadi berstatus kawin yang membawa akibat hukum karenanya. Sebaliknya pencatatan perceraian, ia merubah status kawin menjadi status janda atau duda yang juga membawa akibat-akibat hukum. Termasuk pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan hukum antara yang meninggal dunia dengan anak-anak, suami atau istri dengan orang tua maupun saudara-saudaranya, dalam hal ini sering disebut-sebut sebagai ahli warisnya yang akan menerima segala warisan baik yang positif maupun yang negatif.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 telah menimbulkan kerancuan dan salah kaprah sampai pada Peraturan-peraturan Daerah di beberapa daerah. Pemakaian istilah "Catatan Sipil" sudah ada sejak ordonansi-ordonansi seperti Staatsblad 1949 No. 25, atau Staatsblad 1917 No. 130 yo 1919 No. 18, atau Staatsblad 1920 No. 751 yo 1927 No. 564, atau Staatsblad 1933 No. 75 yo 1936 No. 607. Terminologi "Catatan Sipil" adalah terminologi baku secara hukum karena atas dasar pencatatan tersebut seseorang menjadi jelas status hak sipilnya. Dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966, juga tetap menggunakan istilah "Catatan Sipil". Hal tersebut menandakan bahwa status keperdataan seseorang yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sebagai akibat dari adanya status seseorang.

Oleh sebab itulah, maka pada tanggal 29 Desember 2006 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Yang didalamnya sudah mulai diatur mengenai administrasi kependudukan. Pasal 1angka 1Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa:Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hal lain yang substansial dalam UU Adminduk tersebut adalah mulai diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan suatu nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal alas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: pertama, memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; kedua, meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; ketiga, memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; keempat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan kelima, mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlujuan untuk: pertama, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh enduduk; kedua, memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; ketiga, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; keempat, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan kelima, menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintrhan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang Undang Adminduk melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: pertama,terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; kedua, terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; ketiga terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan keempat, tersedianya data dan inforrnasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. (Purwokerto, 22.04.2009.14.00WIB) (Gambar duplikasi dari http://wb3.indo-work.com/pdimage/63/687663_3c.gif)

CATATAN KRITIS UNTUK PEMILU 2009: FORMULIR A5 DAN PARTISIPASI PEMILIH YANG SEDANG BERADA DI PERANTAUAN

2009-04-09T02:39:00.000-07:00

Oleh : Dody Nur Andriyan

Pemilihan Umum Tahun 2009 ini nyatanya tidaklah lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Umum Tahun 2004. Banyak terjadi kekurangannya, sehingga banyak kritik yang ditujukan pada penyelenggara pemilu atau KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dari sekian banyak kekurangan dan kelemahan dari kinerja KPU tersebut, yang akan penulis sorot adalah mengenai Formulir A5.

Formulir A5 merupakan surat pengantar pindah memilih dari panitia pemilu di daerah asal mereka yang disediakan oleh KPU sebagai formulir mutasi pemilih sehingga bisa memilih di daerah perantauan atau di daerah lain, dengan kata lain formulir ini disediakan oleh KPU untuk menampung pemilih yang sedang berada di perantauan. Sehingga pemilih yang sedang berada di perantauan dan belum sempat merubah KTP atau KKnya dengan daerah perantaunnya, dapat memilih didaerah perantaunnya tanpa harus repot-repot pulang ke kampong halaman untuk menyontreng di daerah dimana KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau DPT(Daftar Pemilih Tetap) nya berasal.

Singkat kata, Formulir A5 ini yang memudahkan pemilih yang berada di perantauan pada saat hari pemilihan, tanpa harus pulang ke kampong halaman. Formulir ini ditujukan untuk pemilih Mahasiswa, Pekerja, orang-orang urban, orang-orang di perantauan, orang-orang yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit atau para penunggu/keluarga yang menunggu si sakit, Napi di Lapas, nahkoda, pilot, supir, atau masinis dan orang yang pada saat hari pemilihan tidak dapat berada di daerah dimana asal KTP, KK dan DPT nya berasal. Inilah suatu bentuk dispensasi yang seharusnya diberikan oleh hukum dan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Demokrasi seharusnya menjadi mudah dilakukan dan memberikan jalan yang mudah. Bukan mempersulit.

Kenyataannya dilapangan, Formulir A5 ini ternyata tidaklah disosialisasikan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh KPU/KPUD. Banyak sekali pemilih yang sedang berada di perantauan tenyata tidak mendapat sosialisasi tentang Formulir A5 dengan baik oleh KPU/KPUD. Sehingga, kemudian banyak pemilih yang kemudian harus repot-repot pulang kekampung halaman dimana KTP atau DPT nya berasal. Selain itu juga menyebabkan banyak pemilih yang kemudian menjadi golput, tidak memilih, karena tidak mendapat Sosialisasi Form A5 karena kampung halamannya jauh, di luar Jawa, dan menghabiskan waktu serta dana yang tidak sedikit untuk pulang hanya untuk menyontreng.

Yang paling banyak dirugikan adalah kelompok mahasiswa, di Jogjakarta dan di UGM meskipun sudah didirikan posko mutasi pemilih, namun karena banyak kendala terkait sosialisasi Formulir A5, diperkirakan sebanyak 29.250 (65%) mahasiswa UGM yang berasal dari luar Provinsi DIY mengalami kesulitan dalam melakukan mutasi pemilih sehingga kemungkinan akan tidak mempunyai hak pilih. (selengkapnya bisa dilihat di http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=1900). Belum jika di hitung secara keseluruhan semua mahasiswa di Jogjakarta. (selengkapnya lihat di http://www.elshinta.com/v2003a/pemilu/read.htm?id=69425).

Ini baru Kasus yang terjadi di Jogjakata. Di Purwokerto, Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Semarang dan kota-kota pelajar lainnya hal seperti ini pasti terjadi. Di Purwokerto saja, Mahasiswa sebagian besar tidak ada yang tahu bahwa terdapat Formulir A5 yang dapat memutasi dan memudahkan mereka untuk menyontreng di perantauan atau di sekitar kampus tempat belajar, sehingga tidak perlulah untuk repot-repot membuang waktu, tenaga dan uang untuk pulang kampung di hari pemilihan.

Oleh karena itulah, banyak Mahasiswa yang akhirnya Golput, alias tidak memilih, karena mereka repot pulang, kampung halamannya jauh dan memakan biaya dan waktu untuk pulang. Itu baru Mahasiswa, bagaimana jika kita lakukan perhitungan dengan elemen masyarakat lain, yang pada saat hari pencontrengan tidak berada di tempat pemilihan dimana KTP atau KK nya berasal? Berapa jumlah suara yang tidak bisa ditampung (Golput) hanya karena tidak bisa mengakses dan tidak mengetahui tentang Formulir A5? Lalu dimana tanggungjawab penyelenggara Pemilu Tahun 2009?

Inilah salah satu catatan kritis di Pemilu 2009 ini yang harus dijadikan cermin bagi KPUD. Sebenarnya ada aturan yang memberi hukuman terkait dengan banyaknya kasus kehilangan hak pilih karena Formulir A5. Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat Pasal 260 yang mengancam Pidana bagi siapa saja yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dengan ancaman Hukuman pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal dan aturan inilah yang seharusnya dapat diefektifkan untuk membuat para penyelenggara Pemilu 2009 ini agar berhati-hati sehingga kinerja mereka tidak menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, terutama yang terkait dengan Formulir A5 yang minim sosialisasi. Demokrasi adalah sebuah jalan, prosedur dan cara, yang dalam pelaksanaannya memerlukan keseriusan. Demokrasi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat bersama. Oleh karena itulah, maka jalannya demokrasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini perlu terus ditingkatkan. (Cilacap, 09.04.2009.16.30) (gambar di duplikasi dari hstp.fkh.ugm.ac.id/wp/?p=309)

KRITIK TERHADAP KAPITALISME

2009-03-31T16:07:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Pertama, Kapitalisme pasti menghasilkan sistem kelas yang memecah masyarakat dan membuat pertentangan kelas. Didalam kapitalisme muncul sebuah situasi dimana beberapa orang memiliki kekuasaan atas kehidupan orang lain. Ada ketidaksetaraan, ketidakadilan dan pembedaan yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin, yang melibatkan perbedaan dengan dasar kekayaan, kekuasaan dan kesempatan. Inilah yang disebut stratifikasi atau kelas-kelas dalam masyarakat. Stratifikasi atau kelas-kelas dalam masyarakat itu riil dan ada dalam masyarakat, baik itu berdasarkan pada harta, kepemilikan tanah, barang, harta atau pangkat, jabatan atau status sosial. Contoh kongkrit adalah pembagian BLT yang ditujukan pada masyarakat miskin dan kelas bawah. Inilah contoh paling kongkrit bahwa secara langsung memang ada pembagian kelas sosial dan stratifikasi dalam masyarakat. Dan sebagaimana startifikasi itu membagi masyarakat, maka perlakuan dan diskriminasi atau perlakuan berbeda pasti akan kita temukan pada sistem startifikasi tersebut. Penghuni kelas bawah atau statifikasi bawah pasti akan mendapatkan perlakukan yang lebih buruk daripada apa yang diterima oleh penghuni sratifikasi papan atas. Dan kapitalisme menempatkan stratifikasi bawah selalu mendapatkan perlakuan yang tidak lebih baik daripada apa yang diterima stratifikasi atas.

Kedua, Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didasarkan pada eksploitasi dimana para pekerja yang menghasilkan kekayaan diingkari hak-haknya dan andilnya. Buruh bekerja lebih banyak dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja menghasilkan banyak barang, namun upah yang didapat hanya sedikit jika dibanding dengan keuntungan yang dipunyai para kapitalis. Makanya di negara industri, selalu terjadi pemogokan buruh dengan tema utama meminta kenaikan upah. Mobilitas vertikal dalam stratifikasi sistem kapitalisme sangat tertutup peluangnya bagi kaum pekerja. Dan posisi ketidaksetaraan dilanggengkan melalui warisan.

Ketiga, Kapitalisme adalah juga sebuah sistem yang sangat tidak efisien. Orang mengalami kemiskinan, pengangguran dan menjadi gembel karena kerja buta dari sebuah sistem yang tidak bisa mereka kontrol (seperti lingkaran perdagangan). Produksi dalam sistem industri kapitalisme banyak menghasilkan barang yang sebenarnya tidak berguna bagi orang banyak, namun tetap saja diproduksi karena hanya untuk mengejar keuntungan dan masyarakat kemudian “dipaksa” melalui agitasi dan propaganda yang gencar melalui sistem kapitalisme untuk mengkonsumsi produk yang sebenarnya tidak berguna tersebut. Contoh paling kongkret adalah bagaimana kapitalisme pada zaman sekarang ini mempunyai akses dan penguasaan terhadap media, khususnya melalui iklan dan pencitraan terhadap produk tertentu dalam iklan yang sangat mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat. Padahal produk yang dihasilkan dan diiklankan bisa jadi bukanlah produk yang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat, pada saat inilah muncul istilah masyarakat konsumtif. Kapitalis berusaha agar masyarakat dunia ketiga mau membeli barang produksinya dengan memberi insentif cuma-cuma, yang disebut dengan insentif untuk meningkatkan daya beli, padahal intinya membentuk masyarakat konsumtif, masyarakat yang tanpa sadar mau membelanjakan uangnya hanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya bukanlah barang primer atau yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka.

Keempat, produksi dilakukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari kegunaan dan kemanfaatan. Para kapitalis terus memproduksi barang bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun untuk mencari keuntungan, sehingga ketika barang yang sudah diproduksi semakin banyak, dimulailah ekspansi mencari pasar baru. Inilah sifat dasar kapitalisme yang semakin mendasarkan diri pada sifat tamak dan rakus manusia. Sistem inilah yang kemudian menimbulkan ekspansi dan penjajahan atau kolonialisme. Inggris adalah negara yang menjajah negara lain karena mengalami over produksi barang-barang hasil revolusi industri, sehingga mereka perlu mencari negara lain untuk dijadikan pasar bagi produk industri mereka.

Kelima, sistem kapitalisme mempunyai pengaruh yang sangat buruk dan merusak sifat manusia. Sistem kapitalisme membuat manusia menjadi egois, tamak, dan kejam. Nilai kemanusiaan seperti kerjasama, kasih sayang, ditekan dan terdistorsi. Hal ini karena sistem kapitalisme bersumber dari filsafat liberalisme dimana setiap orang hanya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, sementara arti kebersamaan, komunitas dan kepedulian terhadap orang lain, terutama kepada orang miskin semakin dikurangi. (Purwokerto, 01.04.2009.0615WIB) (gambar duplikasi dari http://treest.files.wordpress.com/2009/03/uang-niche-adsense.jpg)

POSITIVISME

2009-03-29T19:54:00.000-07:00

Oleh: Dody Nur Andriyan

Positivisme merupakan aliran filasafat yang berkembang di Eropa Kontinental dalam kawasan Katholik Barat, khususnya di Prancis dengan beberapa eksponen yang terkenal khususnya Henri Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Awal mula sejarah muncul paradigma ini dimulai ketika Paus Gregorius VII pada tahun 1075 mengumumkan bahwa Paus sajalah didunia ini yang berstatus universal dan oleh karena itu tak akan terikat pada ucapan dan ikrarnya sendiri. Dekrit ini terkenal dengan judul Reformatio Totius Orbis (Reformasi Atas Seluruh Tatanan Dunia) memperoleh perlawanan secara fisik maupun simbolis yang dilakukan oleh raja-raja dunia khususnya kaisar Heinrich IV dari Sachsen.

Dari peristwa ini memunculkan The Papal Revolution yang akhirnya menjadikan doktrin the supremacy stateof law atau law state/ rechstate. Dalam perundang-undangan, posivitisme hukum dibuat dalam kitab-kitab yang berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali (berbeda dengan ius romanum-yang berlaku hanya untuk orang-orang Romawi). Positivisasi hukum adalah sesuatu proses politik hukum yang amat menentukan perkembangan hukum sebagai sesuatu applied art (yang di Indonesia diartikan kedalam bahasa Inggris sebagai Jurisprudence, dalam bahasa Indonesia menjadi salah kaprah yaitu Ilmu Hukum).

Paradigma meluas ketika terjadi Revolusi Prancis (Revolusi Borjuis) dengan semangat liberalisme dan individualisme seperti untuk membuat kontrak yang akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak terkait, netralitas dan objektivitas hukum dengan konsekuensi tidak boleh berlaku surut karena mengganggu kepastian hukum, dan ini menyebar di Indonesia ketika terjadi kolonialisme penjajahan Belanda atas bumi Nusantara.

Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat, dan dalam perkembangannya merupakan paradigma yang dominan. Paradigma ini membentuk realitas pengkhianatan kaum profesional hukum dengan bersembunyi dibalik doktrin legisme.

Ada dua bentuk positivisme hukum : Pertama, Positivisme Yuridis, bahwa hukum merupakan suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuannya adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi milik profesional. Dalam paradigma ini, peraturan dapat dideduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral.

Paham ini menganut aliran bahwa hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif yang diundangkan dalam peraturan, yang merupakan wujud kesepakatan kontraktual antar masyarakat (atau wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai azas moral metayuridis yang niskala tentang hakekat keadilan. Melainkan hakekat keadilan itu telah tereduksi oleh positivisasi; bahwa hukum harus menjamin kepastian mengenai apa itu hukum dengan cara: hukum harus dituangkan dalam Undang-Undang. Parahnya paham positivisme ini berkembang sehingga menjadi pandangan : Law Is Only Written In The Book (Hukum Hanyalah Yang ada dalam UU/Lembaran Negara).

Kedua, Posivitisme Sosiologis, bahwa hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. Ada dua positivisme sosiologis yaitu: (i) Paradigma Pasca Positivistik. Dan (ii) Paradigma Hukum Hermeneutika.

Hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuin yang berati menafsir dan hermeneia yang berarti tafsiran. Dalam mitologi Yunani istilah hermeneutika melekat dengan mitos Dewa Hermes yang bertugas menghubungkan pesan dari Dewa Jupiter kepada manusia. Kata ini kemudian dimasukan dalam bahasa Inggris menjadi hermeneutics. Kata ini mulai diperkenalkan oleh Aristoteles dalam karyanya yaitu Peri Hermeneias yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa latin menjadi De Interpretatione dan kemudian baru dterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi On The Interpretation. Beberapa saat sebelum itu, al-Farabi menterjemahkan dan mengomentarinya dengan buku berjudul Fi-al-`Ibarah.

Kajian dengan paradigma Pasca Positivistik dan Hermeneutik menolak secara jelas dan tegas paham universalisme dalam ilmu hukum, khususnya ilmu yang berseluk beluk dengan objek manusia berikut masyarakat, gantinya relativisme itulah yang diakui. Pendekatan ini atau paradigma ini sering juga disebut dengan paradigma interpretatif, mencoba membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorallis yang terlalu empiris sifatnya.

Pendekatan hermeneutik berasumsi bahwasanya setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu yang tentu saja akan memberikan keragaman maknawi pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Pendekatan paradigma ini dengan strategi metodologinya menganjurkan to learn from people, mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna atau pencari keadilan. Kelemahan dari paradigma ini adalah mengharuskan orang untuk selalu mengkaji fakta sosial dan fakta hukum melalui interpretasi. Padahal hukum seharusnya memiliki keberadaan secara formal. (Purwokerto, 30 Maret 2009. 10.00WIB) (Gambar duplikasi dari http://jeff560.tripod.com/images/comte.jpg)

OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2009-03-25T07:34:00.000-07:00

Oleh Dody Nur Andriyan

Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumberdaya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan dan kelembagaannya.

Dengan memperhatikan permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, pengelolaan di bidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, yaitu tingginya potensi konflik, tingginya potensi ketidaktentuan (uncertainty), kurun waktu yang sering cukup panjang antara kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta pemahaman masalah yang tidak mudah bagi masyarakat luas. Karena ciri-ciri ini, usaha pelestarian akan selalu merupakan suatu usaha yang dinamis baik dari segi tantangan yang dihadapi maupun jalan keluarnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 antara lain merekomendasikan untuk menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip rule of law, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini, perlu diusahakan agar masyarakat secara umum sadar dan mempunyai informasi yang cukup tentang masalah-masalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan-serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sedangkan di sisi lainnya diharapkan pemerintah daerah diharapakan lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungannya, sehingga perwujudan kepemerintahan yang baik menghendaki keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.

Sejalan dengan Otonomi Daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan sehingga pengelolaan ini mampu menjawab tantangan tersebut diatas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi. Jadi dapat dikatakan bahwa salah satu strategi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Perwujudan Good Environmental Governance

Desentralisasi merupakan elemen pokok dari konsep good governance karena berangkat dari asumsi bahwa pengelolaan urusan publik (public sector management) lebih baik dilakukan oleh mereka sendiri. Kebijaksanaan lokal sebagai konsekuensi desentralisasi diasumsikan akan lebih mudah menyerap aspirasi serta kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tingkat pusat (heavily centralized). Secara teori oleh karenanya kebijaksanaan publik produk desentralisasi akan lebih partisipatoris dan aspiratif. Namun demikian desentralisasi juga tidak dapat dipisahkan dari kemampuan dan efektivitas peran lembaga perwakilan di daerah (DPRD) sehingga mekanisme check and balance di tingkat daerah dapat berlangsung secara efektif.

Dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup, good governance mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan serta perlunya aparat pemerintah daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntable sehingga perwujudan good environmental governance dapat tercapai. Untuk menciptakan atau menuju suatu perwujudan good environmental governance dalam suatu kepemerintahan, kita dapat melihat bagaimana perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya.

Paling tidak ada 8 (delapan kriteria) yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan/ekosistem atau tidak:

Pertama, Pemberdayaan masyarakat. Kriteria ini dimaksud untuk melihat apakah aspirasi masyarakat dalam bidang sumber daya alam diakomodir. Hal ini dapat dilihat apakah ada peluang atau tidak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, baik melalui akses informasi maupun peran serta aktif.

Kedua, Transparansi. Kriteria ini dimaksud apakah suatu peraturan perundang-undangan menjamin keterbukaan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, Desentralisasi yang demokratis. Hal ini dapat dilihat apakah pemberdayaan masyarakat lokal dan Badan Permusyawaratan Desa diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keempat, Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan. Kriteria ini dimaksudkan apakah pengakuan tersebut mengalir kedalam tubuh peraturan perundang-undangan yang memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan pengurasan dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pencemaran melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa maupun kontrol publik.

Kelima, Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat. Pengakuan secara tegas tentang hal ini dalam sebuah produk hukum sangat penting karena masyarakat setempat biasanya sangat bergantung kepada sumber daya alam disekitarnya dan masyarakat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan hak masyarakat juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung sangat cepat.

Keenam, Konsistensi dan harmonisasi. Kriteria ini menghendaki adanya kesesuaian suatu substansi antara satu pasal dengan pasal lainnya serta kesesuaian suatu substansi peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Ketujuh, Kejelasan (clarity). Kejelasan suatu peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk menjamin adanya kepastian hukum serta akan mempengaruhi daya penegakan (enforceability).

Kedelapan, Daya penegakan (enforceability). Hal ini ditentukan oleh ketersediaan sanksi (perdata, pidana, administrasi) yang dapat menimbulkan efek jera, ketersediaan mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran, adanya mekanisme pengawasan yang efektif, dan adanya aparat pengawas dan penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Kedelapan kriteria diatas merupakan parameter yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Apabila seluruh elemen tersebut terintegrasi dalam suatu produk perundangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam maka hal ini merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang mempunyai visi perlindungan lingkungan hidup.

Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat. Potensi masyarakat tersebut diatas, dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat Madani, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Sebagaimana telah dijamin di dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolan lingkungan hidup, yaitu dalam Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (peran serta masyarakat dalam tata ruang diatur lebih detil dalam PP No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang), kemudian peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dijamin dalam pasal 5 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran serta masyarakat dalam AMDAL yang dijamin dalam PP No. 27/1999 tentang AMDAL. Dengan dijaminnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan publik ini maka kesempatan mewujudkan good environmental governance dapat dicapai.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perubahan politik di Indonesia pada tahun 1997 telah membawa perubahan dalam system pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dengan perubahan ini, porsi besar kewenangan untuk mengelola pemerintahan ada di daerah. Hal ini memberikan harapan bahwa, DPRD kini mempunyai kewenangan yang lebih signifikan dalam formulasi kebijakan publik dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. DPRD memiliki peran yang penting dalam proses pembangunan.Pertanyaannya kemudian adalah apakah peran tersebut sudah diberikan dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan? Dalam perjalanan proses pembangunan terjadi banyak kepentingan yang saling tarik menarik menuju kepada keinginan untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik.

Menghadapi hal ini, DPRD diharapkan untuk mampu mengeluarkan kebijakan pembangunan bagi kepentingan umum di bidang pelestarian lingkungan, mampu mengawasi jalannya pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan, serta mampu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengelolaan lingkungan hidup. Memang disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup tidak mudah untuk dipahami. Kenyataannya bahwa tidak semua anggota masyarakat, termasuk anggota DPRD, paham akan masalah lingkungan yang terjadi memang perlu dimengerti. Namun demikian, sebagai salah satu stakeholder penting dalam pengelolaan lingkungan, DPRD perlu memahami isu lingkungan yang terjadi. Anggota Dewan perlu mengetahui isu-isu lingkungan secara tepat, sehingga mampu mengidentifikasi masalah dan penyebab serta solusi kebijakan publik yang perlu diputuskan yang berpihak kepada lingkungan. Oleh karena itu, membangun pengertian dan pemahaman agar timbul kepedulian anggota dewan terhadap isu lingkungan sangat diperlukan.

Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam mewujudkan good environmental governance memerlukan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya Kementerian Lingkungan Hidup selalu berupaya untuk mendorong meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance. Upaya ini dilaksanakan melalui Program Bangun Praja yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah agar mampu mengelola lingkungan hidup di daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungannya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kondisi kota dan lingkungannya yang bersih dan teratur merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Dalam hal ini, Program Bangun Praja Kementerian Lingkungan Hidup pada tahap awal difokuskan kepada upaya menciptakan kota yang bersih dan hijau. Penghargaan yang tinggipun patut diberikan kepada Pemerintah dan warga kota yang mampu membuat kotanya bersih dan hijau. Karena kebersihan dan kehijauan bukan hanya menunjukan kesadaran lingkungan, tetapi juga yang terpenting adalah mencerminkan kemauan yang kuat untuk hidup sehat dan menjaga martabat kota. Kondisi tersebut juga menunjukan kemampuan berkoordinasi dan berpartisipasi tinggi.

Dalam proses membangun governance ini maka peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sangat penting karena pemerintah perlu menjadi pelopor dan pendorongnya. Karena pemerintah merupakan organisasi yang paling utuh, luas jangkauan wilayah dan bidangnya. Oleh karena itu pemerintah harus memperkuat diri menuju governance yang baik. (Purwokerto, 25 Maret 2009. 21.00WIB)